Myanmar Gelar Perundingan Damai
YANGON – Pemerintah Myanmar kemarin menggelar perundingan damai tingkat tinggi dengan pemberontak Karen.
Perundingan itu merupakan kelanjutan kesepakatan genjata senjata sementara yang ditandatangai pada awal tahun ini. Para delegasi dari sayap politik dan militer Persatuan Nasional Karen (KNU) bertemu dengan para pejabat pemerintah Myanmar. Mereka mendiskusikan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik sipil yang paling alam di dunia itu.
Menteri Imigrasi Myanmar Khin Yi mengatakan bahwa negoisasi sementara di Hpa-an, ibukota Karen, membahas aturan bersama bagi tentara dari kedua belah pihak. “Kita menginginkan perdamaian. Mereka juga menginginkan hal serupa. Jadi, itu bakal mencapai kesuksesan,” katanya dikutip AFP.
Kemudian, Menteri Transporasi Kereta Aung Min, mantan pemimpin moderat junta militer, berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak kelompok pemberontak. Itu mengakhiri ketidakpercayaan dan pertempuran berdarah selama beberapa dekade. Ini membuktikan masa lalu bukan suatu masalah dalam mencapai perdamaian.
Myanmar menganggap KNU sebagai organisasi ilegal. KNU sendiri memiliki basis kepemimpinan di Thailand. Mereka memiliki sayap militer yang melakukan perang gerilya terlama di Myanmar. Perlawanan mereka berlangsung sejak 1949.
Pemerintah Myanmar menandatangai kesepakatan genjata senjata dengan KNU pada Januari silam. Itu dianggap sebagai langkah reformasi bersamaan dengan upaya pelaksanaan pemilu yang sela yang berlangsung Minggu (1/4) lalu.
Para delegasi KNU juga merencanakan pertemuan dengan ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi pada Minggu (8/4). Itu bakal menjadi diskusi penting pertama dengan politisi yang bakal menduduki kursi di parlemen.
Juru bicara KNU May Oo Mutraw mengatakan kelompoknya akan menilai “sikap dan komitmen Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk menjembati upaya rekonsiliasi. “Kepercayaannya, pengorbanannya, dan kepemimpinannya sangat penting bagi Myanmar,” kata Mutraw menggambarkan Suu Kyi.
KNU merupakan organisasi yang menguasai wilayah kecil. Mereka merupakan etnik minoritas. Sebagian besar anggota KNU tinggal di Negara Bagian Karen. Mereka tinggal di pengungsian di sekitar perbatasan dengan Thailand.
Tuntutan atas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi etnik minoritas juga menjadi agenda penting mereka. Apalagi, KNU telah berjuang mempertahankan hak-haknya yang dirampas junta militer sejak 1948. Mereka ingin mengakhiri konflik. Dukungan dunia internasional juga semakin kencang terhadap mereka.
Saat ini, pemerintahan sipil Myanmar belum mencapai kesepakatan perundingan damai dengan pemberontak di Negara Bagian Kachin. Pemerintahjuga menundang pemilu sela di tiga konstituen di negara bagian itu akibat faktor keamanan.
May Oo Mutraw mengatakan KNU telah melobi pemerintah agar bekerja keras mengakhiri konflik di Kachin. “Sangat mudah untuk memulai perang, tetapi sangat sulit untuk membangun peramaian, khususnya perdamaian yang abadi,” katanya.
Sementara itu, menurut Tu Tu Lay, anggota KNU, perundingan damai dengan pemerintah saat ini memasuki tahan kedua yakni perundingan damai abadi dengan semua kelompok pemberontak etnik. Fase perundingan genjatan senjata di tingkat regional dan nasional telah berhasil. “Kita saat ini memiliki enam agenda kita dalam perundingan kali ini,” kata Lay dikutip Reuters.
Sementara itu, partai berkuasa yang didukung militer Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) kemarin mengajukan komplain kepada komisi pemilu karena adanya pelanggaran dalam pemilu sela lalu. USDP menuding partai pemenang yang dipimpinan SUU Kyi terlibat dalam beberapa pelanggaran, seperti menutup tempat pemungutan suara lebih cepat.
Mantan Walikota Yangon Aung Thein Linn mengatakan komplain itu tidak berarti mempertanyakan kredibilitas pemilu sela itu. “Kita hanya menilai prosesna, bukan partai oposisi,” kata Linn.
NLD berhasil memperebut 43 dari 45 kursi parlemen. USDP hanya mendapatkan satu kursi. Satu kursi lainnya tidak diikuti oleh kandidat dari NLD.
Kemudian, kandidat USDP Soe Min, pesaing utama Suu Kyi, mengatakan orang yang mengibarkan bendera NLD di kantornya saat hari pemilihan di Kawhmu. “Saya memiliki dua bukti nyata,” katanya. (andika hendra m)
Perundingan itu merupakan kelanjutan kesepakatan genjata senjata sementara yang ditandatangai pada awal tahun ini. Para delegasi dari sayap politik dan militer Persatuan Nasional Karen (KNU) bertemu dengan para pejabat pemerintah Myanmar. Mereka mendiskusikan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik sipil yang paling alam di dunia itu.
Menteri Imigrasi Myanmar Khin Yi mengatakan bahwa negoisasi sementara di Hpa-an, ibukota Karen, membahas aturan bersama bagi tentara dari kedua belah pihak. “Kita menginginkan perdamaian. Mereka juga menginginkan hal serupa. Jadi, itu bakal mencapai kesuksesan,” katanya dikutip AFP.
Kemudian, Menteri Transporasi Kereta Aung Min, mantan pemimpin moderat junta militer, berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak kelompok pemberontak. Itu mengakhiri ketidakpercayaan dan pertempuran berdarah selama beberapa dekade. Ini membuktikan masa lalu bukan suatu masalah dalam mencapai perdamaian.
Myanmar menganggap KNU sebagai organisasi ilegal. KNU sendiri memiliki basis kepemimpinan di Thailand. Mereka memiliki sayap militer yang melakukan perang gerilya terlama di Myanmar. Perlawanan mereka berlangsung sejak 1949.
Pemerintah Myanmar menandatangai kesepakatan genjata senjata dengan KNU pada Januari silam. Itu dianggap sebagai langkah reformasi bersamaan dengan upaya pelaksanaan pemilu yang sela yang berlangsung Minggu (1/4) lalu.
Para delegasi KNU juga merencanakan pertemuan dengan ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi pada Minggu (8/4). Itu bakal menjadi diskusi penting pertama dengan politisi yang bakal menduduki kursi di parlemen.
Juru bicara KNU May Oo Mutraw mengatakan kelompoknya akan menilai “sikap dan komitmen Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk menjembati upaya rekonsiliasi. “Kepercayaannya, pengorbanannya, dan kepemimpinannya sangat penting bagi Myanmar,” kata Mutraw menggambarkan Suu Kyi.
KNU merupakan organisasi yang menguasai wilayah kecil. Mereka merupakan etnik minoritas. Sebagian besar anggota KNU tinggal di Negara Bagian Karen. Mereka tinggal di pengungsian di sekitar perbatasan dengan Thailand.
Tuntutan atas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi etnik minoritas juga menjadi agenda penting mereka. Apalagi, KNU telah berjuang mempertahankan hak-haknya yang dirampas junta militer sejak 1948. Mereka ingin mengakhiri konflik. Dukungan dunia internasional juga semakin kencang terhadap mereka.
Saat ini, pemerintahan sipil Myanmar belum mencapai kesepakatan perundingan damai dengan pemberontak di Negara Bagian Kachin. Pemerintahjuga menundang pemilu sela di tiga konstituen di negara bagian itu akibat faktor keamanan.
May Oo Mutraw mengatakan KNU telah melobi pemerintah agar bekerja keras mengakhiri konflik di Kachin. “Sangat mudah untuk memulai perang, tetapi sangat sulit untuk membangun peramaian, khususnya perdamaian yang abadi,” katanya.
Sementara itu, menurut Tu Tu Lay, anggota KNU, perundingan damai dengan pemerintah saat ini memasuki tahan kedua yakni perundingan damai abadi dengan semua kelompok pemberontak etnik. Fase perundingan genjatan senjata di tingkat regional dan nasional telah berhasil. “Kita saat ini memiliki enam agenda kita dalam perundingan kali ini,” kata Lay dikutip Reuters.
Sementara itu, partai berkuasa yang didukung militer Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) kemarin mengajukan komplain kepada komisi pemilu karena adanya pelanggaran dalam pemilu sela lalu. USDP menuding partai pemenang yang dipimpinan SUU Kyi terlibat dalam beberapa pelanggaran, seperti menutup tempat pemungutan suara lebih cepat.
Mantan Walikota Yangon Aung Thein Linn mengatakan komplain itu tidak berarti mempertanyakan kredibilitas pemilu sela itu. “Kita hanya menilai prosesna, bukan partai oposisi,” kata Linn.
NLD berhasil memperebut 43 dari 45 kursi parlemen. USDP hanya mendapatkan satu kursi. Satu kursi lainnya tidak diikuti oleh kandidat dari NLD.
Kemudian, kandidat USDP Soe Min, pesaing utama Suu Kyi, mengatakan orang yang mengibarkan bendera NLD di kantornya saat hari pemilihan di Kawhmu. “Saya memiliki dua bukti nyata,” katanya. (andika hendra m)
Komentar