Aktivis Anti-Korupsi India Dibebaskan

NEW DELHI – India bakal menghadapi krisis yang berkepanjangan, meski telah membebaskan aktivis anti-korupsi Anna Hazare. Kesepakatan pembebasan Hazare itu merupakan kekalahan bagi pemerintah India.

Menurut salah satu asisten Hazare, Kiran Bedi, aktivis anti-korupsi itu diijinkan oleh polisi untuk mengikuti demonstrasi mogok makan selama 15 hari. Hazare bakal meninggalkan penjara pada Jumat (hari ini).

Bedi juga mengabarkan aksi mogok makan Hazare akan dumulai pada Kamis (18/8) siang waktu setempat. “Anna (Hazare) telah menerima tawaran DP (kepolisian Delhi) untuk dua pekan (mogok makan),” demikian Karin Bedi melalui media sosial Twitter, dikutip dari BBC.

Dalam pesan Twitter terpisah, Bedi menyatakan Anna Hazare akan gelar mogok makan selama 15 hari. Kabar kesepakatan antara Hazare dan polisi ini disambut gembira pada pendukung sang aktivis yang melakukan aksi unjuk rasa di luar markas polisi Delhi, sejak dia ditahan, Selasa (16/8).

Protes Hazare ini dialamatkan undang-undang anti korupsi yang diusulkan pemerintah. Dia menganggap undang-undang baru itu sangat buruk dan lemah. Laki-laki tua itu ditahan hanya beberapa jam setelah dia memulai aksi mogok makan sampai mati, Selasa (18/8) di Taman JP, Delhi bersama sekitar 1.200-an pengikutnya.

Pemerintah India yang didominasi Partai Kongres mengatakan para pengunjuk rasa ditahan karena mereka menolak menerima pembatasan peserta aksi dan lamanya waktu mogok. Memang, pemerintah India “terjebak” dengan penangkapan Hazare. Pasalnya, itu justru menimbulkan aksi demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah di India, termasuk di Mumbai, Chennai, Bengalore, Kalkuta dan kota-kota lainnya.

Perdana Menteri Manmohan Singh justru terus membela diri. Singh menuduh Hazare mencoba menggunakan alasan demokrasi untuk menyerang sebuah undang-undang anti korupsi. Kepada parlemen, Singh mengatakan aksi mogok makan Hazare sama sekali salah arah. Namun, pidato Singh diinterupsi banyak anggota parlemen yang justru mencemooh pemerintah.

Menteri Hukum India, Salman Khurshid, mengatakan pemerintah menghargai perbedaan pendapat. Khurshid mengatakan, masyarakat juga harus menghormati hukum. Khurshid menambahkan undang-undang yang menjadi pusat kontroversi anti korupsi memang masih mengandung banyak kekurangan.

Anna Hazare menyebut undang-undang anti korupsi baru itu sebagai sebuah lelucon kejam. Dia juga menggambarkan perang menghadapi korupsi sebagai perang kemerdekaan kedua. April lalu, Hazare menghentikan aksi mogok makan empat harinya setelah pemerintah mengizinkan dia untuk membantu menyusun draf undang-undang pembentukan sebuah lembaga yang memiliki kekuatan untuk menyelidiki dugaan korupsi para politisi dan pejabat publik.

Memang, India pada bulan-bulan terakhir ini, kerap dihantam rentetan skandal korupsi tingkat tinggi. Itu digambarkan oleh para analis sebagai sebuah budaya korupsi dalam pemerintahan Singh. Bahkan sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan korupsi di negeri dengan ekonomi terkuat ketiga di Asia itu telah merugikan negara triliunan dolar Amerika dan mengancam pertumbuhan ekonomi India. (andika hendra m)