PM Abhisit Diadili Hari Ini
Hari ini nasib politik Perdana Menteri (PM) Thailand Abhisit Vejjajiva dan partainya, Partai Demokrat,bakal ditentukan hakim dalam sebuah persidangan di Bangkok.
Persidangan itu mengancam kekisruhan politik di Negeri Gajah Putih tersebut. Abhisit bakal disidang bersama para pengurus Partai Demokrat. Jika terbukti bersalah melakukan korupsi, Abhisit bakal menghadapi vonis larangan berpolitik selama lima tahun dan pembubaran partainya oleh Mahkamah Konstitusi. Abhisit juga bakal menjadi saksi sebelum hakim memutuskan vonis atas dakwaan korupsi dana senilai 29 juta baht (Rp8,6 miliar) pada 2005. ”Kami sangat puas dengan fakta yang akan kita sampaikan di persidangan.
Kami percaya bahwa partai kami tidak melakukan kesalahan,” ujar pengacara Demokrat Virat Kalayasiri kepada AFP. Partai Demokrat menghadapi tuduhan bahwa mereka membayar 23 juta baht kepada perusahaan iklan, padahal hanya diizinkan membelanjakan iklan sebesar 19 juta baht.Komisi Pemilu Thailand (EC) pada April lalu mengklaim bahwa Partai Demokrat telah menghapus klaim tersebut dengan menghilangkan donasi politik yang tak diumumkan.
Abhisit kemarin langsung membantah tuduhan bahwa anggota partainya berusaha untuk memengaruh keputusan pengadilan. ”Itu tidak perlu dilakukan. Mahkamah Konstitusi seharusnya independen dan kita tidak ingin ada lobi apa pun,”katanya kepada program televisi mingguan. Abhisit juga menambahkan bahwa pengadilan akan memutuskan vonis bulan depan.
Mahkamah Konstitusi memang memainkan peranan sangat penting dalam perpolitikan di Thailand di masa lalu.Partai Demokrat,partai tertua di Thailand, dapat berkuasa sejak dua tahun silam setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan persekutuan buronan mantan PM Thaksin Shinawatra, yang diturunkan melalui kudeta militer pada 2006. Dua PM Thailand sebelumnya juga dilengserkan dari jabatannya melalui pengadilan pada 2008.
Salah satunya Samak Sundaravej yang dipaksa mundur karena menerima gaji dari pertunjukan memasak di televisi.Ketidakpastian tersebut membuat pemerintah memasuki tahap konflik yang makin parah karena Thailand selalu di ambang perpecahan politik. Sementara EC pada April lalu melakukan intervensi terhadap ketegangan antara pasukan dan Red Shirts (Kaus Merah) yang berujung pada kekerasan dan menewaskan 90 orang serta 1.900 orang terluka dalam kerusuhan selama dua bulan.
Para pakar mempertanyakan apakah banyak kekuatan yang akan mendukung koalisi berkuasa Abhisit termasuk militer dan gerakan Yellow Shirt (Kaus Kuning). Kaus Kuning tersebut merepresentasi para elit Bangkok yang terdiri atas orang-orang kerajaan yang tidak menginginkan Demokrat digulingkan. Penulis dan mantan diplomat Thailand, Pavin Chachavalpongpun mengatakan dirinya tidak percaya jika Demokrat bakal dibubarkan.” Apa yang menjadi titik penting pada kudeta militer yang pertama adalah kapan mereka mengetahui partai mana yang dapat dibubarkan?” katanya.
Bagaimanapun, kata Pavin, satu motif kuat yang akan menjadi sinyal bagi Kaus Merah untuk mengemukakan ke publik atas standar ganda pada sistem hukum Thailand. ”Meskipun mereka (Demokrat) telah merencanakan rencana B, dengan rumor pembentukan partai baru yang menjadi elemen dari partai lama,”ujarnya. Tetapi, Pavin memaparkan bahwa Demokrat masih berusaha memelihara status quo lebih lama sehingga permainan pun menjadi semakin rumit.
”Yang jelas,saya tidak percaya bahwa Partai Demokrat akan dibubarkan,”katanya. Sedangkan Michael Montesano dari Institut Kajian Asia Tenggara di Singapura mengatakan sangat mungkin keputusan pembubaran Partai Demokrat.Itu bisa terjadi karena beberapa alasan. ”Kaus Kuning menganggap Demokrat dan Abhisit telah hidup lebih lama daripada manfaat mereka atau hakim memutuskan keputusan tersebut berdasarkan hukum.
Alasan lainnya adalah ada konsesi untuk melakukan upaya rekonsiliasi,” ungkapnya. Montesano mengatakan, Demokrat sepertinya akan membentuk partai baru. Hal itu dilakukan agar mereka dapat mengikuti pemilu tahun depan.Namun, partai tersebut tidak mampu menjangkau kalangan miskin dan kelas pekerja. ”Ada indikasi bahwa Demokrat dan sekutunya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengubah tatanan politik,” katanya. (AFP/Bangkok Post/ andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/358070/
Persidangan itu mengancam kekisruhan politik di Negeri Gajah Putih tersebut. Abhisit bakal disidang bersama para pengurus Partai Demokrat. Jika terbukti bersalah melakukan korupsi, Abhisit bakal menghadapi vonis larangan berpolitik selama lima tahun dan pembubaran partainya oleh Mahkamah Konstitusi. Abhisit juga bakal menjadi saksi sebelum hakim memutuskan vonis atas dakwaan korupsi dana senilai 29 juta baht (Rp8,6 miliar) pada 2005. ”Kami sangat puas dengan fakta yang akan kita sampaikan di persidangan.
Kami percaya bahwa partai kami tidak melakukan kesalahan,” ujar pengacara Demokrat Virat Kalayasiri kepada AFP. Partai Demokrat menghadapi tuduhan bahwa mereka membayar 23 juta baht kepada perusahaan iklan, padahal hanya diizinkan membelanjakan iklan sebesar 19 juta baht.Komisi Pemilu Thailand (EC) pada April lalu mengklaim bahwa Partai Demokrat telah menghapus klaim tersebut dengan menghilangkan donasi politik yang tak diumumkan.
Abhisit kemarin langsung membantah tuduhan bahwa anggota partainya berusaha untuk memengaruh keputusan pengadilan. ”Itu tidak perlu dilakukan. Mahkamah Konstitusi seharusnya independen dan kita tidak ingin ada lobi apa pun,”katanya kepada program televisi mingguan. Abhisit juga menambahkan bahwa pengadilan akan memutuskan vonis bulan depan.
Mahkamah Konstitusi memang memainkan peranan sangat penting dalam perpolitikan di Thailand di masa lalu.Partai Demokrat,partai tertua di Thailand, dapat berkuasa sejak dua tahun silam setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan persekutuan buronan mantan PM Thaksin Shinawatra, yang diturunkan melalui kudeta militer pada 2006. Dua PM Thailand sebelumnya juga dilengserkan dari jabatannya melalui pengadilan pada 2008.
Salah satunya Samak Sundaravej yang dipaksa mundur karena menerima gaji dari pertunjukan memasak di televisi.Ketidakpastian tersebut membuat pemerintah memasuki tahap konflik yang makin parah karena Thailand selalu di ambang perpecahan politik. Sementara EC pada April lalu melakukan intervensi terhadap ketegangan antara pasukan dan Red Shirts (Kaus Merah) yang berujung pada kekerasan dan menewaskan 90 orang serta 1.900 orang terluka dalam kerusuhan selama dua bulan.
Para pakar mempertanyakan apakah banyak kekuatan yang akan mendukung koalisi berkuasa Abhisit termasuk militer dan gerakan Yellow Shirt (Kaus Kuning). Kaus Kuning tersebut merepresentasi para elit Bangkok yang terdiri atas orang-orang kerajaan yang tidak menginginkan Demokrat digulingkan. Penulis dan mantan diplomat Thailand, Pavin Chachavalpongpun mengatakan dirinya tidak percaya jika Demokrat bakal dibubarkan.” Apa yang menjadi titik penting pada kudeta militer yang pertama adalah kapan mereka mengetahui partai mana yang dapat dibubarkan?” katanya.
Bagaimanapun, kata Pavin, satu motif kuat yang akan menjadi sinyal bagi Kaus Merah untuk mengemukakan ke publik atas standar ganda pada sistem hukum Thailand. ”Meskipun mereka (Demokrat) telah merencanakan rencana B, dengan rumor pembentukan partai baru yang menjadi elemen dari partai lama,”ujarnya. Tetapi, Pavin memaparkan bahwa Demokrat masih berusaha memelihara status quo lebih lama sehingga permainan pun menjadi semakin rumit.
”Yang jelas,saya tidak percaya bahwa Partai Demokrat akan dibubarkan,”katanya. Sedangkan Michael Montesano dari Institut Kajian Asia Tenggara di Singapura mengatakan sangat mungkin keputusan pembubaran Partai Demokrat.Itu bisa terjadi karena beberapa alasan. ”Kaus Kuning menganggap Demokrat dan Abhisit telah hidup lebih lama daripada manfaat mereka atau hakim memutuskan keputusan tersebut berdasarkan hukum.
Alasan lainnya adalah ada konsesi untuk melakukan upaya rekonsiliasi,” ungkapnya. Montesano mengatakan, Demokrat sepertinya akan membentuk partai baru. Hal itu dilakukan agar mereka dapat mengikuti pemilu tahun depan.Namun, partai tersebut tidak mampu menjangkau kalangan miskin dan kelas pekerja. ”Ada indikasi bahwa Demokrat dan sekutunya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengubah tatanan politik,” katanya. (AFP/Bangkok Post/ andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/358070/
Komentar