AS Peringan Sanksi Myanmar

NEW YORK – Amerika Serikat (AS) bakal mengurangi larangan impor barangbarang dari Myanmar. Langkah penting ini merupakan bentuk pencabutan sanksi-sanksi terbaru terhadap negara yang dulu terisolasi itu. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menegaskan hal itu dalam pertemuan dengan Presiden Myanmar Thein Sein pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pencabutan sanksi itu menjadi pengakuan AS atas reformasi di Myanmar. AS juga menegaskan kesediaannya untuk menormalisasi hubungan perdagangan dengan negara yang dulu dipimpin junta militer itu. “AS akan mengurangi larangan impor barang-barang Burma ke AS.sebagai kelanjutan proses reformasi. Kami berharap ini akan menyediakan banyak peluang bagi masyarakat Anda untuk menjual produk mereka ke pasar kami,” papar Hillary kepada Presiden Myanmar. Burma merupakan sebutan Myanmar pada masa lalu. Washington telah mencabut beberapa sanksi lainnya seperti larangan investasi ke Myanmar. Namun, embargo senjata AS tetap berlanjut. Thein Sein bertemu Hillary pada Rabu (26/9) waktu setempat, menjelang Sidang Umum PBB yang digelar Kamis (27/9) waktu setempat.“Rakyat Myanmar sangat senang atas pengurangan sanksi ekonomi oleh AS.Kita sangat senang atas upaya AS tersebut,” kata Thein kepada Hillary,dikutip Reuters. Presiden Thein telah memimpin proses reformasi yang tergolong cepat di negara itu, setelah lima dekade junta militer mengakibatkan negara tersebut terisolasi. Dia juga melapangkan jalan bagi tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi hingga terpilih sebagai anggota parlemen. Meski demikian, Thein masih menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan transformasi dari rezim militer ke pemerintahan sipil. “Kita telah memantau Anda dan pemerintahan Anda yang terus melanjutkan proses reformasi. Kita sangat senang untuk meresponsnya dengan langkah-langkah spesifik,sebagai bentuk upaya pengakuan terhadap upaya pemerintahan Anda dan mendorong reformasi lebih lanjut,”puji Hillary. Kunjungan Thein Sein ke AS kali ini merupakan yang pertama kalinya. Selain bertemu pejabat pemerintah AS,dia memiliki mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).Thein Sein akan memberikan penjelasan di Sidang Umum PBB terkait langkah- langkah reformasi yang telah dilaksanakannya. “Kunjungan ini bakal membuka babak baru dengan komunitas internasional,” kata Zaw Htay, seorang pejabat di Kantor Kepresidenan Myanmar, kepada AFP. Dia menjelaskan bahwa Thein bakal memberi penjelasan dalam Sidang Umum PBB tentang apa saja yang telah dan bakal dilaksanakan pemerintahannya. Sementara itu Suu Kyi juga berada AS, bersamaan dengan lawatan Thein Sein. Selama kunjungannya, Suu Kyi menerima Medali Emas dari Kongres AS, penghargaan tertinggi dari legislatif untuk seorang warga sipil. Suu Kyi juga telah bertemu Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih. Namun, Thein Sein tampaknya tidak memiliki agenda bertemu dengan Obama. Sementara dari Yangon, Myanmar,Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) kemarin menyambut baik pencabutan sanksi impor AS terhadap Myanmar. “Kita menyambut baik pencabutan larangan impor terhadap Myanmar. Pastinya, rakyat tidak mendapatkan manfaat langsung dari hal itu. Namun,kami pikir hal itu bakal berdampak positif untuk jangka panjang ” kata Ohn Kyaing, juru bicara NLD. Departemen Keuangan AS pekan lalu menghapus sanksi individu terhadap Presiden Thein Sein, 67, dan Ketua Parlemen Majelis Rendah Myanmar Shwe Mann.Keduanya masuk daftar hitam pada 2007,saat Thein Sein menjadi perdana menteri dan Shwe menjadi kepala staf gabungan angkatan bersenjata. Dihapusnya Shwe dari daftar hitam AS itu akan memuluskan jalannya sebagai kandidat presiden Myanmar mendatang. Apalagi,Shwe juga menjelaskan bahwa reformasi di negaranya tidak dapat diubah lagi.Dia juga menjelaskan bahwa pemerintahan reformasi Myanmar ingin mendirikan sistem demokrasi multipartai dan ekonomi pasar. Shwe juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hubungan baik dengan Suu Kyi.“Dia (Suu Kyi) bukan musuh saya. Dia memiliki kualitas yang bagus dan dia mencintai negaranya. Kita akan berbagi ambisi yang sama untuk melayani bangsa dan rakyat,” katanya, dikutip BBC. Pengamat menilai upaya pendekatan yang dilakukan AS itu untuk upaya mencegah Myanmar terlalu dekat dengan China. Maklum, selama sanksi Barat diberlakukan,Myanmar mendapatkan banyak bantuan dari China. Yangon dan Beijing juga memiliki ikatan ideologis yang sangat kuat ketika Washington dan dunia internasional mengisolasi junta militer. Seorang pejabat AS mengungkapkan, Gedung Putih bakal bekerja sama dengan Kongres untuk menentukan langkah selanjutnya serta pelonggaran sanksi sektor keuangan lainnya.“Proses itu memerlukan waktu,”katanya,tanpa menyebutkan identitas. ●andika hendra m http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/530481/