Xi Berikan Sentuhan China Baru

BEIJING – Wakil Presiden Xi Jinping yang bakal menjadi pemimpin China menggantikan Presiden Hu Jintao diprediksi bakal membawa negara itu menuju suatu perubahan dan pembaharuan. Sejak Xi memegang jabatan tertinggi di Provinsi Fujian dan Zhejiang, dia dikenal sebagai pengusung ide-ide reformasi terutama dalam bidang ekonomi. Ketika menjadi presiden, dia juga bakal menerapkan pemikiran reformis dalam pemerintahannya. Hanya saja selama ini, Xi lebih banyak diam dan tidak mengemukakan pemikirannya kepada publik mengenai masa depan China. Namun, upaya diam Xi itu dipercaya untuk menjaga diri dan tetap menghormat Hu Jintao dan tetap berada pada protokol yang harus diikutinya. “Dibandingkan dengan Hu Jintao, Xi itu lebih reformis,” kata Mao Yushi, ekonom dikutip The Day. Kata Mao, Xi tetap melakukan reformasi di beberapa hal, tetapi dia bakal berhati-hati karena China merupakan negara diktator. “Perubahan yang terjadi pun bakal pelan-pelan dan tidak fundamentel. Perubahan itu dilakukan untuk mempertahankan kekuasaannya semata,” imbuhnya. Upaya reformasi yang dilakukan Xi itu dalam rangka untuk menyelamatkan Partai Komunis China (PKC). Apalagi, PKC juga menghadapi krisis kredibilitas yang sangat fatal karena terlalu lama bertahan dalam kekuasaan. “Rezim bakal hancur dalam beberapa tahun lalu seperti Dinasti Qing jika pemimpin barunya tidak melakukan reformasi dengan kesempatan yang ada,” kata Li Datong, jurnalis dari China Youth Daily. Tentunya, reformasi yang bakal dilakukan Xi bakal memiliki pandangan yang berbeda di antara banyak kalangan. Menurut Wang Yukai, pakar politik dari Akademi Pemerintahan China, reformasi di China memiliki arti yang beragam. “Ketika ada seribu pasang mata, maka ada seribu tipe reformasi politik,” tutur Wang. Tak mengherankan jika reformasi politik di China tidak dapat disamakan dengan reformasi yang biasa terjadi di Eropa. “Negara-negara Barat percaya bahwa sistem multipartai merupakan akhir dari reformasi politik. Tapi, sistem multi partai tidak pernah ada dalam kamus reformasi politik di China,” kata Wang. Sementara itu. dalam pandangan Kevin Rud, mantan Perdana Menteri (PM) Australia, mengungkapkan Xi bakal memiliki tantangan reformasi dalam tiga hal. Pertama, Ketika Xi menjadi pemimpin China, dia pasti bakal menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) yang beranggotakan 82 juta orang. Dia pun diduga bakal melakukan reformasi yang cukup berarti di tubuh PKC. Selanjutnya, Xi juga bakal menjadi ketua Komisi Militer Pusat (CMC) yang memegang penuh kekuasaan semua angkatan perang. Dan terakhir , Xi juga menjadi presiden dan kepala pemerintah yang mengatur 1,3 miliar penduduknya. Tantangan Xi dalam memimpin PKC dipastikan tidak lagi mengandalkan Pemikiran Mao dan Marxisme yang telah dianggap tumpul. Dia bakal melanjutkan model ideologi yang cenderung memberikan kebebasan ekonomi untuk mengangkat kehidupan masyarakat China. “Model pertumbuhan ekonomi gaya baru diprediksi bakal diterapkan Li karena melemahnya perekonomian global,” kata Rudd yang mahir berbahasa Mandarin itu. Dalam tantangan Xi ketika memimpin Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) China adalah mengubah prioritas militer untuk negara bukan saja untuk PKC semata. Pasalnya, selama ini PLA hanya dianggap membawa kepentingan partai semata. “Meskipun, PLA dibawah kepemimpin Xi, bakal tetap mempertahankan isu Taiwan, Tibet, Xinjiang dan konflik teritorial di Laut China Selatan dan Laut China Timur,” katanya dikutip Sydney Morning Herald. Militer China juga harus kuat karena kebijakan pemerintah Presiden AS Barack Obama untuk membangun poros kekuatan di Asia Pasifik. Itu bakal menciptakan gesekan dan ketidakpercayaan diantara dua negara kekuatan dunia itu. Apalagi, Washington sepertinya memandang Beijing sebagai ancaman yang sangat nyata. Kemudian, tanggungjawab Xi ketiika menjadi kepala negara adalah menjadikan China sebagai kekuatan modern yang mampu disegani komunitas internasional. Apalagi, rakyat China baik di dalam negeri dan luar negeri, memiliki kebanggaan atas prestasi negaranya agar diakui dunia. “Untuk itu, Xi harus sebagai presiden yang mewakili bangsa China, bukan hanya PKC, PLA, atau pemerintah semata,” tutur Rudd. Langkah spektakuler yang harus dilakukan Xi adalah memberantas korupsi dalam pemerintahannya. Korupsi dipercaya memperluas kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Dia juga harus mengemban amanat Presiden Hu Jintao yang menegaskan bahwa PKC harus menyelesaikan masalah korupsi. Penghapusan citra korupsi yang melekat pada PKC harus benar-benar dihilangkan oleh Hu dengan penegakan hukum yang sangat ketat. Bagaimana dengan kebebasan berpolitik? Banyak pakar memandang XI bakal menerapkan kebijakan politik seperti pendahulunya. China tetap menjadi negara otoriter yang memberlakukan sensor ketat. Selama kongres berlangsung, keamanan ditingkatkan di pusat Beijing, dan ratusan aktivis berada dalam tahanan rumah. Beijing telah memblokir situs-situs, seperti Google, dan diskusi di dunia maya terkait dengan kongres. Namun, pandangan negatif tentang Xi tetap ada. Menurut analis politik China Willy Lam, XI adalah seorang pemain tim. “Dia bermain mengikuti aturan partai. Dia bukan seorang yang berani mengambil resiko. Dia tidak ingin mengambil resiko yang akan bisa membahayakan karirnya,” kata Lam. Keluarga besarnya mempunyai kepentingan bisnis bernilai ratusan juta dollar. Meskipun Xi tidak memiliki indikasi “kesalahan” dalam memperoleh kekayaan tersebut. Pesan diplomatik Amerika yang dibocorkan oleh WikiLeaks menggambarkan Xi sebagai seorang pragmatis yang ambisius, yang siap “ikut angin” agar bisa terus maju. Bocoran percakapan diplomat Amerika yang diungkap Wikileaks menyebut bahwa Xi Jinping tidak korup dalam urusan uang. Namun sebagai seorang “Pangeran”, dia merasa pantas untuk memerintah di China. Siapa sebenarnya Xi? Diamerupakan putra Xi Zhongxun, seorang tokoh reformis yang pernah menjabat wakil Perdana Menteri dan wakil Ketua Parlemen. Itu membuat Xi Jinping menjadi “Pangeran“, sebutan bagi para anak pejabat atau bekas pemimpin yang memiliki keistimewaan khusus di China. (andika hendra m)