Dewan Garda Iran Tolak Pembatalan Pemilu
TEHERAN (SI) – Dewan Garda Iran menolak membatalkan hasil pemilihan umum pada 12 Juni lalu yang memenangkan Mahmoud Ahmadinejad.
Badan pengawas pemilu tertinggi di Iran itu menyatakan bahwa sebagian besar keluhan yang mereka terima justru mengenai penyimpangan sebelum pemungutan suara, bukan selama atau sesudahnya. Juru Bicara Dewan Garda Abbas Ali Kadkhodaei mengatakan bahwa mereka tidak berwenang menangani keluhan yang terjadi sebelum pemungutan suara.
”Bila suatu pelanggaran besar terjadi di dalam pemilu, Dewan Garda Revolusi bisa membatalkan hasil penghitungan surat suara yang berasal dari kotak suara, tempat pemungutan suara, distrik maupun kota yang bermasalah seperti yang terjadi pada pemilu parlemen,” kata Kadkhodaei seperti yang ditayangkan stasiun televisi Press TV. Keputusan tersebut menutup harapan para pendukung rival Ahmadinejad yang menginginkan pemilu ulang karena pemilihan lalu sarat dengan kecurangan.
Dalam unjuk rasa menolak hasil pemilihan dalam lima hari terakhir, Dewan Garda telah beberapa kali berganti sikap. Awalnya Dewan mengisyaratkan penghitungan ulang di lokasi tempat kecurangan diduga terjadi. Kemudian Dewan menyatakan akan menghitung ulang 10% suara yang masuk secara acak. Kadkhodaei mengatakan, Dewan dapat membatalkan hasil penghitungan di suatu daerah jika terbukti ada kerusakan kotak suara atau kecurangan di tempat pemungutan suara.
”Namun kami tidak menemukan saksi atau bukti kecurangan pemilihan, jadi tidak ada kemungkinan pembatalan hasil pemilihan,” kata Kadkhodaei yang menambahkan bahwa keganjilan yang terjadi sebelum pemilihan berada di luar kewenangan Dewan. Dewan bertugas mengesahkan kandidat yang maju ke pemilihan umum dan memverifikasi hasil pemilu. Kadkhodaei membantah tuduhan bahwa sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup sebelum seluruh pemilih dapat memberikan suaranya.
”Beberapa TPS bahkan tetap buka selama tiga setengah jam setelah tenggat penutupan pukul 10 malam,” paparnya. Pelaksana pemilihan menyatakan kemenangan Ahmadinejad dengan 62,63% suara. Lawan utamanya Mir Hossein Moussavi menolak hasil pemilu ini dan menuding terjadi kecurangan dalam penghitungan suara. Departemen Dalam Negeri Iran menyatakan 85% dari 46 juta pemilih Iran memberikan suaranya dalam hari pemilihan 12 Juni lalu.Para lawan Ahmadinejad meragukan keberhasilan pelaksana pemilihan menghitung suara sebanyak itu dalam waktu kurang dari sehari.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon meminta pihak berwenang Iran segera mengakhiri penangkapan, ancaman, dan penggunaan kekerasan kepada pengunjuk rasa. Dia mendesak Pemerintah Iran menghormati hak-hak sipil, khususnya kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Ban mengaku cemas dengan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil pascapemilu presiden.
Komentarnya muncul setelah bentrokan susulan terjadi di Teheran antara polisi dan pengunjuk rasa yang memprotes hasil pemilu presiden.Unjuk rasa masih terjadi meskipun muncul peringatan dari Garda Revolusi. Juru bicara Ban mengatakan, Sekjen PBB mengikuti perkembangan situasi di Iran dengan sangat prihatin dan kecewa karena penggunaan kekerasan terhadap para demonstran.
”Dia menyerukan pihak berwenang Iran menghormati hak-hak sipil dan politik, khususnya kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul,dan kebebasan mendapatkan informasi,” demikian ungkap juru bicara Ban yang tidak disebutkan namanya. Pendukung kandidat presiden yang kalah terus menggelar unjuk rasa.
Pemerintah Iran menghadapi luapan pengunjuk rasa itu dengan tindakan tegas. Beberapa orang tewas dalam bentrok antara demonstran dan aparat keamanan Iran. (AFP/Rtr/BBC/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/249442/
Badan pengawas pemilu tertinggi di Iran itu menyatakan bahwa sebagian besar keluhan yang mereka terima justru mengenai penyimpangan sebelum pemungutan suara, bukan selama atau sesudahnya. Juru Bicara Dewan Garda Abbas Ali Kadkhodaei mengatakan bahwa mereka tidak berwenang menangani keluhan yang terjadi sebelum pemungutan suara.
”Bila suatu pelanggaran besar terjadi di dalam pemilu, Dewan Garda Revolusi bisa membatalkan hasil penghitungan surat suara yang berasal dari kotak suara, tempat pemungutan suara, distrik maupun kota yang bermasalah seperti yang terjadi pada pemilu parlemen,” kata Kadkhodaei seperti yang ditayangkan stasiun televisi Press TV. Keputusan tersebut menutup harapan para pendukung rival Ahmadinejad yang menginginkan pemilu ulang karena pemilihan lalu sarat dengan kecurangan.
Dalam unjuk rasa menolak hasil pemilihan dalam lima hari terakhir, Dewan Garda telah beberapa kali berganti sikap. Awalnya Dewan mengisyaratkan penghitungan ulang di lokasi tempat kecurangan diduga terjadi. Kemudian Dewan menyatakan akan menghitung ulang 10% suara yang masuk secara acak. Kadkhodaei mengatakan, Dewan dapat membatalkan hasil penghitungan di suatu daerah jika terbukti ada kerusakan kotak suara atau kecurangan di tempat pemungutan suara.
”Namun kami tidak menemukan saksi atau bukti kecurangan pemilihan, jadi tidak ada kemungkinan pembatalan hasil pemilihan,” kata Kadkhodaei yang menambahkan bahwa keganjilan yang terjadi sebelum pemilihan berada di luar kewenangan Dewan. Dewan bertugas mengesahkan kandidat yang maju ke pemilihan umum dan memverifikasi hasil pemilu. Kadkhodaei membantah tuduhan bahwa sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup sebelum seluruh pemilih dapat memberikan suaranya.
”Beberapa TPS bahkan tetap buka selama tiga setengah jam setelah tenggat penutupan pukul 10 malam,” paparnya. Pelaksana pemilihan menyatakan kemenangan Ahmadinejad dengan 62,63% suara. Lawan utamanya Mir Hossein Moussavi menolak hasil pemilu ini dan menuding terjadi kecurangan dalam penghitungan suara. Departemen Dalam Negeri Iran menyatakan 85% dari 46 juta pemilih Iran memberikan suaranya dalam hari pemilihan 12 Juni lalu.Para lawan Ahmadinejad meragukan keberhasilan pelaksana pemilihan menghitung suara sebanyak itu dalam waktu kurang dari sehari.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon meminta pihak berwenang Iran segera mengakhiri penangkapan, ancaman, dan penggunaan kekerasan kepada pengunjuk rasa. Dia mendesak Pemerintah Iran menghormati hak-hak sipil, khususnya kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Ban mengaku cemas dengan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil pascapemilu presiden.
Komentarnya muncul setelah bentrokan susulan terjadi di Teheran antara polisi dan pengunjuk rasa yang memprotes hasil pemilu presiden.Unjuk rasa masih terjadi meskipun muncul peringatan dari Garda Revolusi. Juru bicara Ban mengatakan, Sekjen PBB mengikuti perkembangan situasi di Iran dengan sangat prihatin dan kecewa karena penggunaan kekerasan terhadap para demonstran.
”Dia menyerukan pihak berwenang Iran menghormati hak-hak sipil dan politik, khususnya kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul,dan kebebasan mendapatkan informasi,” demikian ungkap juru bicara Ban yang tidak disebutkan namanya. Pendukung kandidat presiden yang kalah terus menggelar unjuk rasa.
Pemerintah Iran menghadapi luapan pengunjuk rasa itu dengan tindakan tegas. Beberapa orang tewas dalam bentrok antara demonstran dan aparat keamanan Iran. (AFP/Rtr/BBC/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/249442/
Komentar