Indonesia Rilis Travel Warning ke Mesir

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Indonesia kemarin mengeluarkan travel warning memperingatkan agar seluruh Warna Negara Indonesia (WNI) agar tidak bepergian ke Mesir. Peringatan larangan bepergian itu sebagai bentuk perkembangan situasi dan kondisi sejak pergantian kepemimpinan di Mesir sejak awal Juli 2013. Mesir diguncang serangkaian unjuk rasa di berbagai wilayah khususnya di ibukota Cairo yang telah memakan banyak korban jiwa di kalangan warga Mesir. “Mengikuti perkembangan kondisi keamanan Mesir dari waktu ke waktu, Kementerian Luar Negeri RI menghimbau kepada seluruh WNIuntuk sementara ini,” demikian keterangan Kemlu. “Apabila tidak mempunyai keperluan yang mendesak, agar menunda perjalanan ke Mesir, khususnya wilayah Semenanjung Sinai, hingga situasi keamanan kembali stabil,” imbuh keterangan tersebut. Kemlu juga mengungkapkan sebagai dampak dari gejolak unjuk rasa yang terus terjadi di Mesir menyebabkan beberapa akses jalan ditutup oleh aparat untuk mengamankan tempat-tempat yang menjadi pusat-pusat unjuk rasa dimaksud. “Kondisi ini lebih lanjut memberikan dampak beberapa tempat umum belum bisa beroperasi secara normal,” demikian keterangan Kemlu. Sementara itu, Panglima Militer Mesir Jenderal Abdel Fattah al-Sisi meminta rakyat Mesir untuk berunjuk rasa pada Jumat (hari ini) untuk memberi mandat bagi militer. Jenderal Sisi mengatakan dia tidak mengharapkan kekacauan umum, namun menginginkan rekonsiliasi nasional. “Saya mendesak orang-orang yang turun ke jalanan hari Jumat nanti untuk membuktikan tekad mereka dan memberi saya, tentara, dan polisi sebuah mandat guna menghadapi kemungkinan kekerasan dan terorisme,” katanya di depan wisudawan akademi militer. “Dengan demikian dalam hal itu harus ada penghentiaan kekerasan serta terorisme dan tentara akan mendapat mandat untuk menghadapinya.” Seruan Sisi itu menunjukkan kalau yang berkuasa di Mesir bukan Presiden sementara Mesir, Adli Mansour. Namun, pihak yang berkuasa adalah militer. Pidato Mursi itu juga sebagai bentuk frustasi militer terhadap maraknya aksi demonstrasi anti-pemerintah. Kedua kelompok politik Mesir, gerakan Salafi melalui Partai Nour dan Gerakan Pemuda 6 April mengabaikan seruan Sisi tersebut. “Tindakan memobilisasi dan melawan mobilisasi itu dapat mengancam perang sipil,” demikian keterangan Partai Nour yang pernah bersektu dengan IM dalam pemerintahan Mursi. Gerakan 6 April juga mengkritik seruan Sisi akan memperburuk krisis politik. “Kita pastikan kalau seruan itu hanya memperburuk situasi yang terjadi dan mengancam rekonsiliasi nasional,” demikian keterangan mereka. Sementara itu, para pendukung Presiden Muhammad Mursi yang digulingkan militer, menepis seruan itu dan menyebutkan sebaga ancaman. “Ancamanmu tidak akan menghentikan jutaaan orang untuk berkumpul,” tutur Essam El-Erian, Wakil Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), sayap politik Ikhwanul Muslimin (IM/ Persaudaraan Muslim). Dia menuduh Jenderal Sisi sebagi pemimpin kudeta yang membunuhi perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang salat. Selanjutnya, Amerika Serikat (AS) pun mengungkapkan kekhawatiran atas seruan Sisi tersebut. “Kita khawatir itu justru akan memicu lebih banyak kerusuhan,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki. Dia menambahkan kalau konflik akan mempersulit rekonsiliasi. AS tetap mendorong pemerintahan sipil untuk melanjutkan proses inklusif, dengan melaksanakan pemilu dan dialog nasional. Massa pendukung Morsi melakukan aksi unjuk rasa sejak militer menggulingkannya dari kursi presiden Mesir pada tanggal 3 Juli. Dan kekerasan tetap berlangsung dengan korban jiwa terus berjatuhan. Lebih dari 100 warga sipil telah berjatuhan akibat konflik horizontal di Mesir. Sementara itu, seorang pejabat mengungkapkan kepada Ahram Online bahwa semua lembaga negara, tidak termasuk militer, sedang berusaha mencari solusi atas krisis politik dalam beberapa bulan terakhir. Sumber yang enggan mengungkapkan identitas itu menyebutkan tekanan telah terakumulasi dan harus diakhiri. “Pemerintah sangat yakin keterlibatan IM dalam teror,” kata sumber tersebut. Menyusul belum meredanya kondisi di Mesir, AS pun menunda pengiriman empat pesawat F-16. Juru bicara Pentagon, George Little, mengungkapkan keputusan itu telah dibuat. “Melihat situasi terkini di Mesir, kita tidak percaya untuk pengiriman pesawat F16,” kata Little. Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel telah menginformasikan penundaan itu kepada Sisi. (andika hendra m)