AS Khawatirkan Langkah Militer Mesir

KAIRO — Pentagon mengekspresikan kekhawatirannya setelah Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (SCAF) mendeklarasikan perebutan kekuasaan legislatif. Kekhawatiran itu sangat beralasan karena SCAF dapat memainkan skenario untuk kembali menguasai Mesir setelah pemilu presiden putaran kedua yang digelar akhir pekan lalu.Belum diketahui siapa pemenang pemilu itu dan kedua kubu calon presiden saling mengklaim kemenangan. ”Kami sangat peduli dengan amandemen baru mengenai deklarasi konstitusi, termasuk waktu pengumuman mereka yang bertepatan dengan pemilu presiden,” kata Juru Bicara Pentagon George Litttle dikutip AFP. Menurut Little, AS masih berharap SCAF bakal menyerahkan kekuasaan penuh terhadap pemimpin sipil seperti yang telah dijanjikan. ”Kami mendukung rakyat Mesir dan memperkirakan kalau SCAF bakal mengalihkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis,” katanya. Militer AS memiliki ikatan kuat dengan kekuatan bersenjata Mesir selama beberapa dekade. ”Kami yakin transisi Mesir harus terus berlanjut dan Mesir lebih kuat dan stabil jika transisi demokrasi sukses,” tuturnya.Dia menegaskan,Mesir memegangkan peranan penting sebagai mitra kerja sama pertahanan dan mempromosikan stabilitas regional. ”Kami akan bekerja sama dengan pemerintah baru dengan berbagai isu,”imbuh dia. Pada Minggu (17/6) malam setelah berlangsungnya pemilu presiden putaran kedua, SCAF mendeklarasikan kekuasaan penuh selagi negeri itu menunggu hasil pemilu. SCAF menyatakan bahwa pemilu baru tidak dapat dilaksanakan sampai suatu konstitusi permanen disusun. Dalam dokumen tersebut juga memberi SCAF kewenangan legislatif. Kemudian,militer juga mengontrol anggaran keuangan. Mohammed al-Assar, salah satu petinggi SCAF, memaparkan, militer bakal menggelar upacara besar untuk menandai transisi pemerintahan. ”Kita tidak pernah bosan dan lelah untuk menjamin bahwa kita akan menyerahkan kekuasaan pada akhir Juni ini,” katanya dikutip Al Jazeera. Tanggal 30 Juni merupakan tanggal yang ditetapkan oleh militer untuk peralihan kekuasaan kepresidenan dan sumpah jabatan presiden. Menurut Assar, presiden terpilih bakal tetap memiliki segala wewenang. Mengenai pengambilalihan kewenangan legislatif, anggota SCAF Mamduh Shahin mengatakan, militer hanya mengambil kekuasaan legislatif yang terbatas agar seimbang dengan presiden. Ide itu hanya untuk menciptakan keseimbangan di antara kedua kekuasaan di sebuah negara. Shahin juga memiliki wewenang untuk memilih menteri, termasuk pertahanan yang saat ini dijabat oleh Marsekal Udara Hussein Tantawi.”Presiden memiliki hak untuk menunjuk kabinet dan menteri dan mencopot mereka. Termasuk juga menteri pertahanan,”katanya. andika hendra m http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/504571/