Oposisi Kembali Kepung Kantor PM Thailand

BANGKOK – Demonstran anti-pemerintah kemarin mengepung kantor Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra setelah kerusuhan yang menewaskan lima orang pada Selasa (18/2). Aksi blokade itu tetap dilanjutkan sebagai perlawanan kalau oposisi tidak menyerah meskipun aparat keamanan semakin represif. Para demonstran memblokade pintu masuk komplek Kementerian Pertahanan di Bangkok pinggiran. Di lokasi tersebut dikenal sebagai kantor sementara PM Yingluck sejak beberapa pekan lalu. “Sangat sulit untuk menerima Yingluck meminta orang-orangnya untuk membunuh kita dan kemudian dia bersembunyi di kantor menteri pertahanan. Kita akan menyerbu dan menemukannya,” kata pemimpin demonstran anti-pemerintah, Suthep Thaugsuban, dikutip AFP. Mengetahui kantor pusat pemerintahan diblokade, semua pertemuan kabinet langsung ditunda. Menurut Deputi Juru Bicara Pemerintah, Sunisa Lertpakawat, belum jelas apakah Yingluck akan datang ke kantor atau tidak. Tetapi menurut juru bicara Kementerian Pertahanan, Mayor Surachart Chitjaeng, mengungkapkan Yingluck sepertinya menjauhi kantornya. “PM sangat sadar kalau dia datang, itu akan menyebabkan masalah bagi pegawai kementerian pertahanan lainnya,” kata Surachart. Mengetahui Yingluck tidak berkantornya, Suthep bertemu dengan salah satu petinggi militer, Jenderal Apichart Sangronruang, untuk mengungkapkan alasan unjuk rasa yang masih terus berlangsung. “Korupsi yang merajalela oleh rezim (mantan PM) Thaksin (Shinawatra) dan diktator ala parlemen menjadi alasan utama kenapa kita menggelar unjuk rasa,” kata Suthep dikutip media ternama di Bangkok, The Nation. “Kita membujuk agar militer seharusnya berpihak kepada para demonstran,” pinta Suthep. Sebelumnya, pada Selasa lalu, kerusuhan pecah di beberapa lokasi demonstrasi di Bangkok. Polisi berusaha membubarkan aksi demonstrasi yang dirasakan telah mengganggu publik. Seorang polisi dan empat demonstran tewas dalam kerusuhan tersebut. Polisi menyebutkan, 24 petugasnya terluka dalam operasi pembersihan demonstran tersebut. Kepala Dewan Keamanan Nasional, Paradorn Pattanatabut, kemarin mengungkapkan pihaknya belum merencanakan akan melaksanakan operasi baru untuk membubarkan demonstrasi. Dia membantah kalau operasi pada Selasa lalu sebagai kekalahan bagi otoritas keamanan. “Operasi tidak gagal. Minimal kita merebut kembali kementerian energi dan 80% kompleks pemerintahan,” kata Paradorn. Dia mengungkapkan, untuk sementara, aparat keamanan akan menghentikan sementara segala bentuk operasi pembubaran demonstrasi. “Kita belum berpikir untuk mengambil alih lokasi demonstrasi lainnya,” papar Paradorn dikutip Reuters. Prioritas utama aparat keamanan, kata dia, adalah mengamankan lokasi kantor sementara PM Yingluck dan kediamannya. Posisi Yingluck sebenarnya semakin tersudutkan. Pada Selasa (18/2) lalu, Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) Thailand, telah menjatuhkan dakwaan kepada Yingluck karena mengabaikan tugas terkait skema subsidi beras. Jika dinyatakan bersalah, dia dapat diturunkan paksa dari jabatannya. Sementara itu, “Kaus Merah” atau pendukung PM Yingluck kemarin meminta agar pusat pemerintahan Thailand dipindahkan ke Chiang Mai yang dikenal sebagai basis pendukung utama pemerintah. Solusi itu dianggap sebagai alternatif karena demonstran anti-pemerintah yang mengganggu jalannya pemerintahan. “Jika pemerintah tidak bekerja di Bangkok, Chiang Mai siap menjadi kantor pemerintahan. Kota itu memiliki beberapa teman dan personel yang siap mendukung pemerintah. Kita dapat menempatkan 5.000 hingga 6.000 penjaga bagi anggota kabinet,” kata Petchawat Wattanapongsirikul, salah satu pemimpin “Kaus Merah”. Seperti ditegaskan oleh Apichart Insorn, pemimpin gerakan “Kaus Merah” lainnya, aktivitas pemerintahan PM Yingluck tidak akan terganggu sama sekali di Chiang Mai. Pasalnya, para pendukung pemerintah siap mendukung Yingluck. (andika hendra m)