Palestina Merdeka Diserahkan ke PBB
NEW YORK – Presiden Palestina Mahmud Abbas kemarin mengajukan permohonan bersejarah kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menjadikan negara Palestina sebagai anggota resmi lembaga itu.
Upaya itu datang di tengah penolakan Israel dan Amerika Serikat (AS). Abbas menyerahkan aplikasi formal itu kepada Sekjen PBB Ban Kimoon dalam pertemuan yang digelar kemarin pukul 11.35 waktu setempat atau tadi malam WIB. Abbas menyampai kan aplikasi formal itu di depan sidang Majelis Umum PBB kemarin. Ketika memasuki balai sidang Majelis Umum usai menyerahkan surat itu kepada Ban, Abbas mendapatkan sambutan berupa tepuk tangan meriah dan standing ovation dari beberapa delegasi PBB.
Abbas lantas berdiri di podium untuk menyampaikan pidato tahunannya. Abbas meminta Israel datang untuk berdamai. ”Saya katakan kepada Israel, datanglah untuk berdamai,” ujar Abbas dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, dikutip Reuters. Abbas memaparkan,Palestina akan meneruskan perlawanan terhadap pendudukan Israel dan memperingatkan, permukiman Yahudi menghancurkan solusi dua negara dan pemerintahan Otoritas Palestina.
”Seluruh usaha murni dan keras yang dilakukan pihakpihak internasional ini berulang kali diremukkan pemerintah Israel, yang lalu memupuskan harapan yang diraih dalam peluncuran negosiasi September lalu,” ujar Abbas. Israel segera merespons langkah Abbas tersebut. Juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Gidi Shmerling menyesalkan langkah itu.
”Kami yakin satu-satunya jalan damai adalah melalui negosiasi dan bukan langkah sepihak,” ujar Shmerling,kepada AFP. Setelah menerima surat itu, Ban berencana menyerahkan surat itu kepada Dewan Keamanan PBB. Namun, voting untuk menerima Palestina sebagai negara anggota penuh PBB bisa memakan waktu berpekan-pekan, menyebabkan lebih banyak waktu bagi perseteruan diplomatik.
Dari Palestina dilaporkan, warga Palestina tidak menyianyiakan momen historis itu, yang terjadi lebih dari 60 tahun setelah pembentukan negara Israel pada 1948. Televisitelevisi layar lebar dipasang di hampir seluruh pusat kota di Tepi Barat sehingga warga bisa menyaksikan Abbas menyampaikan pidato bersejarahnya di hadapan 193 negara anggota Majelis Umum PBB. Di Ramallah,ibu kota politik Tepi Barat, banyak mobil memasang bendera Palestina, poster-poster Abbas dan mendiang pendahulunya, Yasser Arafat, memenuhi jalanan.
Namun, keriaan itu tidak sejalan dengan Israel yang menempatkan 22.000 personel polisi dan penjaga perbatasan. Mereka dalam siaga tinggi diterjunkan di sepanjang Jalur Hijau antara Israel dan Tepi Barat,Yerusalem timur yang dirampas dan sekitar kota-kota Arab Israel. Kemarin tentara Israel bahkan dilaporkan menembak mati seorang warga Palestina dalam sebuah bentrokan yang meletus di dekat Nablus di Tepi Barat.
Pengajuan status keanggotaan PBB itu selanjutnya akan diteruskan ke Dewan Keamanan PBB. Palestina mendapatkan dukungan sembilan dari 15 anggota. Hingga sekarang, sikap AS tetap bersikeras akan memveto permohonan Palestina.Pengajuan keanggotaan penuh PBB itu juga merefleksikan perjuangan selama 20 tahun Palestina dalam mencapai perundingan perdamaian yang selalu gagal dengan Israel.
Penasihat diplomatik Abbas, Majdi Al-Khaldi, mengatakan Palestina yakin akan mendapatkan suara yang dibutuhkan. ”Tiga anggota Dewan Keamanan di bawah tekanan Amerika,” katanya, mengacu kepada Bosnia,Gabon, dan Nigeria. Selama ini keterwakilan Palestina di PBB direpresentasikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang memiliki status pengamat.
Bagi Palestina, upaya menjadi anggota penuh PBB bukan sekadar perlambang untuk menegaskan keberadaan mereka sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat. Keanggotaan penuh PBB tentu dapat memperkuat posisi mereka dalam perundingan damai dengan Israel. Sebelumnya beberapa menit sebelum penyerahan aplikasi itu,Kuartet Timur Tengah (Uni Eropa, AS, PBB, dan Rusia) terus menggelar negosiasi hingga Kamis (22/9) malam waktu setempat.
Tujuannya untuk mencapai satu titik yakni kompromi. ”Utusan Kuartet bertemu selama beberapa jam. Mereka melanjutkan dialog secara konstruktif dan akan bertemu lagi pada hari ini (Jumat waktu setempat atau Sabtu WIB),” ujar pejabat AS yang enggan disebutkan namanya. ”Kita tetap fokus mendukung Israel dan Palestina untuk kembali ke meja perundingan.” Tapi, Palestina sepertinya tidak akan mundur dari ambisinya untuk menjadi sebuah negara resmi.
Sebelumnya pada pidato di depan Majelis Umum PBB pada Rabu (21/9), Presiden AS Barack Obama mengatakan, rakyat Palestina berhak mendirikan negara, namun itu harus dilakukan melalui dialog dengan Israel. ”Saya yakin tidak ada jalan pintas untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade,” kata Obama. Pidato ini disampaikan ketika sejumlah pihak melakukan berbagai upaya untuk mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB.
Pidato itu langsung disambut kutukan dan cacian dalam demonstrasi yang berlangsung di Tepi Barat dan Gaza. Rakyat Palestina menuding Obama menutup mimpi mereka. ”Pidato itu tidak memenuhi harapan Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan yang diserukan pemerintahan AS bagi semua orang, kecuali Palestina,” ujar pimpinan negosiator Palestina,Saeb Erakat, dikutip AFP.
”Meski posisi yang tidak adil dan berada dalam tekanan, Presiden Abbas mengajukan permohonan negara Palestina di PBB melalui Dewan Keamanan.” Sementara itu, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengusulkan agar Palestina diberikan hak sementara sebagai negara pemantau nonanggota. Dia mengusulkan agar disusun jadwal perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam kurun waktu satu tahun.
Terhadap usul Sarkozy ini, Israel langsung menolak. Presiden Uni Eropa Herman Van Rompuy menyarankan Israel dan Palestina segera kembali ke perundingan langsung. ”Digelarnya perundingan langsung Israel dan Palestina merupakan agenda utama, ”katanya. Perdana Menteri Inggris David Cameron tidak menyebutkan sikap atas negara Palestina.
Tapi, dia menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk mendirikan negara sendiri. ”Perdamaian akan terwujud jika Palestina dan Israel duduk bersama dan berunding satu sama lain, menyusun kompromi, membangun kepercayaan dan kesepakatan,” katanya.
Indonesia Dukung Palestina
Sementara itu, Indonesia memandang bahwa pengajuan Palestina sebagai anggota PBB bukanlah tujuan akhir, melainkan harus menjadi katalis bagi dilanjutkannya proses perdamaian guna mencapai solusi akhir berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.Indonesia juga mengajak kaukus Gerakan Non-Blok (GNB) di PBB bersikap solid atas usulan Palestina itu.
”Kaukus GNB di DK PBB perlu menyampaikan sinyal yang kuat mengenai solidaritas dan kesatuan sikap kuat GNB terhadap keinginan rakyat Palestina,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Marty juga mengajak negara- negara GNB terus merapatkan diri dan bekerja sama guna mendukung keputusan bangsa Palestina itu.
Menlu juga mengingatkan kembali mengenai dukungan GNB yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB di Bali pada Mei lalu. ”Kita telah menyepakati rencana aksi untuk mendukung masalah Palestina dan pengajuan Palestina sebagai anggota tetap PBB pada sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB,” tuturnya. Marty menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung perjuangan Palestina dari awal.
”Bagi Indonesia, Palestina mewakili masalah utama perjuangan melawan kolonialisme. Sangat alamiah bagi kami dan GNB untuk mendukung aspirasi rakyat Palestina menentukan nasib dan kemerdekaan di tanahnya sendiri,” papar Marty. Hal yang dirasa perlu diantisipasi menyikapi harapan Palestina sebagai anggota PBB adalah memberikan ruang diplomatik yang cukup.
Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa Indonesia wajib memperjuangkan kemerdekaan Palestina meskipun perjuangan itu belum tentu berhasil untuk saat ini atau dalam waktu dekat. Kewajiban ini seperti tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia harus antipenjajahan dan turut menciptakan perdamaian dunia.
”Itu hukumnya wajib berhasil atau tidak urusan belakang. Pangeran Diponegoro berjuang lama, tapi ratusan tahun kemudian baru Indonesia merdeka,”tuturnya. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengapresiasi pemerintah yang menyatakan akan menggalang dukungan dari Gerakan Non-Blok bagi upaya Palestina memperoleh keanggotaan di PBB.
”Saya mengapresiasi Indonesia yang menyatakan akan menggalang dukungan dari GNB,” katanya seusai bersilaturahmi dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten, kemarin. andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/430455/38/
Upaya itu datang di tengah penolakan Israel dan Amerika Serikat (AS). Abbas menyerahkan aplikasi formal itu kepada Sekjen PBB Ban Kimoon dalam pertemuan yang digelar kemarin pukul 11.35 waktu setempat atau tadi malam WIB. Abbas menyampai kan aplikasi formal itu di depan sidang Majelis Umum PBB kemarin. Ketika memasuki balai sidang Majelis Umum usai menyerahkan surat itu kepada Ban, Abbas mendapatkan sambutan berupa tepuk tangan meriah dan standing ovation dari beberapa delegasi PBB.
Abbas lantas berdiri di podium untuk menyampaikan pidato tahunannya. Abbas meminta Israel datang untuk berdamai. ”Saya katakan kepada Israel, datanglah untuk berdamai,” ujar Abbas dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, dikutip Reuters. Abbas memaparkan,Palestina akan meneruskan perlawanan terhadap pendudukan Israel dan memperingatkan, permukiman Yahudi menghancurkan solusi dua negara dan pemerintahan Otoritas Palestina.
”Seluruh usaha murni dan keras yang dilakukan pihakpihak internasional ini berulang kali diremukkan pemerintah Israel, yang lalu memupuskan harapan yang diraih dalam peluncuran negosiasi September lalu,” ujar Abbas. Israel segera merespons langkah Abbas tersebut. Juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Gidi Shmerling menyesalkan langkah itu.
”Kami yakin satu-satunya jalan damai adalah melalui negosiasi dan bukan langkah sepihak,” ujar Shmerling,kepada AFP. Setelah menerima surat itu, Ban berencana menyerahkan surat itu kepada Dewan Keamanan PBB. Namun, voting untuk menerima Palestina sebagai negara anggota penuh PBB bisa memakan waktu berpekan-pekan, menyebabkan lebih banyak waktu bagi perseteruan diplomatik.
Dari Palestina dilaporkan, warga Palestina tidak menyianyiakan momen historis itu, yang terjadi lebih dari 60 tahun setelah pembentukan negara Israel pada 1948. Televisitelevisi layar lebar dipasang di hampir seluruh pusat kota di Tepi Barat sehingga warga bisa menyaksikan Abbas menyampaikan pidato bersejarahnya di hadapan 193 negara anggota Majelis Umum PBB. Di Ramallah,ibu kota politik Tepi Barat, banyak mobil memasang bendera Palestina, poster-poster Abbas dan mendiang pendahulunya, Yasser Arafat, memenuhi jalanan.
Namun, keriaan itu tidak sejalan dengan Israel yang menempatkan 22.000 personel polisi dan penjaga perbatasan. Mereka dalam siaga tinggi diterjunkan di sepanjang Jalur Hijau antara Israel dan Tepi Barat,Yerusalem timur yang dirampas dan sekitar kota-kota Arab Israel. Kemarin tentara Israel bahkan dilaporkan menembak mati seorang warga Palestina dalam sebuah bentrokan yang meletus di dekat Nablus di Tepi Barat.
Pengajuan status keanggotaan PBB itu selanjutnya akan diteruskan ke Dewan Keamanan PBB. Palestina mendapatkan dukungan sembilan dari 15 anggota. Hingga sekarang, sikap AS tetap bersikeras akan memveto permohonan Palestina.Pengajuan keanggotaan penuh PBB itu juga merefleksikan perjuangan selama 20 tahun Palestina dalam mencapai perundingan perdamaian yang selalu gagal dengan Israel.
Penasihat diplomatik Abbas, Majdi Al-Khaldi, mengatakan Palestina yakin akan mendapatkan suara yang dibutuhkan. ”Tiga anggota Dewan Keamanan di bawah tekanan Amerika,” katanya, mengacu kepada Bosnia,Gabon, dan Nigeria. Selama ini keterwakilan Palestina di PBB direpresentasikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang memiliki status pengamat.
Bagi Palestina, upaya menjadi anggota penuh PBB bukan sekadar perlambang untuk menegaskan keberadaan mereka sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat. Keanggotaan penuh PBB tentu dapat memperkuat posisi mereka dalam perundingan damai dengan Israel. Sebelumnya beberapa menit sebelum penyerahan aplikasi itu,Kuartet Timur Tengah (Uni Eropa, AS, PBB, dan Rusia) terus menggelar negosiasi hingga Kamis (22/9) malam waktu setempat.
Tujuannya untuk mencapai satu titik yakni kompromi. ”Utusan Kuartet bertemu selama beberapa jam. Mereka melanjutkan dialog secara konstruktif dan akan bertemu lagi pada hari ini (Jumat waktu setempat atau Sabtu WIB),” ujar pejabat AS yang enggan disebutkan namanya. ”Kita tetap fokus mendukung Israel dan Palestina untuk kembali ke meja perundingan.” Tapi, Palestina sepertinya tidak akan mundur dari ambisinya untuk menjadi sebuah negara resmi.
Sebelumnya pada pidato di depan Majelis Umum PBB pada Rabu (21/9), Presiden AS Barack Obama mengatakan, rakyat Palestina berhak mendirikan negara, namun itu harus dilakukan melalui dialog dengan Israel. ”Saya yakin tidak ada jalan pintas untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade,” kata Obama. Pidato ini disampaikan ketika sejumlah pihak melakukan berbagai upaya untuk mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB.
Pidato itu langsung disambut kutukan dan cacian dalam demonstrasi yang berlangsung di Tepi Barat dan Gaza. Rakyat Palestina menuding Obama menutup mimpi mereka. ”Pidato itu tidak memenuhi harapan Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan yang diserukan pemerintahan AS bagi semua orang, kecuali Palestina,” ujar pimpinan negosiator Palestina,Saeb Erakat, dikutip AFP.
”Meski posisi yang tidak adil dan berada dalam tekanan, Presiden Abbas mengajukan permohonan negara Palestina di PBB melalui Dewan Keamanan.” Sementara itu, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengusulkan agar Palestina diberikan hak sementara sebagai negara pemantau nonanggota. Dia mengusulkan agar disusun jadwal perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam kurun waktu satu tahun.
Terhadap usul Sarkozy ini, Israel langsung menolak. Presiden Uni Eropa Herman Van Rompuy menyarankan Israel dan Palestina segera kembali ke perundingan langsung. ”Digelarnya perundingan langsung Israel dan Palestina merupakan agenda utama, ”katanya. Perdana Menteri Inggris David Cameron tidak menyebutkan sikap atas negara Palestina.
Tapi, dia menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk mendirikan negara sendiri. ”Perdamaian akan terwujud jika Palestina dan Israel duduk bersama dan berunding satu sama lain, menyusun kompromi, membangun kepercayaan dan kesepakatan,” katanya.
Indonesia Dukung Palestina
Sementara itu, Indonesia memandang bahwa pengajuan Palestina sebagai anggota PBB bukanlah tujuan akhir, melainkan harus menjadi katalis bagi dilanjutkannya proses perdamaian guna mencapai solusi akhir berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.Indonesia juga mengajak kaukus Gerakan Non-Blok (GNB) di PBB bersikap solid atas usulan Palestina itu.
”Kaukus GNB di DK PBB perlu menyampaikan sinyal yang kuat mengenai solidaritas dan kesatuan sikap kuat GNB terhadap keinginan rakyat Palestina,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Marty juga mengajak negara- negara GNB terus merapatkan diri dan bekerja sama guna mendukung keputusan bangsa Palestina itu.
Menlu juga mengingatkan kembali mengenai dukungan GNB yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri GNB di Bali pada Mei lalu. ”Kita telah menyepakati rencana aksi untuk mendukung masalah Palestina dan pengajuan Palestina sebagai anggota tetap PBB pada sesi ke-66 Sidang Majelis Umum PBB,” tuturnya. Marty menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung perjuangan Palestina dari awal.
”Bagi Indonesia, Palestina mewakili masalah utama perjuangan melawan kolonialisme. Sangat alamiah bagi kami dan GNB untuk mendukung aspirasi rakyat Palestina menentukan nasib dan kemerdekaan di tanahnya sendiri,” papar Marty. Hal yang dirasa perlu diantisipasi menyikapi harapan Palestina sebagai anggota PBB adalah memberikan ruang diplomatik yang cukup.
Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa Indonesia wajib memperjuangkan kemerdekaan Palestina meskipun perjuangan itu belum tentu berhasil untuk saat ini atau dalam waktu dekat. Kewajiban ini seperti tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia harus antipenjajahan dan turut menciptakan perdamaian dunia.
”Itu hukumnya wajib berhasil atau tidak urusan belakang. Pangeran Diponegoro berjuang lama, tapi ratusan tahun kemudian baru Indonesia merdeka,”tuturnya. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengapresiasi pemerintah yang menyatakan akan menggalang dukungan dari Gerakan Non-Blok bagi upaya Palestina memperoleh keanggotaan di PBB.
”Saya mengapresiasi Indonesia yang menyatakan akan menggalang dukungan dari GNB,” katanya seusai bersilaturahmi dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten, kemarin. andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/430455/38/
Komentar