ECOWAS Ultimatum Gbagbo
ABIDJAN(SINDO) – Tiga presiden anggota Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS), kemarin, memberikan ultimatum kepada Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo.
Dia menghadapi pilihan untuk mundur atau akan menghadapi tindakan militer. Ketiga presiden itu, yakni Presiden Benin Bon Yayi, Presiden Cape Verde Pedro Pires, dan Presiden Sierra Leone Ernest Koroma, tiba di Abidjan dengan membawa pesan khusus dari ECOWAS. Mereka mendesak agar Gbagbo— yang dinyatakan komisi pemilu kalah dalam pemilu beberapa waktu lalu—harus menyerahkan kekuasaan atau mereka akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan krisis politik Pantai Gading. Desakan mundur dan rencana tindakan militer itu telah ditandatangani tokoh-tokoh ECOWAS yang lebih kuat termasuk Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, Ketua ECOWAS saat ini.
Namun, Gbagbo tampaknya tidak kendur dan tidak memutuskan mundur. Sebab, dia terus bersikeras bahwa dirinya adalah pemimpin terpilih secara legal dari Pantai Gading. Dia mengingatkan bahwa ancaman ECOWAS terkait tindakan militer dapat memicu perang pada wilayah tersebut. Dalam pemilu beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi menyatakan Gbagbo sebagai pemenang. Namun,Komisi Pemilu menyatakan Outtara sebagai pemenang pemilu.Keduanya telah menyatakan kemenangan dan membentuk pemerintahan. Bedanya, Ouattara telah diakui sebagai Presiden oleh badan pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan di mata dunia internasional.
Ouattara yang dikepung di hotel markas besar dan dilindungi pasukan penjaga perdamaian PBB menyerukan agar para pekerja di seluruh negeri untuk melakukan pemogokan sejak Senin hingga Gbagbo mundur dari jabatan. Awalnya, pemogokan itu terjadi di pusat perdagangan di ibu kota Abidjan.Tempat ini merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Afrika Barat yang merupakan kunci ekonomi untuk mengendalikan negara tersebut.Beberapa hari kemudian, pemogokan mulai menyebar lebih luas karena adanya gangguan transportasi umum. Situasi ini otomatis memaksa ratusan orang untuk berjalan saat pulang dan beberapa barikade bermunculan di beberapa distrik. Perdana Menteri Kenya Raila Odinga juga terus melakukan upaya untuk menyelesaikan krisis di Pantai Gading. Odinga adalah pemimpin Afrika pertama yang menyerukan aksi militer terhadap Gbagbo.
Uni Afrika juga meminta Gbagbo untuk segera pergi dan mengisolasi dirinya agartidakbisapergike negara manapun. Pada Minggu kemarin, Washington juga terus melakukan tekanan dan memperbarui dukungannya untuk ECOWAS. Menurut data pengawas hak asasi manusia PBB, setidaknya 173 orang telah tewas sejak pemilihan umum pada 28 November. Banyak dari mereka diseret keluar dari rumah mereka di malam hari dan ditembak mati oleh gerombolan bersenjata yang didukung pasukan pro- Gbagbo. (AFP/CNN/susi)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/372387/
Dia menghadapi pilihan untuk mundur atau akan menghadapi tindakan militer. Ketiga presiden itu, yakni Presiden Benin Bon Yayi, Presiden Cape Verde Pedro Pires, dan Presiden Sierra Leone Ernest Koroma, tiba di Abidjan dengan membawa pesan khusus dari ECOWAS. Mereka mendesak agar Gbagbo— yang dinyatakan komisi pemilu kalah dalam pemilu beberapa waktu lalu—harus menyerahkan kekuasaan atau mereka akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan krisis politik Pantai Gading. Desakan mundur dan rencana tindakan militer itu telah ditandatangani tokoh-tokoh ECOWAS yang lebih kuat termasuk Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, Ketua ECOWAS saat ini.
Namun, Gbagbo tampaknya tidak kendur dan tidak memutuskan mundur. Sebab, dia terus bersikeras bahwa dirinya adalah pemimpin terpilih secara legal dari Pantai Gading. Dia mengingatkan bahwa ancaman ECOWAS terkait tindakan militer dapat memicu perang pada wilayah tersebut. Dalam pemilu beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi menyatakan Gbagbo sebagai pemenang. Namun,Komisi Pemilu menyatakan Outtara sebagai pemenang pemilu.Keduanya telah menyatakan kemenangan dan membentuk pemerintahan. Bedanya, Ouattara telah diakui sebagai Presiden oleh badan pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan di mata dunia internasional.
Ouattara yang dikepung di hotel markas besar dan dilindungi pasukan penjaga perdamaian PBB menyerukan agar para pekerja di seluruh negeri untuk melakukan pemogokan sejak Senin hingga Gbagbo mundur dari jabatan. Awalnya, pemogokan itu terjadi di pusat perdagangan di ibu kota Abidjan.Tempat ini merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Afrika Barat yang merupakan kunci ekonomi untuk mengendalikan negara tersebut.Beberapa hari kemudian, pemogokan mulai menyebar lebih luas karena adanya gangguan transportasi umum. Situasi ini otomatis memaksa ratusan orang untuk berjalan saat pulang dan beberapa barikade bermunculan di beberapa distrik. Perdana Menteri Kenya Raila Odinga juga terus melakukan upaya untuk menyelesaikan krisis di Pantai Gading. Odinga adalah pemimpin Afrika pertama yang menyerukan aksi militer terhadap Gbagbo.
Uni Afrika juga meminta Gbagbo untuk segera pergi dan mengisolasi dirinya agartidakbisapergike negara manapun. Pada Minggu kemarin, Washington juga terus melakukan tekanan dan memperbarui dukungannya untuk ECOWAS. Menurut data pengawas hak asasi manusia PBB, setidaknya 173 orang telah tewas sejak pemilihan umum pada 28 November. Banyak dari mereka diseret keluar dari rumah mereka di malam hari dan ditembak mati oleh gerombolan bersenjata yang didukung pasukan pro- Gbagbo. (AFP/CNN/susi)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/372387/
Komentar