Masa Depan Palestina Ditentukan pada 11 November
NEW YORK – Permohonan Palestinan untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal diputuskan pada 11 November mendatang.
Para diplomat mengatakan, pada 11 November, para anggota duta besar Dewan Keamanan PBB untuk memutuskan apakah menerima keanggotaan Palestina atau tidak. Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengajukan aplikasi keanggotaan PBB pada 23 September.
Para diplomat, pertemuan pada 11 November mungkin bakal diakhiri dengan pemilihan. Amerika Serikat (AS) pasti akan menolak keanggota Palestina dan berencana memveto jika DK-PBB menyetujui keanggotaan Palestina.
Palestina telah lama sekali berstatus pengamat di PBB. Mereka menginginkan keanggota penuh PBB sehingga mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara layaknya Israel. Keanggotaan secara formal disetujui oleh Sidang Umum PBB beranggotakan 193 negara, tapi itu harus membutuhkan rekomendasi DK-PBB. Permintaan Palestina itu akan disalurkan melalui Lebanon yang merupakan satu-satunya negara Arab saat ini di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara tersebut.
“11 November mungkin akan menjadi akhir proses pertimbangan bagi Dewan Keamanan,” ujar diplomat senior PBB. “Jika Palestina menginginkan sebuah pemungutan suara, maka bakal digelar pemungutan suara.”
Dengan aturan PBB mengenai pengajuan keanggota, para diplomat DK-PBB mendiskusikan isu teknis apakah Palestina sebagai sebuah negara yang “cinta-damai” dan memenuhi kewajiban piagam PBB. Para diplomat mengatakan, indikasi sejauh ini bahwa Palestina akan menekankan pemungutan suara pada bulan depan, tetapi itu bakal berubah jika prospek ditingkatkan untuk menuju proses negoisasi damai.
Mediator internasional akan bertemu dengan para pejabat Israel dan Palestina pada 26 Oktober untuk menghidupkan perundingan damai yang telah berakhir lebih dari satu tahun. “Jika mereka membuat kemajuan, dan ada pertemuan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang. Itu tentunya bakal berdampak pada jadwal Dewan Keamanan PBB,” ujar pejabat senior PBB yang enggan disebutkan namanya, dikutip Reuters.
Banyak analis tidak memprediksi bakal munculnya terobosan. Pasalnya, Palestina tidak akan melanjutkan perundingan langsung tanpa adanya penghentian pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat.
Sepertinya, proposal Palestina itu bakal menemui kegagalan di DK-PBB. Pasalnya, sejauh ini Abbas telah meraih dukungan sembilan suara. Tapi, posisi AS mengancam untuk memveto menjadi hal yang memutuskan harapan bangsa Palestna. Untuk menjadi anggota penuh PBB, Palestina membutuhkan sembilan suara dan tidak ada veto.
Para diplomat memprediksi delapan anggota DK-PBB mendukung Palestina dan enam anggota lainnya memilih menolak atau abstain. Apalagi, belum ada keputusan dari Bosnia. Jika aplikasi mengalami kegagalan di DK-PBB, Palestina dapat mengajukan ke Sidang Umum PBB untuk meningkatkan status menjadi negara pengamat non-anggota.
Sementara itu dari Washington, Perdana Menteri (PM) Palestina Salam Fayyad mengatakan negaranya belum siapa berdialog dengan Israel seperti yang diajukan Kuartet Timur Tengah. “Penilaian kita menunjukkan bahwa kondisinya belum matang untuk menggelar perundingan,” katanya dalam pertemuan Gugus Tugas Amerika untuk Palestina, dikutip AFP.
Sebelumnya, PM Israel Benjamin Netanyahu mengutuk penolakan Palestina untuk bernegoisasi langsung dengan Israel pada perundingan 26 Oktober di Jerusalem. Perundingan itu dimediasi oleh Kuartet (AS, Uni Eropa, PBB, dan Rusia). (andika hendra m)
Para diplomat mengatakan, pada 11 November, para anggota duta besar Dewan Keamanan PBB untuk memutuskan apakah menerima keanggotaan Palestina atau tidak. Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengajukan aplikasi keanggotaan PBB pada 23 September.
Para diplomat, pertemuan pada 11 November mungkin bakal diakhiri dengan pemilihan. Amerika Serikat (AS) pasti akan menolak keanggota Palestina dan berencana memveto jika DK-PBB menyetujui keanggotaan Palestina.
Palestina telah lama sekali berstatus pengamat di PBB. Mereka menginginkan keanggota penuh PBB sehingga mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara layaknya Israel. Keanggotaan secara formal disetujui oleh Sidang Umum PBB beranggotakan 193 negara, tapi itu harus membutuhkan rekomendasi DK-PBB. Permintaan Palestina itu akan disalurkan melalui Lebanon yang merupakan satu-satunya negara Arab saat ini di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara tersebut.
“11 November mungkin akan menjadi akhir proses pertimbangan bagi Dewan Keamanan,” ujar diplomat senior PBB. “Jika Palestina menginginkan sebuah pemungutan suara, maka bakal digelar pemungutan suara.”
Dengan aturan PBB mengenai pengajuan keanggota, para diplomat DK-PBB mendiskusikan isu teknis apakah Palestina sebagai sebuah negara yang “cinta-damai” dan memenuhi kewajiban piagam PBB. Para diplomat mengatakan, indikasi sejauh ini bahwa Palestina akan menekankan pemungutan suara pada bulan depan, tetapi itu bakal berubah jika prospek ditingkatkan untuk menuju proses negoisasi damai.
Mediator internasional akan bertemu dengan para pejabat Israel dan Palestina pada 26 Oktober untuk menghidupkan perundingan damai yang telah berakhir lebih dari satu tahun. “Jika mereka membuat kemajuan, dan ada pertemuan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang. Itu tentunya bakal berdampak pada jadwal Dewan Keamanan PBB,” ujar pejabat senior PBB yang enggan disebutkan namanya, dikutip Reuters.
Banyak analis tidak memprediksi bakal munculnya terobosan. Pasalnya, Palestina tidak akan melanjutkan perundingan langsung tanpa adanya penghentian pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat.
Sepertinya, proposal Palestina itu bakal menemui kegagalan di DK-PBB. Pasalnya, sejauh ini Abbas telah meraih dukungan sembilan suara. Tapi, posisi AS mengancam untuk memveto menjadi hal yang memutuskan harapan bangsa Palestna. Untuk menjadi anggota penuh PBB, Palestina membutuhkan sembilan suara dan tidak ada veto.
Para diplomat memprediksi delapan anggota DK-PBB mendukung Palestina dan enam anggota lainnya memilih menolak atau abstain. Apalagi, belum ada keputusan dari Bosnia. Jika aplikasi mengalami kegagalan di DK-PBB, Palestina dapat mengajukan ke Sidang Umum PBB untuk meningkatkan status menjadi negara pengamat non-anggota.
Sementara itu dari Washington, Perdana Menteri (PM) Palestina Salam Fayyad mengatakan negaranya belum siapa berdialog dengan Israel seperti yang diajukan Kuartet Timur Tengah. “Penilaian kita menunjukkan bahwa kondisinya belum matang untuk menggelar perundingan,” katanya dalam pertemuan Gugus Tugas Amerika untuk Palestina, dikutip AFP.
Sebelumnya, PM Israel Benjamin Netanyahu mengutuk penolakan Palestina untuk bernegoisasi langsung dengan Israel pada perundingan 26 Oktober di Jerusalem. Perundingan itu dimediasi oleh Kuartet (AS, Uni Eropa, PBB, dan Rusia). (andika hendra m)
Komentar