Data Pencari Suaka di Australia Bocor

SYDNEY – Sekitar 10.000 data identitas pencari suaka di Australia dilaporkan bocor akibat kelalaian Kementerian Imigrasi Australia. Itu mengakibatkan kekhawatirkan bagi para pencari suaka karena membahayakan posisi mereka. Kementerian Imigrasi mengetahui kesalahan itu setelah situs berita The Guardian edisi Australia, melaporkan data para pencari suaka yang berisi nama lengkap, kewarganegaraan, lokasi dan informasi kedatangan kapal. Dilaporkan kalau setiap orang yang ditahan di fasilitas tahanan dan Pulau Christmas juga diidentifikasi. Ribuan lainnya tinggal di program penahanan komunitas. Tidak jelas berapa lama dokumen itu sempat diakses oleh publik. Kementerian Imigrasi Australia mengungkapkan kalau informasi yang bocor itu bukan domain publik. “Kementerian mengetahui bahwa data itu tidak dimaksudkan untuk bisa diakses publik,” demikian keterangan Kementerian Imigrasi Australia dikutip AFP. “Dokumen telah dihapus dan departemen sedang menginvestigasi bagaimana ini bisa terjadi untuk menjamin tidak terulang lagi.” Insiden yang memalukan itu terjadi setelah kebijakan keras Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott dalam kebijakan khusus pencari suaka. Abbott memerintahkan Angkatan Laut Australia untuk mengusir kapal-kapal pencari suaka di perbatasan Australia-Indonesia. Itu yang sempat merenggangkan hubungan antara Canberra dengan Jakarta. Selain itu, Australia juga memanfaatkan pusat penahan di Papua Nuhini dan Pulau Nauru di Pasifik untuk menahan para pencari suaka. Kerusuhan kembali pecah di fasilitas penahanan di Pulau Manus, Papua Nugini, pada Senin (17/2) yang menewaskan seorang pencari suaka dan melukai 77 orang lainnya. Sementara Badan Pengungsi Australia (RCA) mengatakan insiden ini memunculkan kekhawatiran bahwa orang-orang yang dikenali dapat dikenai hukuman jika kembali ke negara asal, dan anggota keluarga mereka di kampung halaman rentan terhadap aksi kekerasan. “Tidak bisa dipercaya bahwa kebocoran semacam ini bisa terjadi. Informasi ini sangat rahasia karena alasan yang kuat,” kata Ketua Eksekutif RCA, Paul Power. “Mungkin ada implikasi tidak hanya untuk orang-orang dalam tahanan, tetapi juga anggota keluarga di negara asal.” Menurut Power, bagi para pencari suaka yang ditolak akan membuat negera asalnya dapat memberikan hukuman karena dianggap telah berkhianat. “Itu mengakibatkan nyawa mereka dalam bahaya,” katanya. Dia pun meminta penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kebocoran data para pencari suaka itu menjadi suatu hal yang sangat memalukan bagi pemerintahan konservatif Australia. Oposisi langsung menyerang pemerintah. Juru bicara Partai Buruh, Richard Marles, mengungkapkan pemerintah telah melakukan kesalahan yang sangat besar. “Pemerintah tidak dapat menentukan apa yang seharusnya diberikan kepada public dan apa yang seharusnya dirahasiakan,” kata Marles kepada reporter. Hal senada diungkapkan Sarah Hanson-Young dari Partai Hijau. Dia menyebut kebocoran data terbesar dalam sepanjang sejarah imigrasi Australia sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memperhatikan para pencari suaka. “Pemerintah harus mempertimbangkan klaim perlindungan dari para pencari suaka itu,” katanya dikutip Reuters. (andika hendra m)