98% Suara Dukung Konstitusi Baru Mesir

Warga Mesir merayakan disetujuinya konstitusi baru di lapangan Tahrir, Kairo, kemarin. Konstitusi baru itu didukung 98,1% suara pemilih. Hasil referendum itu menjadi dasar klaim pemerintah bahwa sebagian besar rakyat Mesir mendukung kepemimpinan militer yang menggulingkan mantan Presiden Muhammad Mursi pada Juli silam. KAIRO– Sebanyak 98,1% pemilih mendukung konstitusi baru Mesir dan hanya 1,9% suara yang menolak. Hasil referendum itu menjadi dasar klaim pemerintah bahwa sebagian besar rakyat Mesir mendukung kepemimpinan militer yang menggulingkan mantan Presiden Muhammad Mursi pada Juli silam. Hasil referendum yang digelar pada Selasa (14/1) dan Rabu (15/1) silam itu dikecam kelompok pendukung Mursi, Ikhwanul Muslimin (IM). Mereka menuding hasil referendum itu penuh rekayasa. Tapi, pemerintah tetap mengklaim mendapatkan dukungan luas dengan meningkatnya partisipasi pemilih dalam referendum tersebut. Ketua Komisi Pemilu Mesir Nabil Salib mengungkapkan, jumlah pemilih yang memberikan suara pada referendum mencapai 38,6% dari 53 juta pemilih terdaftar. Padahal, target pemerintah mencapai 55% dari jumlah pemilih. “Hanya 1,9% suara yang menyatakan ‘tidak’,” kata Salib pada Sabtu malam (18/1), dikutip kantor berita AFP. Suara “ya” mencapai 98,1%. “Kini Tuhan mendukung kita untuk melegalisasi konstitusi kita,” papar Salib. Salib mengatakan, saat ini pemerintah akan melaksanakan dua peta jalan demokrasi yakni pemilu presiden dan parlemen. Kedua pemilu dipastikan akan dilaksanakan tahun ini. Menurut seorang pejabat senior pemerintah, hasil referendum yang mencapai 98,1% merupakan bentuk kesepakatan nasional kalau revolusi 30 Juni sebagai revolusi yang populer. Salah el-Din Abdel Sadeq, kepala urusan media pemerintah menambahkan, hasil referendum mampu menyangkal kekhawatiran para pemilih yang menyatakan “tidak”. Konstitusi baru itu akan menggantikan konstitusi lama yang dibuat di era kekuasaan Mursi pada Desember 2012 silam. Dengan hasil gemilang referendum tersebut, Panglima Militer Mesir Jenderal Abdel Fattah al-Sisi akan menjadi kandidat kuat dalam pemilu presiden mendatang. Apalagi, dia sudah pernah mengatakan, keputusannya untuk maju atau tidak sebagai calon presiden (capres) tergantung hasil referendum. Hasil referendum akan menjadi parameter utama bagi Sisi untuk memastikan kemenangannya jika maju sebagai capres Mesir. Apalagi, dia tidak memiliki pesaing berat yang harus dikhawatirkannya. Meski demikian, pencalonan Sisi akan dijegal para pendukung Mursi yang akan menggugat keterkaitannya dalam kejahatan kemanusiaan ketika menghadapi para demonstran. “Jika Jenderal Sisi menominasikan dirinya sebagai capres, kesempatannya sangat besar (untuk menang),” kata penasihat kepresidenan, Ahmed al-Muslimani, kepada harian Al-Sharq Al-Awsat yang berbasis di London, Inggris. Muslimani menjelaskan, walaupun Sisi belum mengungkapkan secara resmi pencalonannya, sudah banyak pejabat yang yakin dia akan maju sebagai capres. Amerika Serikat (AS), sebagai pendukung utama bantuan keuangan militer Mesir, meminta Kairo mengimplementasikan hak-hak rakyat sesuai dengan konstitusi. “Itu bukan berarti satu-satunya syarat yang menentukan demokrasi. Tapi, itu sebagai hasil apa yang akan terjadi selanjutnya apakah akan menentukan stabilitas politik, ekonomi dan sosial Mesir bagi generasi nanti,” kata Menteri Luar Negeri AS John Kerry, dikutip Reuters. AS memantau perkembangan detik demi detik hasil referendum Mesir. Itu menyangkut apakah Gedung Putih akan mengucurkan bantuan senilai USD1,5 miliar yang pernah dibekukan karena terjadinya kudeta. Militer Mesir menggulingkan Mursi setelah beberapa hari jutaan rakyat Mesir berdemonstrasi pada 30 Juni lalu. Sayangnya, referendum Mesir diwarnai dengan kekerasan berdarah. Pada Jumat (17/1) lalu empat orang tewas dalam kerusuhan antara para demonstran IM dengan aparat kepolisian. Saat terjadinya referendum, beberapa orang tewas dan ratusan aktivis ditangkap polisi karena membakar tempat pemungutan suara. Perlawanan IM yang kini dilabeli organisasi teroris di Mesir tidak berhenti. Mereka telah menyerukan demonstrasi besar-besaran pada 25 Januari mendatang. Demonstrasi itu untuk memperingati penggulingan diktator Husni Mubarak yang ketiga. Tak mau kalah, Menteri Dalam Negeri Mesir Mohamed Ibrahim juga menyerukan demonstrasi pada hari yang sama untuk menandingi rencana unjuk rasa yang digelar IM. ● andika hendra m http://www.koran-sindo.com/node/360044