Oposisi Myanmar Boikot Pemilu
YANGON (SI) – Partai oposisi Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi, kemarin memutuskan memboikot pemilu yang pertama kali digelar selama dua dekade terakhir.
Menurut Juru Bicara Liga NasionaluntukDemokrasi( NLD) Nyan Win,keputusan itu berdasarkan isi Undang-Undang Pemilu yang baru bahwa jika NLD mau mengikuti pemilu, partai itu harus memecat Suu Kyi karena berstatus tahanan. Pemilu di negeri yang dikuasai militer tersebut diperkirakan akan berlangsung pada Oktober atau November mendatang.
NLD memiliki waktu sekitar enam pekan untuk bergabung dengan pemilu atau menghadapi desakan pembubaran partai. Suu Kyi pada pekan lalu mengungkapkan tidak akan terima jika partainya mendaftarkan diri ikut pemilu karena hukum yang dibuat Junta Militer sangat tidak adil. Menurut Nyan Win, Suu Kyi mengatakan bahwa partainya harus memutuskan hal itu dengan demokratis.
“Jika kita mendaftar pemilu, itu berarti bahwa NLD akan melakukan apapun yang junta minta. NLD berjuang untuk kebebasan demokrasi. Jadi, kita tidak dapat menerima apa yang pemerintah minta,” tambah Nyan Win. Rapat NLD dikawal ketat para petugas keamanan. Sementara itu, juru bicara lain NLD Khin Maung Swe mengungkapkan mendukung partai mengikuti pemilu.Pemilu kali ini merupakan pertama sejak pemilu yang digelar pada 1990. “Kita harus mempertahankan NLD,”ujarnya.
Dia menambahkan bahwa tidak ada masa depan jika partai tidak mengikuti pemilu. “Saya menganggap bahwa mayoritas orang tidak ingin mendaftarkan partai pada pemilu,tetapi hasilnya akan bisa dilihat setelah diskusi kita,”ujar Khing Maung Swe. Dalam pertemuan NLD tersebut, 115 perwakilan partai hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara ini, beberapa anggota partai lainnya berkumpul di luar kantor sambil berteriak, “Kami percaya Aung San Suu Kyi”.
“Kami mengorbankan kehidupan kita selama 20 tahun dan akhirnya kita harus menyerah seperti ini. Jadi Anda dapat membayangkan bagaimana perasaan hati kami,” ujar Nann Khin Htwe Mying, anggota senior NLD dari negara bagian Karen. Sementara itu, menurut Win Tin, anggota senior NLD, keputusan ikut atau tidaknya pemilu adalah keputusan “hidup atau mati”.
“Jika kita tidak mendaftar, kita tidak akan memiliki partai dan kita ada tetapi tanpa memiliki kaki dan tangan,” ujar Win, salah seorang pendukung oposisi yang paling lama menjadi tahanan politik. Amerika Serikat (AS) bersama komunitas internasional mengkritik Undang-Undang Pemilu yang baru dibuat oleh junta militer. Mereka mengatakan bahwa Myanmar justru telah menjelek-jelekkan arti demokrasi.
Mereka juga beranggapan bahwa peraturan tersebut didesain agar kekuatan militer yang berkuasa sejak 1962 tetap bertahan. Pemimpin Junta Militer Jenderal Than Shwe pada Sabtu (27/3) memperingatkan perlawanan terhadap “pecah belah” dan “fitnah” dalam kampanye pemilu. Hal itu diungkapkan bersamaan dengan parade militer pertama kali menjelang pemilu.
Junta sendiri belum mengumumkan kapan tanggal pasti pemilu, tetapi pejabat senior menyatakan bahwa acara akbar tersebut bakal digelar sekitar akhir pekan Oktober hingga atau awal November. Pemilu Myanmar itu sebenarnya merupakan satu dari tujuh “Peta Jalan Menuju Demokrasi”. (AFP/Rtr/andika hm)
Menurut Juru Bicara Liga NasionaluntukDemokrasi( NLD) Nyan Win,keputusan itu berdasarkan isi Undang-Undang Pemilu yang baru bahwa jika NLD mau mengikuti pemilu, partai itu harus memecat Suu Kyi karena berstatus tahanan. Pemilu di negeri yang dikuasai militer tersebut diperkirakan akan berlangsung pada Oktober atau November mendatang.
NLD memiliki waktu sekitar enam pekan untuk bergabung dengan pemilu atau menghadapi desakan pembubaran partai. Suu Kyi pada pekan lalu mengungkapkan tidak akan terima jika partainya mendaftarkan diri ikut pemilu karena hukum yang dibuat Junta Militer sangat tidak adil. Menurut Nyan Win, Suu Kyi mengatakan bahwa partainya harus memutuskan hal itu dengan demokratis.
“Jika kita mendaftar pemilu, itu berarti bahwa NLD akan melakukan apapun yang junta minta. NLD berjuang untuk kebebasan demokrasi. Jadi, kita tidak dapat menerima apa yang pemerintah minta,” tambah Nyan Win. Rapat NLD dikawal ketat para petugas keamanan. Sementara itu, juru bicara lain NLD Khin Maung Swe mengungkapkan mendukung partai mengikuti pemilu.Pemilu kali ini merupakan pertama sejak pemilu yang digelar pada 1990. “Kita harus mempertahankan NLD,”ujarnya.
Dia menambahkan bahwa tidak ada masa depan jika partai tidak mengikuti pemilu. “Saya menganggap bahwa mayoritas orang tidak ingin mendaftarkan partai pada pemilu,tetapi hasilnya akan bisa dilihat setelah diskusi kita,”ujar Khing Maung Swe. Dalam pertemuan NLD tersebut, 115 perwakilan partai hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara ini, beberapa anggota partai lainnya berkumpul di luar kantor sambil berteriak, “Kami percaya Aung San Suu Kyi”.
“Kami mengorbankan kehidupan kita selama 20 tahun dan akhirnya kita harus menyerah seperti ini. Jadi Anda dapat membayangkan bagaimana perasaan hati kami,” ujar Nann Khin Htwe Mying, anggota senior NLD dari negara bagian Karen. Sementara itu, menurut Win Tin, anggota senior NLD, keputusan ikut atau tidaknya pemilu adalah keputusan “hidup atau mati”.
“Jika kita tidak mendaftar, kita tidak akan memiliki partai dan kita ada tetapi tanpa memiliki kaki dan tangan,” ujar Win, salah seorang pendukung oposisi yang paling lama menjadi tahanan politik. Amerika Serikat (AS) bersama komunitas internasional mengkritik Undang-Undang Pemilu yang baru dibuat oleh junta militer. Mereka mengatakan bahwa Myanmar justru telah menjelek-jelekkan arti demokrasi.
Mereka juga beranggapan bahwa peraturan tersebut didesain agar kekuatan militer yang berkuasa sejak 1962 tetap bertahan. Pemimpin Junta Militer Jenderal Than Shwe pada Sabtu (27/3) memperingatkan perlawanan terhadap “pecah belah” dan “fitnah” dalam kampanye pemilu. Hal itu diungkapkan bersamaan dengan parade militer pertama kali menjelang pemilu.
Junta sendiri belum mengumumkan kapan tanggal pasti pemilu, tetapi pejabat senior menyatakan bahwa acara akbar tersebut bakal digelar sekitar akhir pekan Oktober hingga atau awal November. Pemilu Myanmar itu sebenarnya merupakan satu dari tujuh “Peta Jalan Menuju Demokrasi”. (AFP/Rtr/andika hm)
Komentar