Australia Bela Julian Assange
SYDNEY (SINDO) – Pemerintah Australia akan memberikan bantuan konsuler bagi pendiri WikiLeaks Julian Assange dan menyalahkan Pemerintah Amerika Serikat (AS) atas kebocoran ratusan ribu kawat diplomatik.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Kevin Rudd menegaskan sikap tersebut kemarin.Rudd justru menyalahkan keteledoran Washington yang menyebabkan bocornya kawat-kawat diplomatik rahasia berbagai Kedutaan Besar (kedubes) AS di seluruh dunia. Menurut Rudd, tanggung jawab berada di pundak Pemerintah AS, bukan kesalahan Assange atau pun laman peniup peluit WikiLeaks. Rudd menegaskan, hanya pihak pertama yang membocorkan dokumen rahasia itu yang layak dikenai hukuman.“Assange tidak sendirian dalam bertanggung jawab atas bocornya 250.000 dokumen kawat diplomatik rahasia dari jaringan komunikasi AS.Amerika sendiri yang harus bertanggung jawab,”katanya.
Dengan bocornya dokumen tersebut, Rudd justru mempertanyakan sistem keamanan AS. “Saya pikir, pertanyaan yang penting ditanyakan adalah apakah sistem keamanan (AS) telah cukup memberi jaminan dan bagaimana tingkat aksesibilitasnya sehingga pihak lain dapat memiliki data (rahasia) tersebut,”paparnya. Rudd tidak mengutuk terkait isi kawat yang mengkritiknya.Pembelaan pemerintah itu merupakan bentuk tanggung jawab karena Assange tercatat sebagai warga Australia.Rudd mengatakan,Assange telah menghubungi Konsulat Jenderal Australia di London dan meminta dukungan konsuler.
“Kita mengonfirmasi bahwa kita akan menyediakan bantuan itu, sama seperti kita lakukan bagi seluruh penduduk Australia,” ujar Rudd kepada radio ABC. Pernyataan bernada membela Assange dari pemerintahan Australia yang diungkapkan Rudd merupakan yang pertama kali muncul sejak WikiLeaks membuat heboh dunia. Rudd mengatakan, pejabat konsuler ikut menghadiri persidangan Assange di London pada Selasa (7/12). Dia menuturkan,Assange akan diberikan surat yang menunjukkan bahwa Australia menyiapkan kunjungan konsuler dan dukungan konsuler lainnya bahwa dia memiliki hak-hak hukum dan diperlakukan dengan baik.
“Prosedur diperlakukan bagi siapa saja warga negara Australia,” tegas Rudd. Sementara itu, kuasa hukum Assange kemarin sudah menyampaikan permohonan pembebasan tahanan dengan jaminan, namun ditolak.Pengacara Assange,Mark Stephens, menjelaskan, permintaan untuk pengajuan pembebasan bersyarat yang baru segera diajukan lagi ke pengadilan. Tidak pastinya alamat domisili Assange, 39, yang memegang paspor Australia, diduga akan menyulitkan upaya pengajuan kembali pembebasan dengan jaminan oleh pengacaranya. Stephens menuturkan, kliennya dalam kondisi baik. Dia kembali menegaskan, masih banyak orang yang percaya bahwa tuntutan terhadap Assange itu bermotif politik.
“Assange akan dibebaskan dan dibersihkan (namanya),”katanya. Sebelumnya, dalam sebuah forum tanya jawab yang dimuat di situs berita koran Inggris, The Guardian, Assange mengatakan dirinya merasa dicampakkan oleh pemerintah negaranya sendiri. “Saya sangat merindukan tanah air tetapi beberapa pekan terakhir ini Perdana Menteri (PM) Australia Julia Gillard dan Jaksa Agung Robert McClelland dengan jelas menyatakan,bukan saja saya tidak mungkin kembali (ke Australia), tetapi mereka juga bekerja sama secara aktif membantu AS menyerang saya dan orang-orang kami,”tulis Assange.
Media di Inggris menulis, setelah penahanan Assange kemarin, sejumlah figur terkenal di Inggris dan Eropa ramai-ramai menawarkan uang jaminan pembebasannya hingga totalnya mencapai puluhan ribu poundsterling.Umumnya mereka menyatakan tidak mengenal Assange secara pribadi namun menyatakan mendukung langkah Wikileaks dalam menyebarkan ratusan ribu informasi rahasia AS dan negara sekutunya. Pemerintah Swedia menghendaki Assange diperiksa dengan tuduhan terlibat kasus kekerasan seksual terhadap dua perempuan di negeri itu.
Polisi Swedia membantah tuduhan bahwa ekstradisi yang diupayakan terhadap Assange berhubungan dengan kemarahan AS setelah Wikileaks membocorkan ribuan kawat rahasia diplomatiknya, tuduhan yang dialamatkan pada Assange dan pendukungnya. (Rtr/BBC/ABC/andika hm)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Kevin Rudd menegaskan sikap tersebut kemarin.Rudd justru menyalahkan keteledoran Washington yang menyebabkan bocornya kawat-kawat diplomatik rahasia berbagai Kedutaan Besar (kedubes) AS di seluruh dunia. Menurut Rudd, tanggung jawab berada di pundak Pemerintah AS, bukan kesalahan Assange atau pun laman peniup peluit WikiLeaks. Rudd menegaskan, hanya pihak pertama yang membocorkan dokumen rahasia itu yang layak dikenai hukuman.“Assange tidak sendirian dalam bertanggung jawab atas bocornya 250.000 dokumen kawat diplomatik rahasia dari jaringan komunikasi AS.Amerika sendiri yang harus bertanggung jawab,”katanya.
Dengan bocornya dokumen tersebut, Rudd justru mempertanyakan sistem keamanan AS. “Saya pikir, pertanyaan yang penting ditanyakan adalah apakah sistem keamanan (AS) telah cukup memberi jaminan dan bagaimana tingkat aksesibilitasnya sehingga pihak lain dapat memiliki data (rahasia) tersebut,”paparnya. Rudd tidak mengutuk terkait isi kawat yang mengkritiknya.Pembelaan pemerintah itu merupakan bentuk tanggung jawab karena Assange tercatat sebagai warga Australia.Rudd mengatakan,Assange telah menghubungi Konsulat Jenderal Australia di London dan meminta dukungan konsuler.
“Kita mengonfirmasi bahwa kita akan menyediakan bantuan itu, sama seperti kita lakukan bagi seluruh penduduk Australia,” ujar Rudd kepada radio ABC. Pernyataan bernada membela Assange dari pemerintahan Australia yang diungkapkan Rudd merupakan yang pertama kali muncul sejak WikiLeaks membuat heboh dunia. Rudd mengatakan, pejabat konsuler ikut menghadiri persidangan Assange di London pada Selasa (7/12). Dia menuturkan,Assange akan diberikan surat yang menunjukkan bahwa Australia menyiapkan kunjungan konsuler dan dukungan konsuler lainnya bahwa dia memiliki hak-hak hukum dan diperlakukan dengan baik.
“Prosedur diperlakukan bagi siapa saja warga negara Australia,” tegas Rudd. Sementara itu, kuasa hukum Assange kemarin sudah menyampaikan permohonan pembebasan tahanan dengan jaminan, namun ditolak.Pengacara Assange,Mark Stephens, menjelaskan, permintaan untuk pengajuan pembebasan bersyarat yang baru segera diajukan lagi ke pengadilan. Tidak pastinya alamat domisili Assange, 39, yang memegang paspor Australia, diduga akan menyulitkan upaya pengajuan kembali pembebasan dengan jaminan oleh pengacaranya. Stephens menuturkan, kliennya dalam kondisi baik. Dia kembali menegaskan, masih banyak orang yang percaya bahwa tuntutan terhadap Assange itu bermotif politik.
“Assange akan dibebaskan dan dibersihkan (namanya),”katanya. Sebelumnya, dalam sebuah forum tanya jawab yang dimuat di situs berita koran Inggris, The Guardian, Assange mengatakan dirinya merasa dicampakkan oleh pemerintah negaranya sendiri. “Saya sangat merindukan tanah air tetapi beberapa pekan terakhir ini Perdana Menteri (PM) Australia Julia Gillard dan Jaksa Agung Robert McClelland dengan jelas menyatakan,bukan saja saya tidak mungkin kembali (ke Australia), tetapi mereka juga bekerja sama secara aktif membantu AS menyerang saya dan orang-orang kami,”tulis Assange.
Media di Inggris menulis, setelah penahanan Assange kemarin, sejumlah figur terkenal di Inggris dan Eropa ramai-ramai menawarkan uang jaminan pembebasannya hingga totalnya mencapai puluhan ribu poundsterling.Umumnya mereka menyatakan tidak mengenal Assange secara pribadi namun menyatakan mendukung langkah Wikileaks dalam menyebarkan ratusan ribu informasi rahasia AS dan negara sekutunya. Pemerintah Swedia menghendaki Assange diperiksa dengan tuduhan terlibat kasus kekerasan seksual terhadap dua perempuan di negeri itu.
Polisi Swedia membantah tuduhan bahwa ekstradisi yang diupayakan terhadap Assange berhubungan dengan kemarahan AS setelah Wikileaks membocorkan ribuan kawat rahasia diplomatiknya, tuduhan yang dialamatkan pada Assange dan pendukungnya. (Rtr/BBC/ABC/andika hm)
Komentar