Kekerasan di Libya Merajalela
TRIPOLI – Gerilyawan Libya semakin tak terkendali! Mereka menahan ribuan orang di pusat tahanan rahasia.
Itu membuktikan bahwa pemerintahan sementara yang lemah tidak mampu menegakkan keamanan dan kestabilan politik. Pemerintah juga masih berusaha untuk menegakkan otoritasnya di segala ini. Kekerasan dan penahanan ilegal menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB.
Bahkan, empat orang dilaporkan tewas di Bani Walid, basis kekuatan Khadafi pada Senin lalu (23/1). Utusan PBB untuk Libya Ian Martin mengatakan kepada Dewan Keamanan di New York pada Rabu waktu setempat bahwa kekerasan antara warga bersenjata Bani Walid dan pejuang revolusi dikarenakan kesalahan informasi dimana pasukan pro-Khadafi bakal mengambil alih kota. Dia menegaskan bahwa tantangan rekonsiliasi antara kedua kelompok.
Menurut Martin, kekerasan di Tripoli dan pertempuran di kota-kota Libya pada bulan ini disebabkan karena gerilyawan. “Pemerintahan terdahulu telah digulingkan. Tetapi realitasnya bahwa kekerasan terhadap rakyat Libya masih terus terjadi,” kata Martin dikutip BBC.
Dia menggambarkan, legalitas pemerintah sementara Libya sangat lemah. Unsur partai politik dan organisasi nirlaba juga tidak berperan lebih jauh. Pemerintahan transisi sepertinya mandul. “Beberapa langkah telah dilakukan untuk demobilisasi mantan pejuang,” kata Martin.
Ketika pemerintah berjuang untuk menegakkan legitamis, menurut Martin, senjata justru dapat dengan mudah dimiliki warga. Brigade bersenjata tidak memiliki garis komando dan kontrol yang jelas. “Otoritas sejauh ini sukses menahan kerusuhan, tetapi kekerasan dapat saja meningkat ekskalasinya dan meluas skalanya,” tegasnya.
Sementara Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Navi Pillay mengaku prihatin dengan kondisi tahanan yang dipenjara oleh pasukan revolusioner. Penyiksaan tahanan pun kerap terjadi. Sebanyak 8.500 tahanan menghuni 60 pusat tahanan. Itu semua diungkapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah mereka berkunjung ke Tripoli, Bani Walid, dan Benghazi.
“Mayoritas tahanan dituduh karena menjadi loyalis Khadafi,” katanya. Menurut Pillay, kurangnya pengawasan terhadap pusat penahanan menciptakan iklim tidak kondusif. Penyiksaan dan perlakuan tidak layak pun menjadi santapan para tahanan. “Staf saya menerima laporkan bahwa kasus kekerasan terjadi di beberapa tahanan yang mereka kunjungi,” tuturnya dikutip Al Jazeera. Dia menyarankan otoritas untuk mengambil alih penjara tidak resmi, mengkaji ulang kasus, dan perlunya dibuat kerangka hukum yang jelas dalam menangani tahanan.
Sementara menurut Abdurrahman Mohamed Shalgham, Duta Besar Libya untuk PBB, 8.000 tahanan dipenjara di Tripoli. Hanya saja, dia tidak menjelaskan berapa banyak tahanan yang dipenjara oleh pemerintah. Dia juga mengutuk pemanfaatkan pusat tahanan tidak resmi. “Kita telah berbicara dengan saudara kita dan mengatakan, ‘siapapun yang tidak terlibat kejahatan atau tidak terlibat dalam pembunuhan maka akan memiliki paspor mereka,’” kata Shalgham.
Sementara Menteri Pertahanan Libya Osama al-Juwali menegaskan bahwa situasi di Bani Walid dalam kondisi stabil. Juwali memimpin negoisasi dengan gerilyawan di basis pertahanan Khadafi. Namun, kedatangan Juwali dikawal pasukan Dewan Transisi Nasional (NTC) yang mengepung kota Bani Walid.
Ada kesan bahwa jika perundingan gagal dengan kelompok Bani Walid, pasukan NTC bakal melancakan serangan. Meskipun, seorang komandan menegaskan bahwa mereka siap untuk menggelar rekonsiliasi. Hanya saja, para pejuang di kota Bani Walid melaporkan akan mengusir pasukan NTC ke gurun pasir. Para pennduduk kota itu mengatakan kepada BBC bahwa 90% kota dikuasai oleh para gerilyawan.
Hal yang menarik, bukan hanya para gerilyawan yang melanggar HAM. Tudingan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membunuh warga sipil dalam serangan udara membantu para pejuang menggulingkan Khadafi, juga telah mulai disorot. Menurut Pillay, penyidikan itu telah dilakukan oleh Dewan HAM PBB. “NATO seharusnya membuka informasi mengenai peristiwa dan aksi serangan yang telah dilakukan. Meskipun mereka telah berusaha meminimalisir korban warga sipil,” terangnya. (andika hendra m)
Itu membuktikan bahwa pemerintahan sementara yang lemah tidak mampu menegakkan keamanan dan kestabilan politik. Pemerintah juga masih berusaha untuk menegakkan otoritasnya di segala ini. Kekerasan dan penahanan ilegal menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB.
Bahkan, empat orang dilaporkan tewas di Bani Walid, basis kekuatan Khadafi pada Senin lalu (23/1). Utusan PBB untuk Libya Ian Martin mengatakan kepada Dewan Keamanan di New York pada Rabu waktu setempat bahwa kekerasan antara warga bersenjata Bani Walid dan pejuang revolusi dikarenakan kesalahan informasi dimana pasukan pro-Khadafi bakal mengambil alih kota. Dia menegaskan bahwa tantangan rekonsiliasi antara kedua kelompok.
Menurut Martin, kekerasan di Tripoli dan pertempuran di kota-kota Libya pada bulan ini disebabkan karena gerilyawan. “Pemerintahan terdahulu telah digulingkan. Tetapi realitasnya bahwa kekerasan terhadap rakyat Libya masih terus terjadi,” kata Martin dikutip BBC.
Dia menggambarkan, legalitas pemerintah sementara Libya sangat lemah. Unsur partai politik dan organisasi nirlaba juga tidak berperan lebih jauh. Pemerintahan transisi sepertinya mandul. “Beberapa langkah telah dilakukan untuk demobilisasi mantan pejuang,” kata Martin.
Ketika pemerintah berjuang untuk menegakkan legitamis, menurut Martin, senjata justru dapat dengan mudah dimiliki warga. Brigade bersenjata tidak memiliki garis komando dan kontrol yang jelas. “Otoritas sejauh ini sukses menahan kerusuhan, tetapi kekerasan dapat saja meningkat ekskalasinya dan meluas skalanya,” tegasnya.
Sementara Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Navi Pillay mengaku prihatin dengan kondisi tahanan yang dipenjara oleh pasukan revolusioner. Penyiksaan tahanan pun kerap terjadi. Sebanyak 8.500 tahanan menghuni 60 pusat tahanan. Itu semua diungkapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah mereka berkunjung ke Tripoli, Bani Walid, dan Benghazi.
“Mayoritas tahanan dituduh karena menjadi loyalis Khadafi,” katanya. Menurut Pillay, kurangnya pengawasan terhadap pusat penahanan menciptakan iklim tidak kondusif. Penyiksaan dan perlakuan tidak layak pun menjadi santapan para tahanan. “Staf saya menerima laporkan bahwa kasus kekerasan terjadi di beberapa tahanan yang mereka kunjungi,” tuturnya dikutip Al Jazeera. Dia menyarankan otoritas untuk mengambil alih penjara tidak resmi, mengkaji ulang kasus, dan perlunya dibuat kerangka hukum yang jelas dalam menangani tahanan.
Sementara menurut Abdurrahman Mohamed Shalgham, Duta Besar Libya untuk PBB, 8.000 tahanan dipenjara di Tripoli. Hanya saja, dia tidak menjelaskan berapa banyak tahanan yang dipenjara oleh pemerintah. Dia juga mengutuk pemanfaatkan pusat tahanan tidak resmi. “Kita telah berbicara dengan saudara kita dan mengatakan, ‘siapapun yang tidak terlibat kejahatan atau tidak terlibat dalam pembunuhan maka akan memiliki paspor mereka,’” kata Shalgham.
Sementara Menteri Pertahanan Libya Osama al-Juwali menegaskan bahwa situasi di Bani Walid dalam kondisi stabil. Juwali memimpin negoisasi dengan gerilyawan di basis pertahanan Khadafi. Namun, kedatangan Juwali dikawal pasukan Dewan Transisi Nasional (NTC) yang mengepung kota Bani Walid.
Ada kesan bahwa jika perundingan gagal dengan kelompok Bani Walid, pasukan NTC bakal melancakan serangan. Meskipun, seorang komandan menegaskan bahwa mereka siap untuk menggelar rekonsiliasi. Hanya saja, para pejuang di kota Bani Walid melaporkan akan mengusir pasukan NTC ke gurun pasir. Para pennduduk kota itu mengatakan kepada BBC bahwa 90% kota dikuasai oleh para gerilyawan.
Hal yang menarik, bukan hanya para gerilyawan yang melanggar HAM. Tudingan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membunuh warga sipil dalam serangan udara membantu para pejuang menggulingkan Khadafi, juga telah mulai disorot. Menurut Pillay, penyidikan itu telah dilakukan oleh Dewan HAM PBB. “NATO seharusnya membuka informasi mengenai peristiwa dan aksi serangan yang telah dilakukan. Meskipun mereka telah berusaha meminimalisir korban warga sipil,” terangnya. (andika hendra m)
Komentar