Kasus Korupsi Filipina Lebih Luas
MANILA – Presiden Filipina Benigno Aquino memuji penangkapan mantan presiden Gloria Macapagal Arroyo sebagai bukti kesuksesan pemberantan korupsi. Tapi, para analis menyebutkan diperlukan berbagai langkah untuk menghentikan epidemi korupsi yang telah mewabah di Filipina.
Arroyo yang memerintah Filipina sejak 2001 hingga tahun lalu dituduh melakukan kecurangan pemilu pada Jumat (18/11). Belum cukup sampai pada penangkapan Arroyo saja, Aquino berjanji melakukan aksi yang besar-besaran dalam pemberantasan korupsi dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan selama pendahulunya itu berkuasa. ”Ini adalah buah reformasi kita melawan korupsi.
Prinsip di belakang reformasi ini adalah kesalahan harus dibuktikan,” ujar Aquino dikutip AFP. Putra mantan presiden Corazon ”Cory”Aquino itu meraih kemenangan pada pemilu tahun lalu setelah berkampanye untuk melakukan pemberantasan korupsi di segala sektor masyarakat.Korupsi merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Filipina. Aquino berjanji mengungkap korupsi orang yang paling berpengaruh.
Dia pun menargetkan Arroyo sebagai salah satu prioritas dalam pemberantasan korupsi.Apalagi, semua rakyat Filipina mengetahui kalau Arroyo merupakan salah seorang pemimpin paling korup dan presiden yang paling tidak populer setelah diktator Ferdinand Marcos pada 1980-an. Arroyo dituding menerima jutaan dolar dari kontrak pemerintah yang memperkaya dirinya, keluarga, dan para kroninya.
Arroyo dituding melakukan penipuan untuk memenangkan pemilu presiden pada 2004. Meski, dia membantah semua tuduhan itu. Sementara, para analis politik mengatakan bahwa keinginan Aquino dan sekutunya untuk menahan Arroyo merupakan sinyal positif dalam aksi memerangi korupsi. Namun, mereka belum melakukan aksi reformasi besarbesaran karena harus menggali lebih dalam akar-akar korupsi.
”Ide mereka untuk mendapatkan mangsa besar, tetapi itu saja belum cukup,” kata dosen ilmu politik Francisco Magno dari Universitas De La Salle di Filipina. ”Itu masih menjadi janji kampanye, retorika perubahan.” Magno mengungkapkan, salah prioritas utama pemerintah seharusnya memperkuat badan-badan, seperti pengadilan antikorupsi dan kantor penuntutan hukum. ”Institusi pengawas sangat lemah. Mereka perlu dikuatkan, diperlukan lebih banyak sumber daya. Gaji pegawai juga harus dibayar lebih tinggi,”katanya. ● andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/445562/
Arroyo yang memerintah Filipina sejak 2001 hingga tahun lalu dituduh melakukan kecurangan pemilu pada Jumat (18/11). Belum cukup sampai pada penangkapan Arroyo saja, Aquino berjanji melakukan aksi yang besar-besaran dalam pemberantasan korupsi dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan selama pendahulunya itu berkuasa. ”Ini adalah buah reformasi kita melawan korupsi.
Prinsip di belakang reformasi ini adalah kesalahan harus dibuktikan,” ujar Aquino dikutip AFP. Putra mantan presiden Corazon ”Cory”Aquino itu meraih kemenangan pada pemilu tahun lalu setelah berkampanye untuk melakukan pemberantasan korupsi di segala sektor masyarakat.Korupsi merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Filipina. Aquino berjanji mengungkap korupsi orang yang paling berpengaruh.
Dia pun menargetkan Arroyo sebagai salah satu prioritas dalam pemberantasan korupsi.Apalagi, semua rakyat Filipina mengetahui kalau Arroyo merupakan salah seorang pemimpin paling korup dan presiden yang paling tidak populer setelah diktator Ferdinand Marcos pada 1980-an. Arroyo dituding menerima jutaan dolar dari kontrak pemerintah yang memperkaya dirinya, keluarga, dan para kroninya.
Arroyo dituding melakukan penipuan untuk memenangkan pemilu presiden pada 2004. Meski, dia membantah semua tuduhan itu. Sementara, para analis politik mengatakan bahwa keinginan Aquino dan sekutunya untuk menahan Arroyo merupakan sinyal positif dalam aksi memerangi korupsi. Namun, mereka belum melakukan aksi reformasi besarbesaran karena harus menggali lebih dalam akar-akar korupsi.
”Ide mereka untuk mendapatkan mangsa besar, tetapi itu saja belum cukup,” kata dosen ilmu politik Francisco Magno dari Universitas De La Salle di Filipina. ”Itu masih menjadi janji kampanye, retorika perubahan.” Magno mengungkapkan, salah prioritas utama pemerintah seharusnya memperkuat badan-badan, seperti pengadilan antikorupsi dan kantor penuntutan hukum. ”Institusi pengawas sangat lemah. Mereka perlu dikuatkan, diperlukan lebih banyak sumber daya. Gaji pegawai juga harus dibayar lebih tinggi,”katanya. ● andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/445562/
Komentar