PBB Perpanjang Misi Pemantau di Suriah

DAMASKUS - Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat memutuskan untuk mempertahankan misi pemantauan di Suriah sampai 30 hari. Padahal, para pemantau telah menghentikan sementara pekerjaan mereka menyusul peningkatan kekerasan di Suriah. Pemungutan suara dilakukan PBB beberapa jam setelah negosiasi berlangsung diantara anggota dewan keamanan. Rusia mengancam untuk memveto draf resolusi usulan Inggris. Tapi, Duta Besar Moskow untuk PBB Vitaly Churkin akhirnya mendukung naskah revisi itu. Resolusi akan mengakhiri misi pemantauan dalam 30 hari. Mandat itu kemudian dapat diperbaharui, tetapi jika hanya Sekjen PBB Ban Ki-moon dan DK dapat mengkonfirmasi kedua pihak mematuhi syarat yang ditetapkan dalam rencana gencatan senjata yang didukung oleh PBB. Duta Besar Inggris untuk PBB, Mark Lyall Grant, mengatakan pihaknya menyatakan dengan jelas bahwa ini merupakan perpanjangan akhir kecuali jika ada perubahan dinamis di lapangan. “Dan terutama bahwa harus ada penghentian penggunaan senjata berat dan bahwa harus ada penurunan kekerasan sehingga pemantau dapat menjalankan mandat mereka,” katanya. Duta besar AS untuk PBB Susan Rice mengatakan bahwa tidak mungkin kekerasan di Suriah dapat berkurang, sehingga membuat PBB dapat melanjutkan misinya. “Washington pilihan kuat adalah sebuah resolusi yang memuat sanksi,” tegasnya. Bagaimanapun, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa negara barat jangan mengambil aksi melawan Suriah diluar keputusan DK-PBB. “Segala upaya untuk bertindak diluar DK-PBB akan tidak efektif dan hanya akan mencederai kewenangan organisasi internasional ini,” kata Juru Bicara Putin, Dmitry Peskov. Sebelumnya pada Kamis (19/7), Rusia dan Cina memveto resolusi bagi Suriah untuk yang ketiga kalinya dalam sembilan bulan. Dalam resolusi yang didukung oleh negara barat, Suriah akan terancam sanksi non militer - jika gagal untuk menarik pasukan dan senjata berat dari permukiman. Sementara itu, peperangan telah mencapai wilayah Damaskus. Pasukan pemerintah di ibukota dilaporkan telah melancarkan serangan ke basis pertahanan pemberontak. Presiden Bashar al-Assad menerjunkan kembali pasukan untuk menghentikan kerusuhan di ibukota. Televisi pemerintah Suriah membesar-besarkan serangan militer pemerintah. “Pasukan militer kita telah membersihkan wilayah Midan di Damaskus dari sarang teroris dan menegakkan kembali keamanan,” demikian laporan stasiun televisi tersebut dikutip AFP. Dalam laporannya, jalanan tampak sepi, toko-toko ditutup dan banyak gedung yang berlubang serta rusak karena tembakan senjata dan artileri. Serangan intensif militer Suriah itu dilaksanakan sebagai upaya balas dendam atas pembunuhan empat pejabat militer pada Rabu lalu. Serangan terhadap gedung Dewan Keamanan Nasional itu telah diakui oleh Pasukan Pembebasan Suriah (FSA). Menurut sumber keamanan menyebutkan militer telah menguasai distrik-distrik di Damaskus, mulai dari Midan, Tadamon, Qaboon dan Barzeh. Hingga kemarin, pertempuran masih terjadi di distrik Jubar, Mazzeh dan Kfar Sousa. Pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan sebanyak 302 orang telah tewas dalam pertempuran yang berlangsung sejak Rabu lalu itu. Khusus untuk pertempuran di Aleppo, kota yang dikuasai oposisi, sebanyak 177 orang tewas, termasuk 119 warga sipil dan tujuh anak-anak. Aksi pembelotan para jenderal Suriah semakin gencang. Tiga jenderal dikabarkan kembali membelot dan kini mengasingkan diri ke Turki. Seorang diplomat menyebutkan sebanyak 24 jenderal telah membelot ke kubu oposisi. Pembelotan itu semakin melemahkan posisi Assad dalam mengendalikan militer. Sementara itu. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengaku kecewa dengan kinerja DK PBB. “DK PBB gagal melaksanakan tanggung jawabnya terkait kondisi yang terjadi di Suriah. Indonesia sangat prihatin dengan pernyataan bahwa sekali lagi, sekali lagi, DK PBB gagal untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional,” ujar Marty dalam konferensi pers kemarin. Menurut Marty, DK PBB gagal bersuara menjadi satu kesatuan dalam melaksanakan tugasnya. “Akibatnya itu membuka resiko memburuknya keadaan di Suriah itu sendiri,” tuturnya. Indonesia saat ini sedang berusaha agar masyarakat internasional dapat menciptakan perdamaian di Suriah. Tentunya, menurut Marty, itu ditunjukkan dengan berbagai upaya yang lebih serius dan sungguh-sungguh dari masyarakat internasional untuk segera menciptakan perdamaian di Suriah. Marty juga menyinggung mengenai pemulang Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah. Sebanyak 403 orang WNI yang terbagi menjadi 17 kloter telah kembali. “Selanjutnya, masih ada sekitar 18 kloter yang akan datang hari ini (kemarin),” katanya. Dia juga menambahkan banyak WNI yang ditampung di KBRI. (andika hendra m)