Perang Sipil Ancam Pantai Gading
DUEKOUE (SINDO) – Rakyat Pantai Gading mulai merasa ketakutan karena konflik di negara tersebut belum kunjung reda. Mereka mengkhawatirkan berkobarnya kembali perang sipil.
Apalagi, pergerakan demi pergerakan pemberontak maupun pemerintah telah menunjukkan peningkatan yang sangat menonjol. Belum adanya perundingan di antara kelompok bertikai menjadikan solusi damai belum mengerucut antara kubu pasukan Laurent Gbagbo yang berkuasa saat ini dan Alassane Ouattara yang didukung Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). ”Kami telah memperkuat posisi. Kami siap melakukan apapun. Jika perang harus dilaksanakan demi terciptanya perdamaian, kami tidak akan ragu-ragu,” ujar seorang komandan pemberontak di Kota Djebonoua, basis Pasukan Baru (FN). Para anggota FN di Djebonoua pun mengaku siap bertempur.
Sejak 2004, gencatan senjata dilakukan dengan dukungan pasukan penjaga perdamaian PBB.Kemudian, komandan pasukan FN Guillaume Soro ditunjuk sebagai perdana menteri Gbagbo.Namun, sejak pemilu presiden bulan lalu, konflik mulai berkecamuk.Ketika itu, Soro mendukung Alassane Ouattara dan Pasukan Keamanan dan Pertahanan (FDS) mendukung Gbagbo. FDS mulai membangun pos pemeriksaan dan berpatroli di wilayah Duekoue. Dalam kurun tiga hari, jumlah korban tewas akibat kekerasan di Pantai Gading mencapai sekitar 50 orang.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillah menyesalkan pelanggaran besarbesaran hak asasi manusia tersebut. ”Hanya dalam tiga hari terakhir ada lebih dari 50 orang tewas dan 200 lebih terluka,” ungkapnya. Pillai mengungkapkan, kekhawatiran mengenai bukti yang meningkat dari pelanggaran hak asasi manusia di negara Afrika Barat itu. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan agar para stafnya yang tidak penting di kedutaan besarnya di Pantai Gading, keluar dari negeri tersebut. AS mengkhawatirkan risiko kekerasan yang meningkat menyusul sengketa pemilihan presiden di negeri Afrika Barat itu.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS juga memperingatkan semua warga AS untuk tidak melakukan perjalanan ke Pantai Gading hingga pemberitahuan lebih lanjut. Mereka juga mengatakan demonstrasi oleh para pendukung penjabat Presiden Laurent Gbagbo yang diperangi diperkirakan akan berubah keras. ”Permusuhan terhadap orang-orang Barat,termasuk warga AS,tidakdapatdiremehkan,” demikian keterangan Deplu AS. Sebelumnya, baik AS, PBB, bekas penguasa kolonialnya Prancis dan negara-negara Afrika telah mengakui penantang Alassane Ouattara sebagai pemenang dalam pemilihan 28 November di negara itu.Namun, Gbagbo menolak hasil itu sebagai kecurangan. (AFP/Rtr/BBC/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/371086/
Apalagi, pergerakan demi pergerakan pemberontak maupun pemerintah telah menunjukkan peningkatan yang sangat menonjol. Belum adanya perundingan di antara kelompok bertikai menjadikan solusi damai belum mengerucut antara kubu pasukan Laurent Gbagbo yang berkuasa saat ini dan Alassane Ouattara yang didukung Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). ”Kami telah memperkuat posisi. Kami siap melakukan apapun. Jika perang harus dilaksanakan demi terciptanya perdamaian, kami tidak akan ragu-ragu,” ujar seorang komandan pemberontak di Kota Djebonoua, basis Pasukan Baru (FN). Para anggota FN di Djebonoua pun mengaku siap bertempur.
Sejak 2004, gencatan senjata dilakukan dengan dukungan pasukan penjaga perdamaian PBB.Kemudian, komandan pasukan FN Guillaume Soro ditunjuk sebagai perdana menteri Gbagbo.Namun, sejak pemilu presiden bulan lalu, konflik mulai berkecamuk.Ketika itu, Soro mendukung Alassane Ouattara dan Pasukan Keamanan dan Pertahanan (FDS) mendukung Gbagbo. FDS mulai membangun pos pemeriksaan dan berpatroli di wilayah Duekoue. Dalam kurun tiga hari, jumlah korban tewas akibat kekerasan di Pantai Gading mencapai sekitar 50 orang.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillah menyesalkan pelanggaran besarbesaran hak asasi manusia tersebut. ”Hanya dalam tiga hari terakhir ada lebih dari 50 orang tewas dan 200 lebih terluka,” ungkapnya. Pillai mengungkapkan, kekhawatiran mengenai bukti yang meningkat dari pelanggaran hak asasi manusia di negara Afrika Barat itu. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan agar para stafnya yang tidak penting di kedutaan besarnya di Pantai Gading, keluar dari negeri tersebut. AS mengkhawatirkan risiko kekerasan yang meningkat menyusul sengketa pemilihan presiden di negeri Afrika Barat itu.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS juga memperingatkan semua warga AS untuk tidak melakukan perjalanan ke Pantai Gading hingga pemberitahuan lebih lanjut. Mereka juga mengatakan demonstrasi oleh para pendukung penjabat Presiden Laurent Gbagbo yang diperangi diperkirakan akan berubah keras. ”Permusuhan terhadap orang-orang Barat,termasuk warga AS,tidakdapatdiremehkan,” demikian keterangan Deplu AS. Sebelumnya, baik AS, PBB, bekas penguasa kolonialnya Prancis dan negara-negara Afrika telah mengakui penantang Alassane Ouattara sebagai pemenang dalam pemilihan 28 November di negara itu.Namun, Gbagbo menolak hasil itu sebagai kecurangan. (AFP/Rtr/BBC/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/371086/
Komentar