PM Nepal Bersedia Mundur
KATHMANDU– Partai-partai politik Nepal kemarin sepakat memperpanjang masa kerja parlemen selama tiga bulan. Tercapai juga kesepakatan agar Perdana Menteri (PM) Nepal Jhalanath Khanal segera mengundurkan diri.
Kesepakatan itu mengakhiri ketegangan negosiasi masa depan parlemen Nepal atau Dewan Konstituen yang terpilih pada 2008.Dewan Konstituen diberi mandat selama dua tahun untuk menyusun konstitusi baru bagi republik yang baru berdiri itu. Meski telah diperpanjang 12 bulan, mereka tidak mampu merampungkan tugasnya karena negosiasi alot di antara partai politik terbesar.
Ketua Partai UML (Unified Marxist-Leninist) yang berkuasa, Bhim Rawal, menegaskan bahwa anggota parlemen kubu oposisi sepakat memberikan tambahan waktu selama tiga bulan ke depan. Dia juga menyatakan ada kesepakatan agar PM Khanal mengundurkan diri untuk membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan baru.Waktu pengunduran diri Khanal belum ditentukan. ”Semua partai juga berkomitmen menghasilkan draf konstitusi tepat waktu,” tegas Rawal,seperti dikutip AFP.
Pengunduran diri PM dilakukan setelah adanya ke-sepakatan. ”Pengunduran diri PM akan dilakukan beberapa hari setelah tercapai ke-sepakatan; dan siapa yang akan memimpin pemerintahan, dipilih melalui konsensus di antara partai politik,” ujar anggota parlemen, Bimalendra Nidhi, kepada kantor berita PTI. Sebelumnya, ribuan orang berkumpul di luar gedung parlemen mendesak agar masa aktif dewan diperpanjang.
”Tidak ada alternatif lain selain memperpanjang masa aktif parlemen,”ujar Jitman Thapa, 48, pedagang. ”Begitu banyak orang berkumpul untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, para pemimpin harus mewujudkan konstitusi sesuai dengan masa perpanjangan itu.” Rakyat tidak ingin terulangnya perang sipil selama satu dekade, yang diakhiri dengan penghapusan monarki dua tahun silam.
Ketidakstabilan politik Nepal justru menghancurkan perekonomian dan memaksa warga Nepal mencari pekerjaan di luar negeri. Selama beberapa pekan terakhir, ribuan rakyat berdemonstrasi mengecam lambatnya para politikus menyusun konstitusi baru. Polisi telah menangkap 12 orang pada Sabtu (28/5) karena dituduh membuat kerusuhan.Mereka ingin menerobos barikade yang dibuat polisi di depan gedung parlemen.
”Situasi semakin rusuh dan kita tidak ingin ada satu pun kelompok yang mengambil keuntungan,” ujar juru bicara kepolisian Nawaraj Dahkal. Tekanan internasional terhadap Nepal semakin besar. Mereka meminta Nepal mampu menemukan resolusi atas krisis yang semakin mengancam dalam beberapa hari terakhir. ● andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/402245/
Kesepakatan itu mengakhiri ketegangan negosiasi masa depan parlemen Nepal atau Dewan Konstituen yang terpilih pada 2008.Dewan Konstituen diberi mandat selama dua tahun untuk menyusun konstitusi baru bagi republik yang baru berdiri itu. Meski telah diperpanjang 12 bulan, mereka tidak mampu merampungkan tugasnya karena negosiasi alot di antara partai politik terbesar.
Ketua Partai UML (Unified Marxist-Leninist) yang berkuasa, Bhim Rawal, menegaskan bahwa anggota parlemen kubu oposisi sepakat memberikan tambahan waktu selama tiga bulan ke depan. Dia juga menyatakan ada kesepakatan agar PM Khanal mengundurkan diri untuk membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan baru.Waktu pengunduran diri Khanal belum ditentukan. ”Semua partai juga berkomitmen menghasilkan draf konstitusi tepat waktu,” tegas Rawal,seperti dikutip AFP.
Pengunduran diri PM dilakukan setelah adanya ke-sepakatan. ”Pengunduran diri PM akan dilakukan beberapa hari setelah tercapai ke-sepakatan; dan siapa yang akan memimpin pemerintahan, dipilih melalui konsensus di antara partai politik,” ujar anggota parlemen, Bimalendra Nidhi, kepada kantor berita PTI. Sebelumnya, ribuan orang berkumpul di luar gedung parlemen mendesak agar masa aktif dewan diperpanjang.
”Tidak ada alternatif lain selain memperpanjang masa aktif parlemen,”ujar Jitman Thapa, 48, pedagang. ”Begitu banyak orang berkumpul untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, para pemimpin harus mewujudkan konstitusi sesuai dengan masa perpanjangan itu.” Rakyat tidak ingin terulangnya perang sipil selama satu dekade, yang diakhiri dengan penghapusan monarki dua tahun silam.
Ketidakstabilan politik Nepal justru menghancurkan perekonomian dan memaksa warga Nepal mencari pekerjaan di luar negeri. Selama beberapa pekan terakhir, ribuan rakyat berdemonstrasi mengecam lambatnya para politikus menyusun konstitusi baru. Polisi telah menangkap 12 orang pada Sabtu (28/5) karena dituduh membuat kerusuhan.Mereka ingin menerobos barikade yang dibuat polisi di depan gedung parlemen.
”Situasi semakin rusuh dan kita tidak ingin ada satu pun kelompok yang mengambil keuntungan,” ujar juru bicara kepolisian Nawaraj Dahkal. Tekanan internasional terhadap Nepal semakin besar. Mereka meminta Nepal mampu menemukan resolusi atas krisis yang semakin mengancam dalam beberapa hari terakhir. ● andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/402245/
Komentar