Mubarak Berpotensi Bebas, Mesir Berpotensi Rusuh

KAIRO – Mantan Presiden Mesir Husni Mubarak dapat bebas setelah pengadilan meninjau kembali kasusnya kemarin. Kebebasan Mubarak dapat berpotensi memicu keruushan di seluruh penjuru Mesir. Pengadilan menggelar sidang di penjara Kairo di mana Mubarak ditahan. Persidangan itu digelar setelah pengacara Mubarak meminta agar kliennya dibebaskan menyusul tidak terbuktinya kasus korupsi. Jika pengadilan membenarkan petisi tersebut, maka tidak ada dasar hukum bagi kelanjutan penahanan Mubarak. Menurut pengacara Mubarak, Farid al-Dib, kliennya telah membayar USD600.120 sebagai hadiah yang diterima dari menteri informasi. Kasus penyuapan itu merupakan kasus keempat yang menjerat Mubarak. “Saya akan memberikan pembelaan saya dan Insya Allah... tidak akan ada alasan baginya untuk ditahan sementara,” kata Dib kepada Reuters. Meskipun Mubarak didakwa terlibat dalam pembunuhan para demonstran pada 2011. Dia ditahan bersama menteri dalam negeri, Habib Adli, serta enam komandan polisi terkait dengan kerusuhan penggulingan kekuasaannya. Mubarak, 85, dinyatakan bersalah pada Juni 2012 karena berkonspirasi dalam pembunuhan demonstran pada 2011 lalu dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mubarak, 85, memang tidak memiliki masa depan politik. Namun, pembebasannya dapat memicu kemarahan publik. Rakyat Mesir dapat mengaitkan penggulingkan Mursi dengan kebebasan Mubarak. Jika Mubarak dibebaskan, maka aksi demonstran untuk mengkritik pemerintahan transisi. Para pengamat mengatakan pembebasan Mubarak ini, jika benar terjadi, akan dilihat oleh banyak orang sebagai tanda militer berkuasa kembali. Mesir dalam status darurat sejak presiden Mursi terguling dan pemerintahan sementara didirikan. Sementara itu, Arab Saudi kemarin meminta dunia untuk mendukung pemerintahan sementara Mesir untuk menegakkan stabilitas dan tidak menghalangi langkah mereka. “Kita berharap komunitas internasional mendukung upaya pemerintah Mesir untuk mencapai apa yang kita semua cita-citakan yakni, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan,” kata Menteri Luar Negeri Pangeran Saud al-Faisal kepada AFP. Pangeran Saud menyarankan komunitas internasional untuk tidak mengambil langkah-langkah yang dapat memperkeruh upaya Pemerintah Mesir dalam menstabilkan negaranya. Komentar keras Pangeran Saudi itu setelah para menteri Uni Eropa menggelar rapat di Brussels untuk membahas sanksi bagi Mesir. Kairo dianggap gagal menghentikan aksi kerusuhan melawan para pendukung Mursi yang telah menewaskan sedikitnya 900 orang dalam satu pekan terakhir. Uni Eropa dikabar akan menghentikan bantuan kemanusiaan dan menunda semua perjanjian militer dan keamanan. Para analis menganggap kalau Arab Saudi dan sekutunya di Timur Tengah menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai kekuatan yang dapat membuat ketidakstabilan di kawasan. Itu menjadi alasan Arab Saudi dan mitranya mendukung finansial dan diplomatik bagi pemerintahan transisi Mesir. Kemudian, aparat keamanan Mesir telah menangkap dua tokoh pendukung Mursi yakni Safwat Hegazy yang dikenal sebagai ulama dan Mourad Ali sebagai juru bicara Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang menjadi sayap politik Ikhwanul Muslimin. Sumber militer menyebutkan Hegazy ditangkap di perbatasan Mesir dan Libya. Sedangkan Ali ditangkap di Bandara Kairo ketika hendak terbang ke Italia. “Ali tidak ada dalam daftar nama penumpang pesawat. Dia juga berusaha menyamar mencukur jenggot dan memakai pakaian casual,” tutur petugas keamanan bandara. Penahanan Hegazi dan Ali itu menyusul penangkapan pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, Mohamed Badie, yang ditahan pada Selasa pagi (20/8) lalu. Pada Juli lalu, aparat keamanan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap 300 orang pendukung Mursi. Ikhwanul Muslimin mengutuk penangkapan Badie, 70, dan para pemimpin lainnya. “Pelaku kudeta berpikir kalau penangkapan para pemimpin kita dan penjatuhan citra di media akan membuat Mesir akan menyerah kepada kudeta,” demikian keterangan Ikhwanul Muslimin. (andika hendra m)