Partai Suu Kyi Sambut Pelonggaran Sanksi AS
NAYPYIDAW – Partai oposisi yang dipimpin ikon demokrasi Aung San Suu Kyi kemarin menyambut positif langkah Amerika Serikat (AS) terhadap pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Namun, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tetap menekankan perlunya transparansi.
“Tidak yang perlu dikhawatirkan mengenai hal itu,” kata Nyan Win, ujar Juru Bicara NLD, kepada AFP. Penegasan Win itu mengenai kebijakan AS yang bakal melonggarkan sanksi ekonomi termasuk lampu hijau terhadap perusahaan untuk berinvestasi di Myanmar, termasuk sektor minyak dan gas.
Keputusan AS itu menyusul keprihatinan Suu Kyi terhadap Perusahaan Minyak Gas Myanmar (MOGE). Menurut Suu Kyi, langkah AS tidak bakal signifikan, tetapi dia menekankan dunia internasional untuk menekan MOGE yang memiliki ikatan kuat dengan junta militer.
“Mereka seharusnya meminta MOGE untuk tetap transparan. Saya tidak mengetahui apakah mereka menanyakan hal itu atau tidak,” kata Suu Kyi. Dia juga menambahkan seyogyanya perusahaan negara itu juga menyepakati kode etik dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama mengumumkan pengurangan sanksi ekonomi terhadpa Myanmar pada Rabu (11/7) waktu setempat. Hanya saja, sanksi berkaitan dengan militer tidak dicabut. “AS bakal mengijinkan perusahaan berinvestasi di Myanmar,” kata Obama.
Menurut Obama, Presiden Myanmar Thein Sein, Suu Kyi dan rakyat Myanmar harus melanjutkan kemajuan signifikan menuju demokrasi. Pemerintah Myanmar juga harus melanjutkan reformasi ekonomi dan politik. “Pesan ini jelas bagi pemerintahan Burma dan pejabat militer: bagi individu yang tetap melanjutkan tindakan korup dan berperilaku merugikan tidak akan mendapatkan hasil reformasi,” tuturnya.
Pernyataan itu bersamaan dengan penunjukkan Duta Besar AS untuk Myanmar untuk pertama kalinya dalam dua dekade. Adalah pakar kebijakan Asia Derek Mitchell yang bakal menduduki posisi Dubes itu. Dulu, Washington menarik duta besarnya setelah kerusuhan pro-demokrasi pada 1988.
Sementara itu dari Phnom Penh, Kamboja, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton bakal bertemu dengan Presiden Myanmar Thein Sein pada Jumat (hari ini). Mereka bakal mendiskusikan pengurangan sanksi AS terhadap Myanmar.
Sementara itu, Thein Sein kemarin meminta negara-negara Barat untuk mencabut semua sanksi terhadap negaranya. “Sangatlah penting untuk mencabut sanksi, baik ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, itu dapat melonggarkan perdangan dan investasi di negara itu,” katanya kepada Financial Times.
Baik Uni Eropa, Australia dan negara lain telah melonggarkan sanksi terhadap Myanmar. Upaya itu dilakukan setelah Myanmar menggelar pemilu demokratis dan mengijinkan Suu Kyi untuk duduk di kursi parlemen. (andika hendra m)
Komentar