Parlemen Malaysia Serukan Perbaikan Pemilu
KUALA LUMPUR – Panel yang terdiri anggota parlemen Malaysia kemarin mengungkapkan berbagai kecurangan pada sistem pemilu di negara itu. Mereka juga mendukung perubahan sistem pemilu yang pernah diserukan kelompok pro-demokrasi Bersih 2.0 saat demonstrasi pada tahun lalu.
Panel yang dibentuk oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak pada Oktober silam atau tiga bulan setelah kerusuhan antara polisi dan puluhan ribu pengunjukrasa di Kuala Lumpur yang menuai kecaman di dalam negeri dan luar negeri. Hasil akhir panel itu diperbincangkan di parlemen untuk diserahkan kepada lembaga independen Komisi Pemilu (EC) sebagai pelaksana pesta rakyat itu.
Beberapa hal penting dalam laporan itu adalah EC tidak bias dan berpihak pada koalisi berkuasa. “Panel menyarankan rekomendasi pada laporan ini untuk meningkatkan kualitas proses pemilu dan memperkuat EC agar memberikan jaminan pemilu yang bersih dan adil,” demikian keterangan resmi panel parlemen itu.
Panel itu juga meminta agar oposisi untuk memperoleh akses terhadap media-media besar. Seperti diketahui bersama, media utama Malaysia selalu dikontrol pemerintah. Tak mengherankan jika ketua oposisi Anwar Ibrahim harus menggunakan internet untuk menyampaikan pesannya.
Namun, para politisi lokal yang berada pada panel itu mengaku tidak puas dengan hasil akhir itu. Mereka mengatakan masih banyak pelanggaran pemilu yang tidak dicantumkan sebagai masukan. Hatta Ramli, anggota oposisi dan panel pemilu, mengkritik rekomendasi laporan itu yang tidak terlalu fokus terhadap pemilih. “Itu hanya fokus pada permasalahan prinsip. Kita tidak puas dengan laporan itu disajikan,” katanya kepada AFP.
Lembaga independen Institut Nasional untuk Integritas Pemilu (NIEI) menyambut baik hasil laporan itu. NIEI menyatakan bahwa jajak pendapat masyarakat menyebutkan laporan itu terlalu sempit memberikan rekomendasi. Seharusnya, panel itu seharusnya menyerukan perubahan total terhadap EC.
“Diperlukan reformasi yang komprehesif dengan rekomendasi yang spesifik dan jelas mengenai kebobrokan sistem pemilu Malaysia,” kata ketua NIEI K. Shan dikutip The Malaysian Insider. “Adanya persepsi negatif pada pendaftaran pemilih dan EC menciptakan krisis kepercayaan pada sistem pemilu.”
Sebenarnya, spekulasi yang berkembang adalah Najib bakal mempercepat jadwal pemilu dalam beberapa bulan ke depan. Kenapa? Itu sebagai strategi agar koalisi berkuasa tidak mengalami kekalahan kembali seperti pada pemilu 2008. Diduga dengan percepatan itu maka akan muncul pelanggaran pemilu yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Lembaga nirlaba Bersih 2.0 yang mengorganisasi demonstrasi bersama kubu oposisi pada Juli lalu tak bosan menyerukan reformasi total pemilu di Malaysia. Padahal, pada Juli lalu sebanyak 1.600 orang harus ditahan polisi karena berdemonstrasi. Sayangnya, Ketua Bersih 2.0 Ambiga Sreenevasan menolak berkomentar mengenai laporan panel parlemen itu. Dipastikan, jika sistem pemilu tidak ada perubahan, maka mereka bakal menggelar demonstrasi tahap tiga pada bulan ini. (andika hendra m)
Panel yang dibentuk oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak pada Oktober silam atau tiga bulan setelah kerusuhan antara polisi dan puluhan ribu pengunjukrasa di Kuala Lumpur yang menuai kecaman di dalam negeri dan luar negeri. Hasil akhir panel itu diperbincangkan di parlemen untuk diserahkan kepada lembaga independen Komisi Pemilu (EC) sebagai pelaksana pesta rakyat itu.
Beberapa hal penting dalam laporan itu adalah EC tidak bias dan berpihak pada koalisi berkuasa. “Panel menyarankan rekomendasi pada laporan ini untuk meningkatkan kualitas proses pemilu dan memperkuat EC agar memberikan jaminan pemilu yang bersih dan adil,” demikian keterangan resmi panel parlemen itu.
Panel itu juga meminta agar oposisi untuk memperoleh akses terhadap media-media besar. Seperti diketahui bersama, media utama Malaysia selalu dikontrol pemerintah. Tak mengherankan jika ketua oposisi Anwar Ibrahim harus menggunakan internet untuk menyampaikan pesannya.
Namun, para politisi lokal yang berada pada panel itu mengaku tidak puas dengan hasil akhir itu. Mereka mengatakan masih banyak pelanggaran pemilu yang tidak dicantumkan sebagai masukan. Hatta Ramli, anggota oposisi dan panel pemilu, mengkritik rekomendasi laporan itu yang tidak terlalu fokus terhadap pemilih. “Itu hanya fokus pada permasalahan prinsip. Kita tidak puas dengan laporan itu disajikan,” katanya kepada AFP.
Lembaga independen Institut Nasional untuk Integritas Pemilu (NIEI) menyambut baik hasil laporan itu. NIEI menyatakan bahwa jajak pendapat masyarakat menyebutkan laporan itu terlalu sempit memberikan rekomendasi. Seharusnya, panel itu seharusnya menyerukan perubahan total terhadap EC.
“Diperlukan reformasi yang komprehesif dengan rekomendasi yang spesifik dan jelas mengenai kebobrokan sistem pemilu Malaysia,” kata ketua NIEI K. Shan dikutip The Malaysian Insider. “Adanya persepsi negatif pada pendaftaran pemilih dan EC menciptakan krisis kepercayaan pada sistem pemilu.”
Sebenarnya, spekulasi yang berkembang adalah Najib bakal mempercepat jadwal pemilu dalam beberapa bulan ke depan. Kenapa? Itu sebagai strategi agar koalisi berkuasa tidak mengalami kekalahan kembali seperti pada pemilu 2008. Diduga dengan percepatan itu maka akan muncul pelanggaran pemilu yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Lembaga nirlaba Bersih 2.0 yang mengorganisasi demonstrasi bersama kubu oposisi pada Juli lalu tak bosan menyerukan reformasi total pemilu di Malaysia. Padahal, pada Juli lalu sebanyak 1.600 orang harus ditahan polisi karena berdemonstrasi. Sayangnya, Ketua Bersih 2.0 Ambiga Sreenevasan menolak berkomentar mengenai laporan panel parlemen itu. Dipastikan, jika sistem pemilu tidak ada perubahan, maka mereka bakal menggelar demonstrasi tahap tiga pada bulan ini. (andika hendra m)
Komentar