Resolusi Suriah Disepakati, Penyidik Mulai Bekerja

NEW YORK – Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah menyepakati draf resolusi untuk senjata kimia Suriah. Rusia mengklaim kesuksesan itu dikarenakan tidak adanya ancaman serangan militer jika Suriah melanggar draf resolusi itu. Draf itu diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat malam (27/9) lalu. Menurut para diplomat, draf tersebut sepertinya akan disepakati oleh 15 anggota Dewan Keamanan. Itu akan memecahkan kebuntuan konflik selama dua setengah tahun di Suriah. Kesuksesan itu dianggap sebagai langkah penting dalam resolusi yang diusulkan oleh Rusia pada awal bulan ini. Baik Rusia dan China telah tiga kali menggagalkan resolusi yang didukung negara-negara Barat di Dewan Keamanan PBB. “Kesepakatan dengan Rusia dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB secara hukum membuat Suriah menyerahkan senjata kimia yang digunakan untuk menyerang rakyatnya sendiri,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, dikutip BBC. Dia juga menambahkan kalau draf konsensus tersebut dibuat kalau penggunaan senjata kimia oleh Suriah merupakan ancaman bagi perdamaian internasional dan menciptakan norma baru menentang penggunaan senjata kimia. Sementara Dubes Inggris di PBB, Sir Mark Lyall Grant juga menggambarkan dokumen itu sebagai sesuatu yang “mengikat dan memaksa”. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov juga membenarkan bahwa kesepakatan telah dicapai. “Resolusi itu tidak menyertakan desakan yang dilakukan sesegera mungkin seperti tercantum pada bab tujuh Piagam PBB dimana aturan itu mengijinkan digunakannya kekuatan militer,” kata Lavrov. Meski demikian dibutuhkan resolusi kedua untuk mengesahkan langkah lanjutan yang akan diambil oleh negara-negara anggota PBB. Pejabat senior di Kementerian luar negeri AS menggambarkan kesepakatan yang dicapai merupakan sebuah terobosan. Pejabat Kemlu AS yang tidak mau dikutip namanya itu mengatakan dokumen tersebut menyatakan dengan jelas jika Assad gagal mematuhi target yang diberikan maka akan ada konsekuensinya. Sementara itu, para pakar senjata kimia akan memulai proses penyidikan senjata kimia di Suriah pada Selasa (1/10) mendatang. Itu berdasarkan draf kesepakatan antara Suriah dengan Dewan Keamanan PBB yang diperoleh oleh Reuters. Draf itu menyebutkan anggota Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) untuk memberikan donasi untuk membiayai operasi penghancuran senjata kimia. 41 anggota Dewan Eksekutif OPCW akan mendiskusikan dan menyelenggarakan pemungutan suara atas proposal tersebut pada Jumat malam (kemarin) waktu setempat. Keputusan itu seperti akan disepakati menjadi konsensus tanpa perdebatan panjang. Mereka juga menyepakati untuk membiayai para inspektur dan pakar senjata kimia untuk menghancurkan 1.000 ton senjata kimia milik Suriah. OPCW yang didirikan berdasarkan Konvensi Senjata Kimia pada 1997 itu hanya memiliki anggaran tahunan sebesar USD100 juta dan memiliki 500 staf. Namun, lembaga itu tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan finansialnya. Akibat konflik di Suriah lebih dari 100.000 orang telah tewas dalam konflik itu, menurut PBB. Jutaan orang telah meninggalkan negeri itu atau menjadi tunawisma. (andika hendra m)