Menlu Se-ASEAN Bahas Myanmar
SENGGIGI(SINDO) – Organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mendorong demokratisasi di Myanmar dan mendesak pemerintah militer memasukkan Aung San Suu Kyi ke dalam sistem politik. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa di sela-sela pertemuan para menlu ASEAN di Lombok kemarin menilai, Aung San Suu Kyi adalah bagian dari solusi untuk sebuah negara demokrasi bukan masalah.
Tahun lalu, Myanmar menggelar pemilihan umum dan membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah. Masyarakat internasional menduga terjadi kecurangan dalam pemilu November tersebut yang dimenangkan partai dukungan rezim militer. Marty mengatakan,pembebasan Suu Kyi bisa menjadi awal pembukaan kran demokrasi di Myanmar. Kemajuan yang telah dicapai harus terus didorong dan momentumnya tidak boleh hilang.
“ASEAN juga mendorong penghapusan dan pengurangan sanksi terhadap Myanmar yang diberlakukan beberapa negara,”tuturnya. ASEAN memiliki kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara anggota. Sejauh ini mereka mencoba melibatkan Myanmar untuk mengatasi persoalan tersebut dan tidak menerapkan sanksi seperti yang diambil negara-negara Barat.
Marty mengatakan, sebagai ketua ASEAN pada 2011, Indonesia menginginkan terus ada kemajuan di Myanmar tahun ini. Sementara itu, sejumlah kalangan mengatakan persoalan Myanmar terus menjadi batu sandungan bagi ASEAN.“Kami telah dijanjikan bahwa Myanmar tidak akan lagi menjadi masalah bagi ASEAN ketika berinteraksi dengan masyarakat internasional,” tutur Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan.
Surin mengungkapkan,ASEAN menginginkan akses yang lebih besar kepada para pemimpin Myanmar. Pitsuwan juga mengatakan, Myanmar ingin menjadi ketua ASEAN pada 2014.Namun, untuk mewujudkan keinginan tersebut masyarakat internasional harus diyakinkan bahwa telah ada stabilitas politik. Selain isu Myanmar,Timor Leste juga menjadi bahan perbincangan. (AFP/Rtr/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/376212/38/
Tahun lalu, Myanmar menggelar pemilihan umum dan membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah. Masyarakat internasional menduga terjadi kecurangan dalam pemilu November tersebut yang dimenangkan partai dukungan rezim militer. Marty mengatakan,pembebasan Suu Kyi bisa menjadi awal pembukaan kran demokrasi di Myanmar. Kemajuan yang telah dicapai harus terus didorong dan momentumnya tidak boleh hilang.
“ASEAN juga mendorong penghapusan dan pengurangan sanksi terhadap Myanmar yang diberlakukan beberapa negara,”tuturnya. ASEAN memiliki kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara anggota. Sejauh ini mereka mencoba melibatkan Myanmar untuk mengatasi persoalan tersebut dan tidak menerapkan sanksi seperti yang diambil negara-negara Barat.
Marty mengatakan, sebagai ketua ASEAN pada 2011, Indonesia menginginkan terus ada kemajuan di Myanmar tahun ini. Sementara itu, sejumlah kalangan mengatakan persoalan Myanmar terus menjadi batu sandungan bagi ASEAN.“Kami telah dijanjikan bahwa Myanmar tidak akan lagi menjadi masalah bagi ASEAN ketika berinteraksi dengan masyarakat internasional,” tutur Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan.
Surin mengungkapkan,ASEAN menginginkan akses yang lebih besar kepada para pemimpin Myanmar. Pitsuwan juga mengatakan, Myanmar ingin menjadi ketua ASEAN pada 2014.Namun, untuk mewujudkan keinginan tersebut masyarakat internasional harus diyakinkan bahwa telah ada stabilitas politik. Selain isu Myanmar,Timor Leste juga menjadi bahan perbincangan. (AFP/Rtr/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/376212/38/
Komentar