Prancis Dukung Zona Larang Terbang

PARIS – Prancis sedang mempertimbangkan dukungan untuk melaksanakan zona larangan terbang di Suriah. Rencana itu untuk mendorong agar Presiden Suriah Bashar al-Assad segera lengser. Upaya Prancis itu juga seiring dengan pertempuran yang semakin memanas di Damaskus dan Aleppo. Menteri Pertahanan Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengungkapkan zona terbang Suriah bakal berarti “perang” dan bakal membutuhkan koalisi internasional yang belum terealisir. Le Drian mengatakan pihaknya mempertimbangkan zona larangan terbang hanya sebagian wilayah Suriah seperti yang disarankan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton. “Ada kemungkinan zona larang terbang terbatas itu sedang dikaji,” kata Le Drian kepada stasiun televisi France 24. Le Drian mengutarakan zona larangan terbang global yang diterapkan di Suriah berarti melarang semua pesawat terbang Suriah. Menurut dia, itu tidak bakal berarti tanpa dukungan koalisi internasional yang mampu melaksanakan hal tersebut. Ditegaskan oleh Le Drian, Prancis tidak akan menerima transisi politik di Suriah tanpa pengunduran diri Assad. “Pengunduran dirinya merupakan hal pertama yang dilakukannya,” katanya. Prancis juga tidak akan ikut dalam koalisi internasional tanpa adanya mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Kita akan mengintervensi Suriah, jika ada norma legal internasional,” kata Le Drian. “Tanpa norma legal internasional, kita tidak akan melakukan apapun.” Sebelumnya pada awal bulan Agustus, Hillary Clinton mengatakan zona larangan terbang untuk kota-kota yang masih berkecamuik seperti Aleppo membutuhkan analisis mendalam. Dia mengatakan, Turki dan AS sepakat untuk melaksanakan upaya lebih lanjut. Tapi, Suriah dan Rusia menolak proposal itu. Sementara itu, Suriah mengatakan siap bekerjasama dengan utusan PBB Lakhdar Brahimi. Deputi Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Muqdad menegaskan Damaskus siap bekerjasama dengan Brahimi. “Kita telah menginformasikan kepada PBB bahwa kita menerima penunjukkan Brahimi,” katanya. “Kita selalu melihat kedepan baik ide yang diberikan sebagai solusi atas permasalahan di sini,” imbuhnya dikutip AFP. Dia berharap Brahimi dapat mewujudkan proses dialog nasional. Kemudian, Muqdad menuding Turki menyediakan senjata dan pangkalan bagi para pemberontak. “Kelompok teroris itu mendapatkan pasokan senjata canggih dari Turki. Itu yang memperpanjang krisis,” katanya. Tapi, Turki membantah memberikan bantuan dan memberikan perlindungan bagi para tentara yang membelot. Sementara itu, seorang mantan anggota Dewan Nasional Suriah (SNC), Randa Kassis, mengatakan Assad bakal jatuh ketika dukungan dari etnik minoritas Alawi menurun. “Tanpa adanya pembelotan dari Alawi, kita tidak dapat melakukan apapun. Kita justru akan terjerumus dalam perang sipil,” kata Kassis kepada Reuters. Baik di Damaskus dan Aleppo kemarin masih terjadi pertempuran sengit antara pihak pasukan pemerintah dan pemberontak. Menurut Pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), pada Kamis (23), sedikitnya 100 orang tewas, termasuk 59 warga sipil di seluruh Suriah. Pada Rabu (22), sebanyak 200 orang tewas akibat perang sipil. (andika hendra m)