27 Juta Orang Jadi Korban Trafficking
WASHINGTON – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kemarin merilis daftar negara yang tidak memberikan perhatian penuh terhadap perdagangan manusia, seperti Republik Demokratik Kongo, Korea Utara, Arab Saudi, dan Iran.
Itu semua diungkapkan dalam Laporan Perdagangan Manusia 2011 yang menyelidiki 184 negara dalam memerangi eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern. Laporan tahunan itu juga menganalisis negara yang paling buruk kebijakannya dalam perdagangan manusia.
Washington masih menganggap Iran sebagai sumber, wilayah transit, dan negara tujuan bagi lelaki, perempuan, dan anak-anak yang dijadikan perdagangan seks dan kerja paksa. Analisis Departemen Luar Negeri AS juga menyebut beberapa negara yang mengalami kondisi khusus karena adanya kekurangmampuan pemerintah dalam menangani perdagangan manusia.
Haiti adalah negara yang selama enam tahun berturut-turut masuk dalam daftar. Gempa bumi pada 2010 menyebabkan Haiti tidak mampu memerangi perdagangan manusia (human trafficking),begitu pun Pantai Gading dan Somalia. Kemenlu AS juga menyebutkan bahwa 27 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia.Sekitar 100.000 korban di antaranya berada di AS.
Dalam pembukaan laporan itu, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menggambarkan kunjungannya ke sebuah penampungan korban perdagangan manusia pada tahun lalu.”Saya sangat tersentuh ketika anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah menengah harus menjadi budak di tempat prostitusi,”tulis Hillary dikutip dari CNN.
Hillary menyatakan,semua pihak mengetahui bahwa semua orang di seluruh dunia pasti akan tersentuh ketika melihat mata gadis-gadis itu. ”Mendengarkan cerita mereka menunjukkan bahwa tragedi perbudakan modern memang ada,”tulis Hillary. ”Jumlah kasus perdagangan manusia di seluruh dunia relatif statis,” kata Hillary dalam acara pemaparan laporan global itu.
”Jadi,ukuran kesuksesan sekarang bukan hanya dilihat dari kepemilikan undang-undang oleh suatu negara. Sekarang kita harus memastikan bahwa hukum telah ditegakkan dan bahwa negara sudah siap untuk itu.” AS membagi tiga lapis negara yang dianggap tidak berpihak terhadap pencegahan perdagangan manusia.
Lapis pertama adalah Myanmar,Kuba, Iran,KoreaUtara,danZimbabwe. Pada lapis kedua ada sekutu AS di Timur Tengah, yakni Kuwait dan Arab Saudi. Sedangkan, lapis ketiga diisi antara lain oleh Lebanon, Turkmenistan, Mikronesia, dan enam wilayah Afrika. Selain itu,turut disertakan nama enam negara yang dinilai menyalahi hukum AS terkait penggunaan tentara anak, yakni Myanmar, Chad, Republik Demokrasi Kongo, Somalia, Sudan,danYaman.
Hillary menyebutkan bahwa inti dari dikeluarkannya laporan ini adalah untuk mendorong negara-negara lebih bertindak. ”Laporan itu sendiri adalah salah satu alat. Hal yang menarik bagi kami adalah dapat bekerja sama dengan negara lain di seluruh dunia dan mengupayakan agar pemerintah kami mendapat hasilnya,” katanya.
Kemudian, laporan itu mengatakan bahwa AS tetaplah sumber, transit dan tujuan untuk pria,wanita, dan anakanak yang menjadi pekerja paksa,korban hutang,dan korban perdagangan seks.Perdagangan manusia telah mengeksploitasi program visa AS yang mengizinkan pekerja sementara seperti orang yang pura-pura ingin bekerja di industri lanskap, pertanian, dan pariwisata.
Laporan itu juga menunjukkan bagaimana pelaku perdagangan manusia menjalankan operasinya dan jenis korban yang biasanya dieksploitasi. Selain itu dan yang lebih penting, disampaikan penjelasan soal pemerintahan mana yang melindungi dan tidak melindungi rakyatnya dari perdagangan manusia.
Misalnya, 148 negara yang menandatangani Protokol Palermo, upaya internasional dalam memerangi perdagangan manusia yang dipimpin PBB, ternyata tidak semua negara meratifikasi dengan undang-undang di negaranya. Pejabat Keenlu AS Luis CdeBaca menuturkan, hanya 130 negara di seluruh dunia yang menganggap perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan. ● andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/409062/
Itu semua diungkapkan dalam Laporan Perdagangan Manusia 2011 yang menyelidiki 184 negara dalam memerangi eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern. Laporan tahunan itu juga menganalisis negara yang paling buruk kebijakannya dalam perdagangan manusia.
Washington masih menganggap Iran sebagai sumber, wilayah transit, dan negara tujuan bagi lelaki, perempuan, dan anak-anak yang dijadikan perdagangan seks dan kerja paksa. Analisis Departemen Luar Negeri AS juga menyebut beberapa negara yang mengalami kondisi khusus karena adanya kekurangmampuan pemerintah dalam menangani perdagangan manusia.
Haiti adalah negara yang selama enam tahun berturut-turut masuk dalam daftar. Gempa bumi pada 2010 menyebabkan Haiti tidak mampu memerangi perdagangan manusia (human trafficking),begitu pun Pantai Gading dan Somalia. Kemenlu AS juga menyebutkan bahwa 27 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia.Sekitar 100.000 korban di antaranya berada di AS.
Dalam pembukaan laporan itu, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menggambarkan kunjungannya ke sebuah penampungan korban perdagangan manusia pada tahun lalu.”Saya sangat tersentuh ketika anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah menengah harus menjadi budak di tempat prostitusi,”tulis Hillary dikutip dari CNN.
Hillary menyatakan,semua pihak mengetahui bahwa semua orang di seluruh dunia pasti akan tersentuh ketika melihat mata gadis-gadis itu. ”Mendengarkan cerita mereka menunjukkan bahwa tragedi perbudakan modern memang ada,”tulis Hillary. ”Jumlah kasus perdagangan manusia di seluruh dunia relatif statis,” kata Hillary dalam acara pemaparan laporan global itu.
”Jadi,ukuran kesuksesan sekarang bukan hanya dilihat dari kepemilikan undang-undang oleh suatu negara. Sekarang kita harus memastikan bahwa hukum telah ditegakkan dan bahwa negara sudah siap untuk itu.” AS membagi tiga lapis negara yang dianggap tidak berpihak terhadap pencegahan perdagangan manusia.
Lapis pertama adalah Myanmar,Kuba, Iran,KoreaUtara,danZimbabwe. Pada lapis kedua ada sekutu AS di Timur Tengah, yakni Kuwait dan Arab Saudi. Sedangkan, lapis ketiga diisi antara lain oleh Lebanon, Turkmenistan, Mikronesia, dan enam wilayah Afrika. Selain itu,turut disertakan nama enam negara yang dinilai menyalahi hukum AS terkait penggunaan tentara anak, yakni Myanmar, Chad, Republik Demokrasi Kongo, Somalia, Sudan,danYaman.
Hillary menyebutkan bahwa inti dari dikeluarkannya laporan ini adalah untuk mendorong negara-negara lebih bertindak. ”Laporan itu sendiri adalah salah satu alat. Hal yang menarik bagi kami adalah dapat bekerja sama dengan negara lain di seluruh dunia dan mengupayakan agar pemerintah kami mendapat hasilnya,” katanya.
Kemudian, laporan itu mengatakan bahwa AS tetaplah sumber, transit dan tujuan untuk pria,wanita, dan anakanak yang menjadi pekerja paksa,korban hutang,dan korban perdagangan seks.Perdagangan manusia telah mengeksploitasi program visa AS yang mengizinkan pekerja sementara seperti orang yang pura-pura ingin bekerja di industri lanskap, pertanian, dan pariwisata.
Laporan itu juga menunjukkan bagaimana pelaku perdagangan manusia menjalankan operasinya dan jenis korban yang biasanya dieksploitasi. Selain itu dan yang lebih penting, disampaikan penjelasan soal pemerintahan mana yang melindungi dan tidak melindungi rakyatnya dari perdagangan manusia.
Misalnya, 148 negara yang menandatangani Protokol Palermo, upaya internasional dalam memerangi perdagangan manusia yang dipimpin PBB, ternyata tidak semua negara meratifikasi dengan undang-undang di negaranya. Pejabat Keenlu AS Luis CdeBaca menuturkan, hanya 130 negara di seluruh dunia yang menganggap perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan. ● andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/409062/
Komentar