Iran Gelar Perundingan dengan IAEA

VIENNA – Menyusul hiruk pikuk permainan diplomasi di New York, Iran kemarin menggelar perundingan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) setelah pemilu yang memenangkan Presiden Hassan Rouhani. Namun, kepala delegasi Iran, Reza Najafi, justru mengabaikan terobosan tersebut. Dia mengungkapkan kalau kesepakatan itu membutuhkan waktu. “Ini merupakan pertemuan pertama, sehingga tidak seorang pun seharusnya menduga kalau pertemuan satu hari dapat memecahkan permasalahan kita,” kata Najafi dikutip Reuters. Najafi mengungkapkan pertemuan itu sebagai ajang untuk bertukar pandangan. IAEA memang kerap meninjau aktivitas nuklir Iran. Setiap empat bulan sekali, mereka mengeluarkan hasil penyidikan mereka sebagai hasil resolusi Dewan Keamanan PBB. Negara-negara Barat ingin agar IAEA tetap memantau Iran untuk mendeteksi segala upaya untuk melanggar dan memproduksi uranium. Fokus utama pertemuan Iran dan IAEA adalah membahas tudingan mengenai pembuatan senjata nuklir oleh Teheran. Mereka juga membahas penelitian mengenai kemampuan Iran untuk membuat senjata nuklir. Sebelumnya, IAEA sudah gagal 10 kali membujuk Iran ke meja perundingan agar Teheran agar memberikan akses ke fasilitas nuklir. Tudingan IAEA itu didasarkan oleh informasi dari lembaga intelijen seperti CIA dan Mossad. Salah satu arah tudingan mereka adalah fasilitas nuklir yang dibangun di kamp militer Parchin. Namun, IAEA selalu mendapatkan halangan dari Iran untuk menyelidiki kawasan tersebut. Negara-negara Barat menuding Iran telah menutup bukti-bukti fasilitas nuklir di Parchin. Kepala IAEA, Yukiya Amano, mengungkapkan kalau proyek konstruksi yang dipantau satelit menunjukkan kemungkinan segala sesuatu yang ingin diselidiki tidak dapat diakses lagi. Namun dalam pemerintahan Rouhani memberikan peluang rekonsiliasi dibandingkan pemerintahan sebelumnya dibawah Mahmoud Ahmadinejad. Bahkan, Najafi saja sudah tiba di Vienna, Australia, pada awal bulan ini. Itu menunjukkan keinginan dan sikap Iran untuk menunjukkan niat baiknya. Kepala Penyidik IAEA, Herman Nackaerts, menyambut baik perkembangan dan pernyataan yang telah dibuat Iran mengenai keinginannya untuk bekerjasama lebih erat serta penyelesaian isu nuklir. “Kita akan melangkah untuk berdiskusi bagaimana kita berdialog intensif untuk menyelesaikan semua permasalahan,” katanya Nackaerts kepada AFP. Sementara itu, pada Kamis (26/9), menteri luar negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, bertemu dengan menteri luar negeri dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, presentasi Zarif sangat berbeda dalam nada dan sangat berbeda dalam visi. “Presentasi Zarif sangat jauh dari kepedulian terhadap segala kemungkinan di masa mendatang,” kata Kerry. Padahal, pertemuan itu merupakan interaksi tingkat tinggi pertama dalam enam tahun antara Washington dan Teheran. Pertemuan itu sangat jarang terjadi sejak kedua negara memutuskan hubungan diplomatik tahun 1980. Zarif sendiri sepakat untuk “melompat jauh” dalam kesepakatan dan terus bergerak untuk menyelesaikan isu nuklir Iran. “Itu dapat dilakukan dalam satu tahun,” kata Zarif. Sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani, mengatakan semua negara di dunia seharusnya tidak dibolehkan memiliki senjata nuklir. “Tak boleh ada negara yang memiliki senjata nuklir, karena tak ada satu pihak pun yang berhak mempunyai senjata-senjata yang salah ini," kata Presiden Rouhani dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB. Dalam debat tentang perlucutan senjata nuklir di PBB, Presiden Rouhani juga mengatakan bahwa Israel harus menandatangani Traktat Nonproliferasi Nuklir, sebagai upaya mewujudkan kawasan Timur Tengah yang bebas nuklir. Perjanjian internasional ini ditujukan untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara meratifikasi perjanjian tersebut dan Israel menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak menandatangani perjanjian tersebut. (andika hendra m)