Myanmar Ancam Pemboikot Pemilu
YANGON (SINDO) – Pemerintah Myanmar kemarin memperingatkan rakyatnya agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu 7 November mendatang. Junta menuduh pihak-pihak yang mendukung pemboikotan pemilu sama saja menyesatkan rakyat.
”Setiap penduduk yang menghargai demokrasi dan menginginkan pemerintahan demokratis harus memberikan suaranya tanpa kecuali,” tulis media corong junta, New Light of Myanmar dalam editorialnya.” Bagaimanapun,ada beberapa orang yang membujuk rakyat agar memboikot pemilu. Mereka berusaha menyesatkan rakyat yang menuju jalan demokrasi multipartai demi perubahan era baru dengan kata-kata yang menghasut.”
New Light of Myanmar menulis, upaya mendorong boikot pemilu bukan hanya melanggar hak demokrasi bagi orang lain, tetapi juga melanggar hak mereka sendiri. ”Pemilu demokrasi multipartai merupakan langkah pertama untuk menuju sebuah negara demokrasi,” tulis harian itu. Pemilu Myanmar ini merupakan yang pertama digelar sejak kurun 20 tahun terakhir.Gerakan prodemokrasi tengah melancarkan kampanye boikot nasional terhadap pemilu yang dinilai hanya menjadi skenario junta militer.
Pemimpin perjuangan demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menuturkan, dia akan menolak memberikan suaranya di tempat pemungutan. Suu Kyi juga menyarankan pendukungnya mempertimbangkan tindakan serupa. Namun demikian,Suu Kyi tidak menyiratkan dengan jelas ajakan boikot nasional terhadap pemilu tersebut.Partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) secara resmi dibubarkan karena memutuskan tidak berpartisipasi pada pemilu kali ini.
Negara-negara Barat dan para aktivis mengecam pemilu Myanmar sebagai upaya legitimasi kekuasaan junta. Dunia internasional juga mengutuk tindakan junta yang membubarkan NLD demi memenangkan partai-partai pendukung junta. Menteri Luar Negeri (menlu) Australia Kevin Rudd kemarin mengecam pemilu Myanmar mendatang karena menolak kehadiran pengamat asing.
”Mereka (Myanmar) menyelenggarakan pemilu yang tak jujur karena adanya pembatasan terhadap partai politik,” ungkapnya. Sedangkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon, dalam sebuah kunjungan ke Beijing menggelar pembicaraan dengan Menlu China Yang Jiechi soal situasi Myanmar.
Ban bertemu Yang di Shanghai pada Sabtu (30/10). China selama ini merupakan sekutu terdekat Myanmar. ”Mereka membahas situasi di Semenanjung Korea, Myanmar dan Sudan,” ujar seorang juru bicara PBB dalam sebuah pernyataan tanpa memberikan detil lebih jauh.Sekjen PBB berulang kali menekan Myanmar agar membebaskan Suu Kyi dan para tahanan politik lainnya. (AFP/Rtr/andika hm)
”Setiap penduduk yang menghargai demokrasi dan menginginkan pemerintahan demokratis harus memberikan suaranya tanpa kecuali,” tulis media corong junta, New Light of Myanmar dalam editorialnya.” Bagaimanapun,ada beberapa orang yang membujuk rakyat agar memboikot pemilu. Mereka berusaha menyesatkan rakyat yang menuju jalan demokrasi multipartai demi perubahan era baru dengan kata-kata yang menghasut.”
New Light of Myanmar menulis, upaya mendorong boikot pemilu bukan hanya melanggar hak demokrasi bagi orang lain, tetapi juga melanggar hak mereka sendiri. ”Pemilu demokrasi multipartai merupakan langkah pertama untuk menuju sebuah negara demokrasi,” tulis harian itu. Pemilu Myanmar ini merupakan yang pertama digelar sejak kurun 20 tahun terakhir.Gerakan prodemokrasi tengah melancarkan kampanye boikot nasional terhadap pemilu yang dinilai hanya menjadi skenario junta militer.
Pemimpin perjuangan demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menuturkan, dia akan menolak memberikan suaranya di tempat pemungutan. Suu Kyi juga menyarankan pendukungnya mempertimbangkan tindakan serupa. Namun demikian,Suu Kyi tidak menyiratkan dengan jelas ajakan boikot nasional terhadap pemilu tersebut.Partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) secara resmi dibubarkan karena memutuskan tidak berpartisipasi pada pemilu kali ini.
Negara-negara Barat dan para aktivis mengecam pemilu Myanmar sebagai upaya legitimasi kekuasaan junta. Dunia internasional juga mengutuk tindakan junta yang membubarkan NLD demi memenangkan partai-partai pendukung junta. Menteri Luar Negeri (menlu) Australia Kevin Rudd kemarin mengecam pemilu Myanmar mendatang karena menolak kehadiran pengamat asing.
”Mereka (Myanmar) menyelenggarakan pemilu yang tak jujur karena adanya pembatasan terhadap partai politik,” ungkapnya. Sedangkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon, dalam sebuah kunjungan ke Beijing menggelar pembicaraan dengan Menlu China Yang Jiechi soal situasi Myanmar.
Ban bertemu Yang di Shanghai pada Sabtu (30/10). China selama ini merupakan sekutu terdekat Myanmar. ”Mereka membahas situasi di Semenanjung Korea, Myanmar dan Sudan,” ujar seorang juru bicara PBB dalam sebuah pernyataan tanpa memberikan detil lebih jauh.Sekjen PBB berulang kali menekan Myanmar agar membebaskan Suu Kyi dan para tahanan politik lainnya. (AFP/Rtr/andika hm)
Komentar