Demonstran Diabaikan, Kabinet Bekerja

KAIRO – Pemerintahan baru Mesir kemarin harus bekerja keras untuk merestorasi keamanan dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi di sela-sela masih banyaknya aksi loyalis mantan Presiden Muhammad Mursi. Lebih dari 1.000 demonstran menggelar aksi di dekat kantor pusat kabinet pemerintahanan yang terletak di dekat Lapangan Tahrir. Selain menerikakkan slogan anti pemerintahan, mereka juga membawa spanduk yang berisi kecamanan ke pemerintah sementara dan militer. Pemerintahan sementara Mesir tidak akan fokus mengurus demonstrasi saja. Tetapi lebih menata pemerintahan secara luas demi kepentingan bersama. Upaya rekonsiliasi antara anti dan pro-Mursi pun akan dimulai untuk membangun masa depan Mesir. Dalam pandangan analis politik, Samer Shehata, mengungkapkan isu yang harus diselesaikan pemerintahan baru adalah defisit anggaran, reformasi kementerian dalam negeri, penegakan hukuman dan mengembalikan keamanan di Sinai. “Pemerintah mampu menghadapi demonstran di jalanan agar tidak menggangu jalannya pemerintahan,” kata Shehata. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, telah meminta pemimpin pemerintahan sementara Mesir untuk membebaskan Mursi. Namun, dia sendiri tak dapat bertemu dengan Mursi yang ditahan militer sejak 3 Juli silam. “Saya percaya dia harus dibebaskan,” kata Ashton. “Saya mendapatkan jaminan kalau dia baik-baik saja. Saya ingin bertemukan dengannya.” Selain bertemu dengan Presiden Mesir Adli Mansour, Wakil Presiden Mohamed ElBaradei dan Panglima Militer Abdel Fattah al-Sisi. Juru Bicara Uni Eropa, Michael Mann menggambarkan pertemuan Ashton dan Mansour berlangsung baik dan bermanfaat. “Dalam pertemuan itu Ashton mengatakan Uni Eropa ingin pengembalian proses demokratis secepatnya dan prosesnya harus terbuka,” kata Mann kepada AFP. Selain itu, Ashton juga bertemu dengan Amar Darrag, pemimpin senior Ikhawanul Muslimin (IM/Persaudaraan Muslim) dan para anggota Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang berlangsung selama 45 menit, termasuk Hisham Kandil, mantan PM di era kepemimpinan Mursi. “Dia (Ashton) tidak memberikan proposal yang dapa Hazem el-Beblawi t memecahkan krisis politik Mesir,” kata Darrag kepada kantor berita MENA. “Kita tidak mendapatkan dukungan dari siapapun. Kita hanya bergantung pada diri sendiri,” terangnya. Permintaan Uni Eropa itu tidak disepakati oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry. “Itu terlalu dini untuk menilai masa depan sekutu kunci Washington,” kata Kerry. Dia mengungkapkan AS sangat peduli dengan penangkapan politisi dan keikutsertaan rakyat dalam tatanan demokrasi. Kerry menjelaskan kalau kabinet pemerintahan sementara yang dipimpin Beblawi itu memiliki tokoh nyang kompeten. Pemerintahan baru Mesir menghadapi tantangan nyata dalam mengembalikan keamanan dan menyelesaikan perpecahan di antara rakyat Mesir. Pengaruh Uni Eropa seperti tidak akan berdampak besar dalam mempengaruhi kebijakan Mesir. Padahal, mereka tidak memiliki banyak dana untuk mendukung ekonomi Mesir. Berbeda dengan AS yang memiliki anggaran khusus bagi militer Mesir untuk memperkuat negaranya. Kerusuhan di Mesir sejak penggulingan Mursi oleh militer telah menewaskan lebih dari 100 orang. Sebanyak 1.000 pendukung Mursi telah ditahan sejak kudeta militer pada 3 Juli lalu. Banyak tahanan politik yang telah dibebaskan. Namun, kelompok pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty International menyatakan ratusan tahanan itu tidak mendapatkan hak hukum selama penangkapan tersebut. “Polarisasi dan perpecahan sangat nampak. Seharusnya jaksa penuntut publik bersikap independen dan tidak dipolitisasi,” kata Hassiba Hadj Sahranoui, Deputi Regional Amnesty International. (andika hendra m)