Perubahan Konstitusi - Suriah Gelar Referendum
DAMASKUS – Rakyat Suriah kemarin mengikuti referendum untuk konstitusi baru.Kubu oposisi memboikot referendum tersebut. Lebih dari 14 juta orang di atas usia 18 tahun dianggap memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam referendum.
Sebagian besar rakyat Suriah menyambut referendum itu. “Saya memilih karena ini merupakan hasil reformasi yang dikenalkan presiden. Jika sukses, kita akan menjadi negara demokrasi, tidak seperti Libya dan negara lainnya,” kata Balsam Kahila,32,kepada AFP. Referendum itu hanya untuk menyepakati penghapusan pasal mengenai kekuasaan Partai Baath yang telah berkuasa selama lima dekade.
Konstitusi baru akan disusun satu komite beranggota 29 orang yang ditunjuk langsung Presiden Suriah Bashar al-Assad.Komite akan menghilangkan pasal 8 undang-undang dasar saat ini. Pasal 8 sebenarnya membuat Partai Baath pimpinan Assad menjadi pemimpin negara dan rakyat Suriah. Jika pasal itu dihilangkan, kekuasaan tunggal yang selama ini dinikmati para petinggi partai sejak kudeta 1963 yang membuat Hafez al- Assad berkuasa bakal berakhir.
BBC melaporkan, konstitusi baru itu akan membentuk sistem politik baru berdasarkan pluralisme meskipun undangundang dasar ini melarang pembentukan partai politik berdasarkan agama. Namun, Assad masih memiliki kuasa besar dalam konstitusi baru. Meski konstitusi baru akan melucuti semua ciri-ciri Suriah sebagai negeri sosialis, pasal 60 tetap menekankan bahwa sebagian besar petinggi negara harus berbasis buruh dan petani.
Di bawah konstitusi baru nanti kekuasaan presiden juga masih besar. Presiden masih berwenang menunjuk perdana menteri, anggota kabinet,dan dalam kondisi tertentu bisa menggunakan veto terhadap parlemen.
Bagian lain dari konstitusi baru yang mengkhawatirkan kelompok sekuler dan agama minoritas adalah presiden harus seorang muslim dan menegaskan bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi sumber utama berbagai aturan hukum. andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/472950/
Sebagian besar rakyat Suriah menyambut referendum itu. “Saya memilih karena ini merupakan hasil reformasi yang dikenalkan presiden. Jika sukses, kita akan menjadi negara demokrasi, tidak seperti Libya dan negara lainnya,” kata Balsam Kahila,32,kepada AFP. Referendum itu hanya untuk menyepakati penghapusan pasal mengenai kekuasaan Partai Baath yang telah berkuasa selama lima dekade.
Konstitusi baru akan disusun satu komite beranggota 29 orang yang ditunjuk langsung Presiden Suriah Bashar al-Assad.Komite akan menghilangkan pasal 8 undang-undang dasar saat ini. Pasal 8 sebenarnya membuat Partai Baath pimpinan Assad menjadi pemimpin negara dan rakyat Suriah. Jika pasal itu dihilangkan, kekuasaan tunggal yang selama ini dinikmati para petinggi partai sejak kudeta 1963 yang membuat Hafez al- Assad berkuasa bakal berakhir.
BBC melaporkan, konstitusi baru itu akan membentuk sistem politik baru berdasarkan pluralisme meskipun undangundang dasar ini melarang pembentukan partai politik berdasarkan agama. Namun, Assad masih memiliki kuasa besar dalam konstitusi baru. Meski konstitusi baru akan melucuti semua ciri-ciri Suriah sebagai negeri sosialis, pasal 60 tetap menekankan bahwa sebagian besar petinggi negara harus berbasis buruh dan petani.
Di bawah konstitusi baru nanti kekuasaan presiden juga masih besar. Presiden masih berwenang menunjuk perdana menteri, anggota kabinet,dan dalam kondisi tertentu bisa menggunakan veto terhadap parlemen.
Bagian lain dari konstitusi baru yang mengkhawatirkan kelompok sekuler dan agama minoritas adalah presiden harus seorang muslim dan menegaskan bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi sumber utama berbagai aturan hukum. andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/472950/
Komentar