Korut Tingkatkan Kemampuan Nuklir

SEOUL – Korea Utara (Korut) menegaskan mereka bakal meningkatkan kemampuan nuklir dan militernya sebagai bentuk respon terhadap peningkatan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Kita bakal meningkatkan dan memperkuat kekuatan pertahanan militer, termasuk teknologi nuklir,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korut dikutip KCNA. Selain itu, Pyongyang juga berjanji tidak bakal mengikuti perundingan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Perundingan Enam Negara yang terdiri dari Korut, Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS), China, Jepang, dan Rusia dimulai sejak 2003, tetapi berhenti sejak 2008. “Dikarenakan memburuknya kebijakan AS atas perlakuan keras mereka pada Korut, perundingan enam negara dianggap tidak berguna dan denuklirisasi Semenanjung Korea diakhiri,” demikian keterangan Kemlu Korut. Dewan Keamanan PBB menyetujui sanksi baru untuk peluncuran roket yang dilaksanakan pada Desember lalu. PBB menyebut “roket” itu adalah peluru kendali jarak jauh yang bertentangan dengan resolusi PBB. Roket tiga tahap itu meletakkan satelit ke luar angkasa dan merupakan uji coba sukses pertama Pyongyang. Resolusi PBB menambah individu baru dan badan luar angkasa Korut dalam daftar sanksi. Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice menyambut resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyebutnya ada sanksi baru terhadap Korut. Resolusi Korut itu disepakati oleh China. Namun, Duta Besar China Li Baodong mengungkapkan ada elemen penting yang bakal merusak hubungan Korut dan negara lain itu justru dihilangkan. Menurut beberapa diplomat, keputusan Beijing mendukung resolusi itu sebagai sinyal kuat bagi Pyongyang. “Prospek uji coba nuklir bakal menjadi pengubah permainan bagi China,” kata beberapa diplomat kepada Reuters. Dari Tokyo, Jepang bakal meningkatkan kemampuan monitoring melalui satelit mata-mata barunya. Itu dilakukan dikarenakan Korut yang berupaya melakukan uji coba nuklir misil lebih banyak. Badan Eksplorasi Antariksa Jepang (JAEA) mengumumkan roket yang membawa radar dan satelit itu dijadwalkan bakal lepas landas dari pusat antariksa di Tanegashima. JAEA mengungkapkan satelit itu bakal digunakan untuk pengumpulan informasi, termasuk data tsunami dan gempa. Namun, mereka tidak menyebutkan pengumpulan data mengenai Korut. Satelit dijadwalkan bakal diluncurkan pada Minggu (27/1) mendatang. Satelit mata-mata sebagai bentuk peningkatan kewaspadaan Jepang menyusul Pyongyang yang menolak dialog dalam program nuklirnya. Dengan peluncuran satelit mata-mata itu, Jepang berharap bakal meningkatkan sistem pertahanan. Pada 1990an, Jepang telah memasang satelit mata-mata yang dilengkapi satelit khusus untuk mengawasi Korut. Satelit baru itu bakal meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi benda-benda dan aktivitas di bumi, termasuk pada malam hari dan tertutup awan. Selama ini, Tokyo mengoperasikan empat satelit di antariksa. Sementara itu dari Beijing, kantor berita Xinhua, melaporkan perundingan sebagai salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan ketegangan nuklir di Semenanjung Korea. “Salah satu cara terbaik untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea adalah membangun kepercayaan berbagai pihak melalui dialog dan konsultasi,” demikian tulis Xinhua. Penegasan Xinhua itu ditulis setelah Korut mengungkapkan kemarahan atas langkah Dewan Keamanan PBB. China merupakan negara yang sangat berpengaruh terhadap Korut karena memiliki akar ideologi komunis, persekutuan selama Perang Korea dan kerjasama ekonomi. “Situasi Semenanjung Korea berada di persimpangan, itu merupakan waktu yang tepat bagi enam negara untuk kembali ke meja perundingan,” tulis Xinhua. Sementara itu, Korsel menyebutkan Korut secara teknis siap untuk melaksanakan uji coba nuklir ketiga. Apalagi, gambar satelit menunjukkan aktivitas yang sangat aktif di fasilitas nuklir Korut. Para pakar politik juga menyebutkan uji coba nuklir tidak mungkin dilakukan Korut dalam jangka waktu dekat. “Korut sepertinya bakal menempuh strategi yang berantai di mana menunjukkan respon lebih agresif, seperti peluncuran misil,” kata Yang Moo-jin, pakar politik dari Universitas Kajian Korut. (andika hendra m)