Palestina dan AS Berebut Pengaruh
NEW YORK – Delegasi Palestina terus bertarung untuk mendapatkan dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DK PBB) atas keanggotaan secara penuh pada lembaga dunia itu.
Sementara Amerika Serikat (AS) terus menggunakan senjata diplomasinya untuk menggagalkan keinginan Palestina itu. DK PBB menggelar pertemuan pertamanya membahas aplikasi dari Palestina itu pada Senin (26/9) waktu setempat. Mereka bakal bertemu kembali pada Rabu (hari ini) untuk secara formal mengirimkan permintaan yang dibuat oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas kepada komite keanggotaan.
Kampanye Palestina itu menghadapi pertarungan sengit karena AS berjanji akan memveto segala bentuk resolusi untuk mendukung aplikasi itu. Sepertinya pemungutan suara oleh dewan yang beranggotakan 15 negara itu dilaksanakan dalam beberapa pekan mendatang.Tapi, lobi intensif telah digelar. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, delegasi Palestina telah mengirimkan beberapa utusan ke anggota DK PBB seperti Bosnia, Gabon,dan Nigeria.“Itu semua untuk mendapatkan dukungan,” katanya dikutip AFP. AS dan Israel berkeinginan melaksanakan perundingan langsung untuk menghasilkan kesepakatan.
Kedua negara juga melakukan lobi intensif kepada anggota DK PBB untuk menentang ataupun abstain dalam resolusi yang dihasilkan. Jika resolusi tidak memperoleh sembilan suara untuk menang,AS tidak akan menggunakan hak vetonya. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Lebanon Nijab Mikati di kantor pusat PBB pada Senin.Lebanon berada pada posisi mendukung Palestina. Hillary juga melobi Menteri Luar Negeri Kolombia Maria Angela Holguin.
Para diplomat menyatakan sebenarnya Palestina telah mendapatkan sembilan negara dari 15 negara anggota DK PBB. Sembilan negara itu mengakui negara Palestina. Tapi, para diplomat menyatakan Palestina akan terus berjuang untuk mempertahankan dukungan sembilan negara itu. Namun, hanya China, Rusia, Lebanon, India,Afrika Selatan,dan Brasil yang telah mendeklarasikan dukungan untuk Palestina.Palestina membutuhkan tiga negara lain untuk mendeklarasikan dukungannya.
“Ini merupakan latihan di mana ada tekanan kuat kepada anggota DK, tetapi kita tetap percaya dengan kawan-kawan kita,”kata Mansour.Meski ada penentangan AS,Mansour menyerukan DK PBB untuk “menyinkronkan lembaga itu dengan sejarah”dan mendukung keanggotaan Palestina. Mansour mengatakan, 9 anggota DK merupakan bagian dari 131 anggota PBB.“Mereka merupakan anggota PBB dan mengakui negara Palestina. Saya berharap mereka akan memberikan suara positif dan dukungan,”katanya seperti dikutip Reuters.
Normalnya, DK PBB akan melakukan kajiannya terhadap pengajuan keanggotaan PBB tidak lebih dari 35 hari.Pada bulan Juli,pengajuan Sudan Selatan sebagai anggota PBB yang ke-193 itu berlangsung lancar dan langsung disetujui dalam beberapa hari. Presiden AS Barack Obama mengatakan kepada Abbas secara terbuka dan pribadi di PBB pekan lalu bahwa tidak akan ada sebuah negara Palestina tanpa kesepakatan dengan Israel yang dicapai melalui perundingan langsung. Kuartet Timur Tengah (AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB) mengajukan tawaran baru untuk perundingan antara Palestina dan Israel.
Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle memberikan dukungan yang kuat bagi inisiatif kuartet itu dalam pidatonya kepada Majelis Umum PBB pada hari Senin. “Dua negara berdampingan dalam damai adalah mungkin.Namun, ini hanya dapat dicapai melalui negosiasi,” katanya. “Konfrontasi kata-kata di sini, di New York tidak harus jadi pemicu bagi eskalasi kekerasan diTimurTengah,”tambahnya. Jika usul ke DK PBB untuk menjadi anggota penuh PBB gagal, Palestina diperkirakan akan maju ke Majelis Umum PBB untuk meminta jadi negara pengamat.
Palestina akan hampir pasti mendapatkan mayoritas dukungan. Prancis bahkan menyerukan agar Palestina diberi status negara pengamat dalam upaya meredakan ketegangan diplomatik. Dalam tulisannya di BBC, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri AS PJ Crowley memaparkan, ancaman veto yang dilontarkan Obama telah membuat kredibilitas AS rusak.“Kecuali AS punya lebih dari sekadar veto yang bisa ditawarkan untuk merespons usaha Palestina mendapatkan keanggotaan penuh di PBB, maka pidato Presiden Obama di Kairo pada 2009 hanya tinggal kata-kata,”ujar Crowley.
Menurut Crowley,ancaman veto itu adalah kegagalan kebijakan. Apalagi pada tahun lalu, Obama telah menyatakan menyambut pemerintahan baru masuk PBB.“Nyatanya, pemerintahan itu adalah Dewan Transisi Nasional (NTC) dari Libya,”papar Crowley.“Kenyataan bahwa pemerintahan itu bukan Otoritas Palestina sangat disayangkan.” andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431230/
Sementara Amerika Serikat (AS) terus menggunakan senjata diplomasinya untuk menggagalkan keinginan Palestina itu. DK PBB menggelar pertemuan pertamanya membahas aplikasi dari Palestina itu pada Senin (26/9) waktu setempat. Mereka bakal bertemu kembali pada Rabu (hari ini) untuk secara formal mengirimkan permintaan yang dibuat oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas kepada komite keanggotaan.
Kampanye Palestina itu menghadapi pertarungan sengit karena AS berjanji akan memveto segala bentuk resolusi untuk mendukung aplikasi itu. Sepertinya pemungutan suara oleh dewan yang beranggotakan 15 negara itu dilaksanakan dalam beberapa pekan mendatang.Tapi, lobi intensif telah digelar. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, delegasi Palestina telah mengirimkan beberapa utusan ke anggota DK PBB seperti Bosnia, Gabon,dan Nigeria.“Itu semua untuk mendapatkan dukungan,” katanya dikutip AFP. AS dan Israel berkeinginan melaksanakan perundingan langsung untuk menghasilkan kesepakatan.
Kedua negara juga melakukan lobi intensif kepada anggota DK PBB untuk menentang ataupun abstain dalam resolusi yang dihasilkan. Jika resolusi tidak memperoleh sembilan suara untuk menang,AS tidak akan menggunakan hak vetonya. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Lebanon Nijab Mikati di kantor pusat PBB pada Senin.Lebanon berada pada posisi mendukung Palestina. Hillary juga melobi Menteri Luar Negeri Kolombia Maria Angela Holguin.
Para diplomat menyatakan sebenarnya Palestina telah mendapatkan sembilan negara dari 15 negara anggota DK PBB. Sembilan negara itu mengakui negara Palestina. Tapi, para diplomat menyatakan Palestina akan terus berjuang untuk mempertahankan dukungan sembilan negara itu. Namun, hanya China, Rusia, Lebanon, India,Afrika Selatan,dan Brasil yang telah mendeklarasikan dukungan untuk Palestina.Palestina membutuhkan tiga negara lain untuk mendeklarasikan dukungannya.
“Ini merupakan latihan di mana ada tekanan kuat kepada anggota DK, tetapi kita tetap percaya dengan kawan-kawan kita,”kata Mansour.Meski ada penentangan AS,Mansour menyerukan DK PBB untuk “menyinkronkan lembaga itu dengan sejarah”dan mendukung keanggotaan Palestina. Mansour mengatakan, 9 anggota DK merupakan bagian dari 131 anggota PBB.“Mereka merupakan anggota PBB dan mengakui negara Palestina. Saya berharap mereka akan memberikan suara positif dan dukungan,”katanya seperti dikutip Reuters.
Normalnya, DK PBB akan melakukan kajiannya terhadap pengajuan keanggotaan PBB tidak lebih dari 35 hari.Pada bulan Juli,pengajuan Sudan Selatan sebagai anggota PBB yang ke-193 itu berlangsung lancar dan langsung disetujui dalam beberapa hari. Presiden AS Barack Obama mengatakan kepada Abbas secara terbuka dan pribadi di PBB pekan lalu bahwa tidak akan ada sebuah negara Palestina tanpa kesepakatan dengan Israel yang dicapai melalui perundingan langsung. Kuartet Timur Tengah (AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB) mengajukan tawaran baru untuk perundingan antara Palestina dan Israel.
Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle memberikan dukungan yang kuat bagi inisiatif kuartet itu dalam pidatonya kepada Majelis Umum PBB pada hari Senin. “Dua negara berdampingan dalam damai adalah mungkin.Namun, ini hanya dapat dicapai melalui negosiasi,” katanya. “Konfrontasi kata-kata di sini, di New York tidak harus jadi pemicu bagi eskalasi kekerasan diTimurTengah,”tambahnya. Jika usul ke DK PBB untuk menjadi anggota penuh PBB gagal, Palestina diperkirakan akan maju ke Majelis Umum PBB untuk meminta jadi negara pengamat.
Palestina akan hampir pasti mendapatkan mayoritas dukungan. Prancis bahkan menyerukan agar Palestina diberi status negara pengamat dalam upaya meredakan ketegangan diplomatik. Dalam tulisannya di BBC, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri AS PJ Crowley memaparkan, ancaman veto yang dilontarkan Obama telah membuat kredibilitas AS rusak.“Kecuali AS punya lebih dari sekadar veto yang bisa ditawarkan untuk merespons usaha Palestina mendapatkan keanggotaan penuh di PBB, maka pidato Presiden Obama di Kairo pada 2009 hanya tinggal kata-kata,”ujar Crowley.
Menurut Crowley,ancaman veto itu adalah kegagalan kebijakan. Apalagi pada tahun lalu, Obama telah menyatakan menyambut pemerintahan baru masuk PBB.“Nyatanya, pemerintahan itu adalah Dewan Transisi Nasional (NTC) dari Libya,”papar Crowley.“Kenyataan bahwa pemerintahan itu bukan Otoritas Palestina sangat disayangkan.” andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431230/
Komentar