Pertahankan Menteri Lama, Pemerintahan Baru Tunisia Diboikot
Perdana Menteri (PM) Tunisia Mohammed Ghannouchi mempertahankan menteri-menteri lama dalam pemerintahan barunya. Namun, beberapa partai Islam memboikot pemerintahan itu. Sebagian rakyat Tunisia pun masih turun ke jalan memprotes pemerintahan baru tersebut.
“Saya mempertahankan menteri-menteri ‘yang bersih’ dan selalu bertindak untuk melindungi kepentingan internasional,” katanya kepada radio Prancis Europe 1. Kabinet baru harus bekerja dengan meredam ketegangan di Tunisia. Presiden Zine al-Abidine Ben Ali digulingkan Jumat lalu (14/1) oleh aksi jalanan setelah berbulan-bulan unjuk rasa dimana 78 orang tewas. Saat ini Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi.
Dipertahankan muka lama hal itu dianggap wajar karena Ghannouchi sendiri merupakan sekutu dari mantan presiden Ben Ali. Meskipun, Ghannouchi berjanji semua yang terlibat represi di Tunisia pada masa Presiden Ben Ali akan dihadapkan ke pengadilan.
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan masih dipertahankan ketika Ghannouchi mengumumkan pemerintahan baru meskipun tiga tokoh oposisi utama menempati posisi penting. Ahmed Ibrahim, pemimpin oposisi dari Partai Ettajdid menjadi menteri pendidikan tinggi sedangkan Mustafa Ben Jaafar dari Serikat Kebebasan dan Buruh menduduki kursi menteri kesehatan. Najib Chebbie, pendiri Partai Demokrat Progresif ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan yang baru.
Ghannouchi berjanji bahwa semua partai politik akan diizinkan untuk aktif di Tunisia. “Para tahanan politik akan dibebaskan,” janjinya. “Kami telah memutuskan untuk membebaskan warga dari penjara yang menahan ide, keyakinan atau kebebasan mengemukakan pendapat berlawanan,” ujar Ghannouchi. Pengumuman pemerintah baru ini juga diikuti dengan keputusan menghapus kementerian informasi dan menciptakan negara dimana media memiliki “kebebasan mutlak”.
Sementara itu dilaporkan AFP, menurut Partai Islam Tunisia Ennahdha (Kebangkitan) tidak akan mengirimkan wakil kandidat pada pemilu presiden. Mereka mengklaim bahwa pemerintahan tradisi Tunisia sangat “eksklusif.
Bentrokan masih terjadi yang dipimpin figur utama di Tunisia. Mantan pemimpin Partai Ennahdha Sadok Chorou memimpin langsung demonstrasi dan berlawanan dengan polisi. Dia menyerukan agar dibentuk pemerintahan transisi baru, dengan menghilangkan semua kepanjangan tangan Ben Ali.
“Pemerintahan baru tidak merepresentasi rakyat dan harus dijatuhkan,” ujar di hadapan ribuan orang dalam sebuah demonstrasi di Tunis. Chourou sendiri dibebaskan pada Oktober silam setelah 20 tahun mendekam di penjara karena aktivitas politiknya.
Sementara banyak rakyat Tunisia juga menyeruakan kekecewaan terhadap kepemimpinan baru negara nya. “Itu bukan pemerintahan transisi, itu sama seperti mendirikan rezim lama dengan bentuk yang berbeda,” kata Mustapha Hammami, pengusaha kafe di Tunis. (Rtr/AFP/BBC/andika hm)
“Saya mempertahankan menteri-menteri ‘yang bersih’ dan selalu bertindak untuk melindungi kepentingan internasional,” katanya kepada radio Prancis Europe 1. Kabinet baru harus bekerja dengan meredam ketegangan di Tunisia. Presiden Zine al-Abidine Ben Ali digulingkan Jumat lalu (14/1) oleh aksi jalanan setelah berbulan-bulan unjuk rasa dimana 78 orang tewas. Saat ini Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi.
Dipertahankan muka lama hal itu dianggap wajar karena Ghannouchi sendiri merupakan sekutu dari mantan presiden Ben Ali. Meskipun, Ghannouchi berjanji semua yang terlibat represi di Tunisia pada masa Presiden Ben Ali akan dihadapkan ke pengadilan.
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan masih dipertahankan ketika Ghannouchi mengumumkan pemerintahan baru meskipun tiga tokoh oposisi utama menempati posisi penting. Ahmed Ibrahim, pemimpin oposisi dari Partai Ettajdid menjadi menteri pendidikan tinggi sedangkan Mustafa Ben Jaafar dari Serikat Kebebasan dan Buruh menduduki kursi menteri kesehatan. Najib Chebbie, pendiri Partai Demokrat Progresif ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan yang baru.
Ghannouchi berjanji bahwa semua partai politik akan diizinkan untuk aktif di Tunisia. “Para tahanan politik akan dibebaskan,” janjinya. “Kami telah memutuskan untuk membebaskan warga dari penjara yang menahan ide, keyakinan atau kebebasan mengemukakan pendapat berlawanan,” ujar Ghannouchi. Pengumuman pemerintah baru ini juga diikuti dengan keputusan menghapus kementerian informasi dan menciptakan negara dimana media memiliki “kebebasan mutlak”.
Sementara itu dilaporkan AFP, menurut Partai Islam Tunisia Ennahdha (Kebangkitan) tidak akan mengirimkan wakil kandidat pada pemilu presiden. Mereka mengklaim bahwa pemerintahan tradisi Tunisia sangat “eksklusif.
Bentrokan masih terjadi yang dipimpin figur utama di Tunisia. Mantan pemimpin Partai Ennahdha Sadok Chorou memimpin langsung demonstrasi dan berlawanan dengan polisi. Dia menyerukan agar dibentuk pemerintahan transisi baru, dengan menghilangkan semua kepanjangan tangan Ben Ali.
“Pemerintahan baru tidak merepresentasi rakyat dan harus dijatuhkan,” ujar di hadapan ribuan orang dalam sebuah demonstrasi di Tunis. Chourou sendiri dibebaskan pada Oktober silam setelah 20 tahun mendekam di penjara karena aktivitas politiknya.
Sementara banyak rakyat Tunisia juga menyeruakan kekecewaan terhadap kepemimpinan baru negara nya. “Itu bukan pemerintahan transisi, itu sama seperti mendirikan rezim lama dengan bentuk yang berbeda,” kata Mustapha Hammami, pengusaha kafe di Tunis. (Rtr/AFP/BBC/andika hm)
Komentar