Presiden Myanmar Berjanji Akhiri Konflik Etnis
YANGON – Presiden Myanmar Thein Sein kemarin berjanji untuk mewujudkan “perdamaian abadi” dengan pemberontak bersenjata.
Thein yang berkuasa sejak tahun lalu itu berusaha melancarkan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik etnis sebagai bagian reformasi bersejarah pada beberapa bulan terakhir. Pemerintahan sipil Myanmar sebenarnya telah mencapai kesepakatan sementara dengan kelompok pemberontak di negara bagian Karen dan Shan. Tetapi, pertempuran di Kachin yang berbatasan dengan China justru menciptakan ketidakpastian dalam kemajuan upaya rekonsiliasi.
“Partisipasi seluruh rakyat nasional sangat dibutuhkan untuk membantu penyelesaian konflik bersenjata di dalam negara dan mewujudkan perdamaian selamanya. Itu dilakukan dalam pembangunan bangsa dengan usaha yang keras,” ujar Thein sein dalam pesan yang disampaikan media pemerintah.
Pidato dalam rangka Hari Persatuan, Thein menegaskan pemerintah tetap berkeinginan untuk mempromosikan demokrasi yang damai. Dia mengutarakan, rakyat telah menikmati pemilu yang demokratis dan persamaan partisipasi dalam hubungan berkenegaraan. “Kita tetap fokus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan penegakan hukum,” tegasnya dikutip AFP.
Pada Desember lalu, Thein Sein telah memerintahkan militer untuk menghentikan serangan terhadap gerilyawan Pasukan Kemerdekaan Kachin (KIA). Tetapi, langkah itu gagal mewujudkan kerusuhan. Kelompok pemberontak lainnya, Persatuan Nasional Karen (KNU) telah memperingatkan kesepakatan perdamaian dalam kondisi di ujung tandung karena pertempuran di wilayah etnik lainnya telah mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah.
Menurut Thein Sein, Myanmar adalah negara multi etnis, pemerintah baru membangun negara demokratis menurut keinginan rakyat berbagai etnis. Pemerintah baru mementingkan persatuan nasional, sementara menaruh perhatian dalam peningkatan persatuan nasional.
Sementara itu, pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya berkampanye di depan para konstituennya pada Sabtu (11/2) lalu. Di depan kerumuman pada pendukungnya di pinggiran Myanmar, dia menyatakan dirinya sebagai calon anggta parlemen yang ingin memperjuangkan hak-hak rakyat.
Suu Kyi maju dalam pemilu sela yang dijadwalkan pada April mendatang. Dia akan bertarung untuk memperebutkan dukungan di wilayah Kawhmu. Dalam pemilu sela ini, sebanyak 48 kursi di perebutkan. Pemilu sela April mendatang merupakan suatu hal yang penting bagi kiprah NLD. Meskipun NLD mampu memperebutkan 48 kursi itu, itu bukan ancaman terhadap pemerintahan sipil yang kini berkuasa.
Seperti dilaporkan BBC, para pendukung Suu Kyi mengibarkan bendara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). “Kita menyambut hangat ibu Suu!” dan “Hidup Aung San Suu Kyi!” demikian teriakan para pendukung.
NLD sendiri sebenarnya memboikot pemilu pada 2010. Pada 1990, NLD pernah memenangkan pemilu, tetapi tidak diakui oleh junta militer. Suu Kyi pun menjalani tahanan rumah dari 1990 hingga 2010.
Atas prestasi yang dilakukan pemerintah Myanmar, Amerika Serikat (AS) telah mencabut satu dari sekian banyak sanksi terhadap negara itu. AS juga mengijinkan bantuan teknis terbatas dari institusi keuangan internasional. Itu dilakukan sebagai apresiasi terhadap Myanmar yang telah membebaskan ratusan tahanan politik dan menjalan peta jalan menuju demokrasi.
Kabar terbaru, seorang biksu yang memimpin kerusuhan pada 2007 dilaporkan telah dibebaskan oleh otoritas keamanan. Shin Gambira telah dikembalikan ke sebuah biara di Ragoon pada Jumat pagi (10/2). Dia dipenjara pada Desember 2007 dengan vonis 68 tahun. Tapi, dia dibebaskan pada bulan lalu sebagai bagian amnesti bagi para tahanan politik. (andika hendra m)
Thein yang berkuasa sejak tahun lalu itu berusaha melancarkan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik etnis sebagai bagian reformasi bersejarah pada beberapa bulan terakhir. Pemerintahan sipil Myanmar sebenarnya telah mencapai kesepakatan sementara dengan kelompok pemberontak di negara bagian Karen dan Shan. Tetapi, pertempuran di Kachin yang berbatasan dengan China justru menciptakan ketidakpastian dalam kemajuan upaya rekonsiliasi.
“Partisipasi seluruh rakyat nasional sangat dibutuhkan untuk membantu penyelesaian konflik bersenjata di dalam negara dan mewujudkan perdamaian selamanya. Itu dilakukan dalam pembangunan bangsa dengan usaha yang keras,” ujar Thein sein dalam pesan yang disampaikan media pemerintah.
Pidato dalam rangka Hari Persatuan, Thein menegaskan pemerintah tetap berkeinginan untuk mempromosikan demokrasi yang damai. Dia mengutarakan, rakyat telah menikmati pemilu yang demokratis dan persamaan partisipasi dalam hubungan berkenegaraan. “Kita tetap fokus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan penegakan hukum,” tegasnya dikutip AFP.
Pada Desember lalu, Thein Sein telah memerintahkan militer untuk menghentikan serangan terhadap gerilyawan Pasukan Kemerdekaan Kachin (KIA). Tetapi, langkah itu gagal mewujudkan kerusuhan. Kelompok pemberontak lainnya, Persatuan Nasional Karen (KNU) telah memperingatkan kesepakatan perdamaian dalam kondisi di ujung tandung karena pertempuran di wilayah etnik lainnya telah mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah.
Menurut Thein Sein, Myanmar adalah negara multi etnis, pemerintah baru membangun negara demokratis menurut keinginan rakyat berbagai etnis. Pemerintah baru mementingkan persatuan nasional, sementara menaruh perhatian dalam peningkatan persatuan nasional.
Sementara itu, pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya berkampanye di depan para konstituennya pada Sabtu (11/2) lalu. Di depan kerumuman pada pendukungnya di pinggiran Myanmar, dia menyatakan dirinya sebagai calon anggta parlemen yang ingin memperjuangkan hak-hak rakyat.
Suu Kyi maju dalam pemilu sela yang dijadwalkan pada April mendatang. Dia akan bertarung untuk memperebutkan dukungan di wilayah Kawhmu. Dalam pemilu sela ini, sebanyak 48 kursi di perebutkan. Pemilu sela April mendatang merupakan suatu hal yang penting bagi kiprah NLD. Meskipun NLD mampu memperebutkan 48 kursi itu, itu bukan ancaman terhadap pemerintahan sipil yang kini berkuasa.
Seperti dilaporkan BBC, para pendukung Suu Kyi mengibarkan bendara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). “Kita menyambut hangat ibu Suu!” dan “Hidup Aung San Suu Kyi!” demikian teriakan para pendukung.
NLD sendiri sebenarnya memboikot pemilu pada 2010. Pada 1990, NLD pernah memenangkan pemilu, tetapi tidak diakui oleh junta militer. Suu Kyi pun menjalani tahanan rumah dari 1990 hingga 2010.
Atas prestasi yang dilakukan pemerintah Myanmar, Amerika Serikat (AS) telah mencabut satu dari sekian banyak sanksi terhadap negara itu. AS juga mengijinkan bantuan teknis terbatas dari institusi keuangan internasional. Itu dilakukan sebagai apresiasi terhadap Myanmar yang telah membebaskan ratusan tahanan politik dan menjalan peta jalan menuju demokrasi.
Kabar terbaru, seorang biksu yang memimpin kerusuhan pada 2007 dilaporkan telah dibebaskan oleh otoritas keamanan. Shin Gambira telah dikembalikan ke sebuah biara di Ragoon pada Jumat pagi (10/2). Dia dipenjara pada Desember 2007 dengan vonis 68 tahun. Tapi, dia dibebaskan pada bulan lalu sebagai bagian amnesti bagi para tahanan politik. (andika hendra m)
Komentar