Hun Sen Bentuk Pemerintahan

PHNOM PENH – Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen kemarin membentuk pemerintahan baru. Itu setelah Hun Sen ditunjuk parlemen Kamboja sebagai PM untuk kelima kalinya. Hun Sen yang berkuasa hampir tiga dekade itu ditunjuk oleh 68 anggota parlemen dari Partai Rakyat Kamboja (CPP). Anggota parlemen juga menyepakati daftar anggota menteri kabinet yang diajukan oleh Hun Sen. Dia mengabaikan ancaman dari kubu oposisi yang akan menggelar aksi unjuk rasa atas kecurangan pemilu. “Kita tidak akan menyandera kelompok manapun,” kata Hun Sen kepada reporter setelah pelantikannya dikutip AFP. Dia menyalahkan Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang tidak hadir dalam pelantikan di Dewan Nasional. “Kita tidak menutup pintu bagi oposisi dan menawarkan posisi deputi presiden parlemen dam leyia beberapa komite parlemen.” CPP yang dimengusung Hun Sen menolak seruan oposisi untuk menggelar penyelidikan independen mengenai hasil pemilu. “Jika oposisi ingin bernegoisasi lebih lanjut, anggota parlemennya harus dilantik terlebih dahulu,” sindir Hun Sen. Padahal, CNRP yang diketuai Sam Rainsy, menuduh partai yang berkuasa Partai Rakyat Kamboja melakukan kecurangan pemilu. CNRP sendiri mengungkapkan Kerajaan Kamboja telah bergeser menjadi “diktator”. Mereka menyebut parlemen Kamboja sebagai parlemen satu partai dan mengancam akan menggelar demonstrasi di Phnom Penh. “Bakal digelar demonstrasi massal di Phnom Penh dan seluruh wilayah,” kata juru bicara CNRP, Yim Sovann kepada AFP. Dia mengungkapkan kalau partainya akan terus mencari kebenaran dan keadilan bagi para pemilih. Berdasarkan hasil resmi, CPP memenangkan 68 kursi melawan 55 kursi yang dimilik CNRP berdasarkan pemilu pada Juli lalu. Hun Sen memang menghadapi pemilu terburuk dalam kurun waktu 15 tahun terakhir pada Juli lalu. Dengan selisih yang sedikit itu, para pakar mengungkapkan pemerintahan Hun Sen sangat beresiko mengalami kekurangan legitimasi jika mengenalkan undang-undang tanpa dukungan oposisi di parlemen. “Hun Sen harus hati-hati menghadapi kerusuhan karena banyak rakyat Kamboja melihat CPP dan Hun Sen memimpin pemerintahan tanpa legitimasi,” kata Ou Virak, Presiden Pusat Kamboja untuk Hak Asasi Manusia (CCHR). “Melalui pemilu lalu, kita melihat rakyat Kamboja ingin suaranya didengar dan menginginkan perubahan nyata.” Hun Sen juga dianggap telah melanggar HAM setelah satu demonstran ditembak mati dan puluhan lainnya terluka saat demonstrasi selama tiga hari pada awal bulan ini. Dia sepertinya sangat putus asa dengan kekuatan yang digalang oleh kubu oposisi. Apalagi, aksi demonstrasi kubu oposisi telah menjadi hal yang biasa terjadi di Kamboja. Pada Minggu malam (22/9) lalu, para aktivis menuding polisi mengenakan pakai sipil dan mengancam para demonstran yang berunjuk rasa di pagoda. Menurut para saksi mata, sembilan demonstan dan beberapa jurnalis asing terluka dalam insiden tersebut. (andika hendra m)