Pemerintah Berang, Oposisi Gelar Demonstrasi

KUALA LUMPUR - Oposisi Malaysia bersikeras untuk melaksanakan demonstrasi, meskipun polisi Malaysia tidak mengijinkan. Tian Chua, Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), mengaku tidak mengirimkan surat sebagai ijin menggelar demonstrasi. “Kita melaksanakan demonstrasi di stadion sehingga para pendukung oposisi dapat berkumpul untuk mendengarkan penjelasan Anwar mengenai pelanggara pemilu dan bagaimana rencana kedepannya,” kata Tian. Tian menegaskan demonstrasi tersebut tidak akan mengancam keamanan. “Meskipun ada larangan polisi, demonstrasi tetap akan dilaksanakan. Anwar bakal hadir di sana,” tuturnya. Seperti dilaporkan kantor berita Malaysia, Bernama, Kepolisian Diraja Malaysia mengungkapkan demonstrasi yang dilaksanakan Anwar tergolong unjuk rasa gelap karena tidak ada ijin. “Pihak penyelenggara harus memenuhi Undang-undang Perkumpulan Damai 2012. Melakukan pawai tanpa izin untuk mengungkapkan kemarahan adalah salah berdasarkan undang-undang,” jelas Inspektur Polisi, Ismail Omar. “Patuhi undang-undang dan gunakan saluran resmi untuk mengajukan izin kepada kepala kepolisian setempat.” Omar menambahkan bahwa polisi juga akan mengambil tindakan atas situs jejaring sosial yang memicu sentimen ras setelah pemilihan umum untuk mencegah perdebatan dan kekacauan. “Jangan gunakan situs jejaring sosial untuk memicu dan memprovokasi karena polisi mengawasi dunia internet,” jelasnya. Sebelumnya, Pemimpin Pakatan Rakyat, Anwar Ibrahim, menolak hasil pemilihan umum Minggu yang berlangsung 5 Mei karena dianggap diwarnai kecurangan. Pelanggaran yang terjadi adalah pengerahan warga asing untuk ikut memberikan suara guna kepentingan aliansi pemerintah Barisan Nasional. Mantan menteri keuangan dan wakil perdana menteri itu mengatakan akan menggelar unjuk rasa untuk menentang pemilu. “Ini akan menjadi permulaan gerakan sengit karena tidak akan ada kesempatan bagi peremajaan tanpa pemilihan yang bersih dan adil,” tegasnya. Pemerintah Malaysia kemarin menuding pemimpin oposisi Anwar Ibrahim telah memicu perpecahan dan merencanakan kerusuhan dalam demonstrasi yang berlangsung pada Rabu malam. “Anwar telah menolak untuk mengajukan ijin demonstrasi, dan memilih stadion kecil untuk membiarkan kalau demonstrasi itu hingga ke jalanan,” demikian keterangan pemerintah dikutip Reuters. Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, kemarin mengungkapkan para pemilih etnik China yang membelot darinya karena telah terpengaruh sentimen rasis yang digelorakan kubu oposisi. “Mereka (pemilih etnik China) telah mengambil memilih tunggangan yang baik,” kata New Straits Times. Tunggangan yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah “sentimen rasis”. Itu merupakan komentar terbaru dari Najib atas dukungan etnik China terhadap Barisan Nasional yang melorot tajam. Dia tetap menyerang etnik China, meskipun banyak kalangan menganggap pernyataan Najib itu terlalu bernada provokatif dan rasis. Sebelumnya, Najib pernah mengungkapkan pemilu lalu sebagai “tsunami warga etnik China” yang lebih memilih “ekstrimisme dan rasisme”. Sementara itu, Najib juga mengkritik balik serangan terhadap koran pro-pemerintah, Utusan Malaysia. “Apa yang diinginkan etnik Malaysia?” tanya Najib. “Kamu menyalahkan Utusan, tetap bagaimana dengan koran-koran China?” sindirnya. Media berbahasa China memang kerap melancarkan kritik tajam terhadap pemerintah. Selama ini, Malaysia kerap menghindari konflik etnik selama beberapa dekade di bawah rezim koalisi Barisan Nasional. Namun, ketegangan justru dimulai saat pemilu 5 Mei sialm ketika dominasi Malaysia agak sedikit terguncang. Selama ini, Barisan Nasional berusaha mencegah dominasi etnik China di Malaysia. Faktanya, etnik China tetap menguasai sentra ekonomi Negeri Jiran, meskipun mereka hanya seperempat dari populasi 28 juta penduduk Malaysia. Bukan hanya Najib yang melancarkan serangan ke etnik China. Sekaliber tokoh berpengaruh Malaysia, mantan PM Mahathir Mohamad, juga mengungkapkan pemilu lalu menunjukkan banyak etnik China yang menolak persahabatan dengan etnik Melayu. Retorika itu sempat memicu kemarahan di media sosial. Sepertinya ada keresahan pada kubu Barisan Nasional yang sudah memuncak. Pada pemilu yang berlangsung Minggu (5/5) lalu, Barisan Nasional hanya meraih 133 suara. Itu merupakan hasil terburuk dalam sejarah pemilu Malaysia. Sementara Pakatan Rakyat meningkatkan perolehan menjadi 89 suara. Sementara, laporan Institut untuk Demokrasi dan Hubungan Ekonomi (IDEAS) dan Pusat Kajian Kebijakan Publik (CPPS) mempertanyakan integritas hasil pemilu. Mereka menuding penggunaan mesin pemerintah untuk kepentingan Barisan Nasional, pemanfaatan media pro-pemerintah dan tinta yang mudah luntur menjadi penyebab integritas pemilu diragukan. “Pemilu 2013 berlangsung tidak adil,” demikian kesimpulan dua lembaga tersebut. (andika hendra m)