Pemerintah Islandia Bubar
REYKJAVIK(SINDO) – Perdana Menteri (PM) Islandia Geir Haarde kemarin mengumumkan pengunduran diri seiring krisis ekonomi yang melanda negaranya.
”Saya di sini untuk mengumumkan bahwa saya dan pemimpin Aliansi Sosial Demokrat (SDA) telah memutuskan bahwa kita tidak akan melanjutkan koalisi,”ujarnya. Pernyataan Haarde tersebut dilontarkan hanya beberapa hari setelah dia meminta pemilu sela pada 9 Mei.Langkah tersebut merupakan jawaban atas protes rakyat yang mengkritik pemerintah tidak becus menangani krisis ekonomi.
Kebanyakan masyarakat Islandia menyalahkan pemerintah atas krisis ekonomi yang melanda di sektor keuangan. Sebelumnya, koalisi pemerintah yang terbentuk dari Partai Independen (IP) dan Sosial Demokrat sejak Mei 2007 telah bernegosiasi sejak pekan-pekan lalu, ketika Sosial Demokrat meminta Haarde mengundurkan diri. ”Kita menolak permintaan Sosial Demokrat yang ingin memimpin pemerintah.Jelas itu tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada 2007,”papar Haarde.
Sebagai alternatif penyelesaian konflik itu, Haarde telah mengajukan Menteri Pendidikan Thorgerdur Gunnarsdottir untuk menggantikannya sebagai PM.Namun, Gunnarsdottir menolak tawaran tersebut. Sementara itu, Menteri Perdagangan Bjorgvin Sigurdsson mundur akibat perannya dalam keambrukan ekonomi. Berdasarkan hasil perundingan, akhirnya Haarde memerintahkan Aliansi Sosial Demokrat membentuk pemerintahan baru yang didukung partai-partai oposisi.
Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Islandia Olafur Ragnar Grimsson. ”Saya telah memutuskan untuk meminta pemimpin Aliansi Sosial Demokrat dan Partai Kiri-Hijau untuk berunding membentuk pemerintah minoritas yang didukung Partai Progresif,” ungkap Grimsson. Dia telah meminta Ketua Aliansi Sosial Demokrat Ingibjorg Gisladottir, yang juga Menteri Luar Negeri Islandia dalam pemerintahan Haarde, memimpin pemerintahan baru. Gisladottir akan langsung menggelar pertemuan dengan Partai Kiri-Hijau untuk membentuk koalisi.
”Saya berterima kasih pada presiden atas kepercayaan, dan kami akan mencoba dan mencari solusi atas diskusi kita,” paparnya. Dia memastikan bahwa pemerintahan baru akan segera bekerja sebelum akhir pekan. Gisladottir mengajukan Menteri Sosial Johanna Sigurdardottir sebagai kandidat PM.Alasannya, Sigurdardottir memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang sehingga akan mampu memimpin pemerintahan yang berpenduduk 320.000 jiwa tersebut.
Menurut Gisladottir,kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan. ”Langkah pemerintah pada pekan lalu dan bulan-bulan lalu tidak cukup tegas,” ucapnya. Dia bakal mengundurkan diri, begitu Gisladottir menekankan agar Geir Haarde menempuh langkah yang sama. ”Sangat arogan, jika Geir tidak mau mengundurkan diri,”tandasnya. Padahal, krisis keuangan global telah memaksa pemerintahan koalisi untuk meminta dana talangan pada Badan Moneter Internasional (IMF).
Krisis keuangan dikarenakan perbankan di negara tersebut mengalami kebangkrutan hebat akibat tingginya utang karena ekspansi. Akibatnya, tingkat inflasi dan pengangguran di negara itu melonjak tajam.Tidak hanya itu, nilai mata uang krona pun semakin melemah. Dalam mengatasi krisis finansial itu, Pemerintahan Haarde sudah melakukan nasionalisasi sejumlah bank.
Juga melakukan negosiasi kepada IMF dan beberapa negara lain agar mendapatkan dana pinjaman sebesar USD 10 miliar. Padahal, sebelumnya istilah krisis ekonomi tidak pernah terdengar di Islandia. Beberapa dasawarsa terakhir kemakmuran selalu menyelimuti negara kecil tersebut. (AFP/Rtr/BBC/andika h m)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/208473/
”Saya di sini untuk mengumumkan bahwa saya dan pemimpin Aliansi Sosial Demokrat (SDA) telah memutuskan bahwa kita tidak akan melanjutkan koalisi,”ujarnya. Pernyataan Haarde tersebut dilontarkan hanya beberapa hari setelah dia meminta pemilu sela pada 9 Mei.Langkah tersebut merupakan jawaban atas protes rakyat yang mengkritik pemerintah tidak becus menangani krisis ekonomi.
Kebanyakan masyarakat Islandia menyalahkan pemerintah atas krisis ekonomi yang melanda di sektor keuangan. Sebelumnya, koalisi pemerintah yang terbentuk dari Partai Independen (IP) dan Sosial Demokrat sejak Mei 2007 telah bernegosiasi sejak pekan-pekan lalu, ketika Sosial Demokrat meminta Haarde mengundurkan diri. ”Kita menolak permintaan Sosial Demokrat yang ingin memimpin pemerintah.Jelas itu tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada 2007,”papar Haarde.
Sebagai alternatif penyelesaian konflik itu, Haarde telah mengajukan Menteri Pendidikan Thorgerdur Gunnarsdottir untuk menggantikannya sebagai PM.Namun, Gunnarsdottir menolak tawaran tersebut. Sementara itu, Menteri Perdagangan Bjorgvin Sigurdsson mundur akibat perannya dalam keambrukan ekonomi. Berdasarkan hasil perundingan, akhirnya Haarde memerintahkan Aliansi Sosial Demokrat membentuk pemerintahan baru yang didukung partai-partai oposisi.
Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Islandia Olafur Ragnar Grimsson. ”Saya telah memutuskan untuk meminta pemimpin Aliansi Sosial Demokrat dan Partai Kiri-Hijau untuk berunding membentuk pemerintah minoritas yang didukung Partai Progresif,” ungkap Grimsson. Dia telah meminta Ketua Aliansi Sosial Demokrat Ingibjorg Gisladottir, yang juga Menteri Luar Negeri Islandia dalam pemerintahan Haarde, memimpin pemerintahan baru. Gisladottir akan langsung menggelar pertemuan dengan Partai Kiri-Hijau untuk membentuk koalisi.
”Saya berterima kasih pada presiden atas kepercayaan, dan kami akan mencoba dan mencari solusi atas diskusi kita,” paparnya. Dia memastikan bahwa pemerintahan baru akan segera bekerja sebelum akhir pekan. Gisladottir mengajukan Menteri Sosial Johanna Sigurdardottir sebagai kandidat PM.Alasannya, Sigurdardottir memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang sehingga akan mampu memimpin pemerintahan yang berpenduduk 320.000 jiwa tersebut.
Menurut Gisladottir,kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan. ”Langkah pemerintah pada pekan lalu dan bulan-bulan lalu tidak cukup tegas,” ucapnya. Dia bakal mengundurkan diri, begitu Gisladottir menekankan agar Geir Haarde menempuh langkah yang sama. ”Sangat arogan, jika Geir tidak mau mengundurkan diri,”tandasnya. Padahal, krisis keuangan global telah memaksa pemerintahan koalisi untuk meminta dana talangan pada Badan Moneter Internasional (IMF).
Krisis keuangan dikarenakan perbankan di negara tersebut mengalami kebangkrutan hebat akibat tingginya utang karena ekspansi. Akibatnya, tingkat inflasi dan pengangguran di negara itu melonjak tajam.Tidak hanya itu, nilai mata uang krona pun semakin melemah. Dalam mengatasi krisis finansial itu, Pemerintahan Haarde sudah melakukan nasionalisasi sejumlah bank.
Juga melakukan negosiasi kepada IMF dan beberapa negara lain agar mendapatkan dana pinjaman sebesar USD 10 miliar. Padahal, sebelumnya istilah krisis ekonomi tidak pernah terdengar di Islandia. Beberapa dasawarsa terakhir kemakmuran selalu menyelimuti negara kecil tersebut. (AFP/Rtr/BBC/andika h m)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/208473/
Komentar