Al-Bishry Pimpin Komisi Amandemen Konstitusi
KAIRO (SINDO) – Dewan Tinggi Militer Mesir kemarin telah menunjuk Tareq al-Bishry, seorang pensiunan hakim, sebagai Kepala Komite Amandemen Konstitusi Mesir untuk merumuskan perubahan konstitusi.
Tareq al-Bishry dikenal sebagai pendukung peradilan yang independen. Harapannya, reformasi konstitusi yang dipimpin Bishry mampu mengubah peradilan Mesir selama ini yang digunakan sebagai kepanjangan tangan pemerintah Hosni Mubarak yang berkuasa lebih dari 30-an tahun. Tumpuan masa depan Mesir yang lebih adil pun berada di tangan Bishry.
”Saya telah dipilih Dewan Tinggi Militer sebagai Kepala Komite Amanden,” tutur Bishry kepada Reuters. Kini masa depan Mesir ada di tangan Bishry untuk memimpin perumusan konstitusi yang ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan. Kemarin, militer Mesir juga telah membentuk panel untuk membuat amendemen konstitusi. Panel itu dibentuk setelah badan amandemen bertemu kepala junta yang saat ini berkuasa untuk kali pertama.
”Angkatan Bersenjata ingin menyerahkan kekuasaan sesegera mungkin. Mereka ingin mengamandemen konstitusi,” tutur Sobhi Saleh, pengacara dan mantan anggota parlemen dari oposisi Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim/IM). Para aktivis mengungkapkan dewan militer telah memberi tahu bahwa amendemen konstitusi segera dirancang dan segera digelarnya pemilihan umum dalam waktu dua bulan mendatang.Konstitusi saat ini telah dibekukan oleh dewan militer.
Para aktivis telah meminta beberapa perubahan,termasuk menjadikan pemilihan presiden secara jujur dan membatasi masa jabatan presiden. Para aktivis pun meminta agar pemilihan presiden dapat diikuti beberapa calon presiden. Perlu diketahui bahwa konstitusi selama pemerintahan Mubarak telah memberikan jaminan penuh kepada para kroni-kroni kekuasaan untuk memanfaatkan hukum.
Hukum yang dikendalikan Mubarak pun justru makin memperkuat posisinya. Bishry dikenal sebagai hakim yang vokal pada masa pemerintahan Mubarak. Setelah pemilihan parlemen pada 2000,Bishry mengatakan sistem peradilan harus diberikan kuasa untuk mengawasi jalannya pemungutan suara.Namun justru sebaliknya,dia justru dimarginalkan dalam proses pemungutan suara pada rezim Mubarak.
Sementara itu, Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim/IM) kemarin mengumumkan akan mengajukan aplikasi untuk menjadi partai politik.”IM mengusung misi demokratik, negara sipil yang menekankan prinsip universal seperti kebebasan dan keadilan dengan nilai-nilai Islam untuk melayani semua rakyat Mesir, tanpa memandang warna, haluan politik atau pun agama,” demikian keterangan IM.
IM didirikan pada 1920-an dan telah mengakar di kalangan masyarakat Muslim Mesir yang konservatif.Mubarak melarang IM sebagai organisasi formal.Anggota IM pun ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Meskipun ilegal, IM merupakan organisasi yang paling terorganisasi di Mesir. IM dikenal sebagai organisasi yang ditakuti Amerika Serikat (AS).Washington sangat khawatir jika IM mengambil alih pemerintah Mesir di masa mendatang.
Hingga saat ini, IM belum berencana untuk mengajukan calon untuk kandidat presiden pada pemilu mendatang. Sementara itu, pemimpin IM Mesir di Inggris, Mohammad Ghanim mengungkapkan, militer Mesir masih memiliki hubungan erat dengan AS dan Zionis Israel. Ghanim mengatakan,meski Hosni Mubarak mundur,hingga kini yang berkuasa di Mesir masih kronikroni Israel.
”Pemilihan Ahmad Shafiq sebagai perdana menteri adalah langkah keliru dan tidak pada tempatnya,” tutur Ghanim. Ghanim mengatakan, IM akan menegakkan penuh demokrasi di Mesir sehingga yang berperan dalam pemerintahan adalah rakyat. Pemerintahan militer Mesir telah meminta rakyat agar menghentikan aksi mogok massal menyusul demonstrasi massal yang berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Hosni Mubarak.
”Rakyat yang terhormat bisa melihat protes pada masa kritis ini telah menyebabkan dampak negatif dalam keamanan negara,”papar juru bicara pemerintah. Demonstrasi massal yang menggulingkan 30 tahun kekuasaan Mubarak telah diikuti mogok kerja di perbankan, transportasi, jaminan kesehatan, perminyakan, pariwisata dan tekstil, serta media dan lembaga pemerintah.
”Sulit mengungkapkan berapa banyak orang yang mogok dan di mana. Siapa yang tidak mogok?” ujar Kamal Abbas dari Pusat Layanan Serikat Perdagangan dan Pekerja Banyak dari yang mogok kerja itu berusaha menyingkirkan para pemimpin serikat yang korup dan punya kaitan dengan Mubarak. (AFP/Rtr/BBC/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/382090/
Tareq al-Bishry dikenal sebagai pendukung peradilan yang independen. Harapannya, reformasi konstitusi yang dipimpin Bishry mampu mengubah peradilan Mesir selama ini yang digunakan sebagai kepanjangan tangan pemerintah Hosni Mubarak yang berkuasa lebih dari 30-an tahun. Tumpuan masa depan Mesir yang lebih adil pun berada di tangan Bishry.
”Saya telah dipilih Dewan Tinggi Militer sebagai Kepala Komite Amanden,” tutur Bishry kepada Reuters. Kini masa depan Mesir ada di tangan Bishry untuk memimpin perumusan konstitusi yang ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan. Kemarin, militer Mesir juga telah membentuk panel untuk membuat amendemen konstitusi. Panel itu dibentuk setelah badan amandemen bertemu kepala junta yang saat ini berkuasa untuk kali pertama.
”Angkatan Bersenjata ingin menyerahkan kekuasaan sesegera mungkin. Mereka ingin mengamandemen konstitusi,” tutur Sobhi Saleh, pengacara dan mantan anggota parlemen dari oposisi Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim/IM). Para aktivis mengungkapkan dewan militer telah memberi tahu bahwa amendemen konstitusi segera dirancang dan segera digelarnya pemilihan umum dalam waktu dua bulan mendatang.Konstitusi saat ini telah dibekukan oleh dewan militer.
Para aktivis telah meminta beberapa perubahan,termasuk menjadikan pemilihan presiden secara jujur dan membatasi masa jabatan presiden. Para aktivis pun meminta agar pemilihan presiden dapat diikuti beberapa calon presiden. Perlu diketahui bahwa konstitusi selama pemerintahan Mubarak telah memberikan jaminan penuh kepada para kroni-kroni kekuasaan untuk memanfaatkan hukum.
Hukum yang dikendalikan Mubarak pun justru makin memperkuat posisinya. Bishry dikenal sebagai hakim yang vokal pada masa pemerintahan Mubarak. Setelah pemilihan parlemen pada 2000,Bishry mengatakan sistem peradilan harus diberikan kuasa untuk mengawasi jalannya pemungutan suara.Namun justru sebaliknya,dia justru dimarginalkan dalam proses pemungutan suara pada rezim Mubarak.
Sementara itu, Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim/IM) kemarin mengumumkan akan mengajukan aplikasi untuk menjadi partai politik.”IM mengusung misi demokratik, negara sipil yang menekankan prinsip universal seperti kebebasan dan keadilan dengan nilai-nilai Islam untuk melayani semua rakyat Mesir, tanpa memandang warna, haluan politik atau pun agama,” demikian keterangan IM.
IM didirikan pada 1920-an dan telah mengakar di kalangan masyarakat Muslim Mesir yang konservatif.Mubarak melarang IM sebagai organisasi formal.Anggota IM pun ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Meskipun ilegal, IM merupakan organisasi yang paling terorganisasi di Mesir. IM dikenal sebagai organisasi yang ditakuti Amerika Serikat (AS).Washington sangat khawatir jika IM mengambil alih pemerintah Mesir di masa mendatang.
Hingga saat ini, IM belum berencana untuk mengajukan calon untuk kandidat presiden pada pemilu mendatang. Sementara itu, pemimpin IM Mesir di Inggris, Mohammad Ghanim mengungkapkan, militer Mesir masih memiliki hubungan erat dengan AS dan Zionis Israel. Ghanim mengatakan,meski Hosni Mubarak mundur,hingga kini yang berkuasa di Mesir masih kronikroni Israel.
”Pemilihan Ahmad Shafiq sebagai perdana menteri adalah langkah keliru dan tidak pada tempatnya,” tutur Ghanim. Ghanim mengatakan, IM akan menegakkan penuh demokrasi di Mesir sehingga yang berperan dalam pemerintahan adalah rakyat. Pemerintahan militer Mesir telah meminta rakyat agar menghentikan aksi mogok massal menyusul demonstrasi massal yang berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Hosni Mubarak.
”Rakyat yang terhormat bisa melihat protes pada masa kritis ini telah menyebabkan dampak negatif dalam keamanan negara,”papar juru bicara pemerintah. Demonstrasi massal yang menggulingkan 30 tahun kekuasaan Mubarak telah diikuti mogok kerja di perbankan, transportasi, jaminan kesehatan, perminyakan, pariwisata dan tekstil, serta media dan lembaga pemerintah.
”Sulit mengungkapkan berapa banyak orang yang mogok dan di mana. Siapa yang tidak mogok?” ujar Kamal Abbas dari Pusat Layanan Serikat Perdagangan dan Pekerja Banyak dari yang mogok kerja itu berusaha menyingkirkan para pemimpin serikat yang korup dan punya kaitan dengan Mubarak. (AFP/Rtr/BBC/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/382090/
Komentar