Rusia Ajukan Resolusi PBB untuk Suriah Tanpa Sanksi
NEW YORK – Rusia pada Selasa (10/7) waktu setempat mengajukan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Suriah. Hanya saja, usulan Moskow itu tidak memiliki konsekuensi sanksi yang harus dihadapi Suriah.
“Usulan resolusi itu telah dikirimkan kepada 14 anggota Dewan Keamanan PBB yang bakal menggelar rapat bersama utusan Liga Arab-PBB Kofi Annan pada Rabu (11/7),” kata Deputi Utusan Rusia untuk PBB Igor Pankin dikutip AFP. Upaya Rusia itu bakal memicu memanasnya ketegangan diplomatik di DK-PBB yang harus memutuskan masa depan misi pengamat PBB di Suriah yang bakal habis masa tugasnya pada 20 Juli mendatang.
Rusia merupakan sekutu utama Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dalam pergaulan internasional, Moskow selalu mendukung penuh Damaskus. Amerika Serikat (AS) dan Eropa pun tak mampu menjinakkan Suriah karena ada bayang-bayang Rusia. Padahal, menurut para aktivis jumlah korban sipil yang tewas dalam konflik di Suriah telah mencapai 17.000 orang.
“Resolusi yang diusulkan Rusia itu bertujuan untuk menyedikan dukungan penuh dalam upaya membantu perjuangan Kofi Annan dan implementasi rencananya,” kata Pankin. Dalam draf itu, Rusia mengusulkan perpanjangan Misi Pengawas PBB untuk Suriah selama tiga bulan. Selain itu mendukung langkah PBB untuk melaksanakan misi politiknya. Dalam draf tersebut juga mendorong semua pihak untuk menghentik kekerasan dan melaksanakan rencana Annan.
Menariknya, tidak ada ancaman terhadap Assad dan oposisi Suriah. Meskipun, Annan menegaskan bahwa seharusnya ada konsekuensi jika ada pelanggaran terhadap poin-poin rencannya.
Bagaimana tanggapan negara-negara Barat atas usulan Moskow? Barat dikenal menuntut tekanan yang lebih keras terhadap Assad. Sepertinya, mereka sepakat menolak usulan Rusia itu. “Pada dasarnya, itu hanya mengulur waktu saja,” kata seorang diplomat dari negara anggota DK-PBB. “Minimal, draf tersebut dapat dikombinasikan dengan beberapa tekanan.”
Baik AS dan Eropa memiliki kekuatan untuk menyusul draf resolusi versi mereka. Tetapi, mereka belum menyebarkan draf tersebut. Negara-negara Barat menginginkan agar rencana damai Annan itu dimasukkan dalam Bab VII Piagam PBB sehingga dapat diikuti dengan rencana nyata, termasuk sanksi dan minimal ancaman.
Sementara itu, Rusia kemarin mengelar pertemuan oposisi yang menentang pemerintahan Assad. Menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavror, pertemuan itu bakal diikuti oleh Ketua Dewan Nasional Suriah (SNC)Abdel Basset Sayda yang didukung negara-negara Arab dan Barat.
Rusia berulang kali menegaskan kalau masa depan Assad sangat tergantung dengan rakyat Suriah. Tapi, Assad berulang kali menolak seruan Barat dan SNC agar dia mundur. “Kita mencoba menghadirkan para tokoh penting dalam pertemuan ini. Meskipun ini bukan isu bagi kita,” ujar Deputi Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov. “Kita mencoba untuk meyakinkan tokoh oposisi agar memiliki posisi yang realistik dan konstruktif sehingga dapat mengakhiri pertumpahan darah,” tuturnya. (andika hendra m)
Komentar