Oposisi Kashmir Tolak Tawaran India
SRINAGAR (SINDO) – Para pemimpin pro-kemerdekaan Khasmir menolak tawaran perundingan dari Pemerintah India. Menteri Dalam Negeri India P Chidambaram memimpin misi pekan lalu menuju ke wilayah Kashmir yang mayoritas muslim.
Misi itu diharapkan dapat meredam gejolak unjuk rasa pro-kemerdekaan dan pemberlakuan jam malam paling ketat sejak Juni. “Itu hanya membuang waktu dan tidak realistis. Itu bertujuan menipu komunitas internasional,” ujar Syed Ali Shah Geelani, salah seorang pemimpin pejuang Kashmir.“ Jika penguasa di New Delhi percaya bahwa dengan membebaskan sejumlah kecil mahasiswa dan menyediakan pengampunan bagi keluarga yang mati syahid akan mengurangi penderitaan rakyat Kashmir, mereka mengambil tindakan salah!” Chidambaram mengusulkan delapan poin yang merupakan inisiatif pertama Pemerintah India untuk mengakhiri konflik antara rakyat Kashmir dan pasukan keamanan.
Dalam tiga bulan terakhir, lebih dari 107 warga Kashmir tewas dalam kekerasan yang melibatkan aparat keamanan India. Kementerian Dalam Negeri India menyatakan, sekelompok teman berunding untuk meminta rakyat Kashmir tetap tenang. Chidambaram memaparkan, pemerintah negara bagian Kashmir akan membebaskan 255 demonstran yang melempari pasukan keamanan dengan batu. Pemerintah India akan mempertimbangkan pengurangan pasukan keamanan di lembah Kashmir. New Delhi juga akan meninjau ulang status darurat militer yang diberlakukan di daerah tersebut. “Kita berpikir bahwa langkah ini seharusnya membedakan antara Jammu dan Kashmir termasuk para demonstran,” ujar Chidambaram.
Sedangkan kubu pro-kemerdekaan moderat menyatakan sedang mendiskusikan sikap mereka terhadap paket yang ditawarkan pemerintah India. Warga Kashmir di wilayah India telah memperjuangkan kemerdekaannya sejak tahun 1989. Mereka menuntut pemerintahan sendiri atau bergabung dengan Pakistan yang mayoritas penduduknya muslim. Lebih dari 60 ribu orang tewas dalam konflik di Kashmir-India itu. Sementara itu, rumah sakit di Srinagar menyebutkan sedikitnya 200 orang telah dirawat di rumah sakit tersebut sejak Juni lalu akibat terkena serangan peluru tajam saat demonstrasi. Sajjad Nabi, 23, yang tertembak sebuah peluru pada 13 September lalu, mengatakan, ketika 1.000 orang berdemonstrasi, polisi langsung menembakkan peluru tajam tanpa pandang bulu.
“Saya tahu kenapa polisi menembak saya,”ujarnya. Sedangkan menurut Muktar Ahmed,24,yang tertembak di bagian kaki, 10 anak lelaki ditangkap polisi sehingga warga marah.Ketika warga berdemonstrasi, mereka justru ditembaki polisi dan dipukuli aparat keamanan.“Tidak ada aksi pelemparan yang dilakukan warga sebelum tembakan beruntun dilakukan aparat India,” ujarnya.
Kelompok pejuang Kashmir kerap menggelar demonstrasi. Tidak ada keterangan lebih detail apakah mereka akan menggelar unjuk rasa baru dalam waktu dekat ini. (AFP/BBC/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/353227/
Misi itu diharapkan dapat meredam gejolak unjuk rasa pro-kemerdekaan dan pemberlakuan jam malam paling ketat sejak Juni. “Itu hanya membuang waktu dan tidak realistis. Itu bertujuan menipu komunitas internasional,” ujar Syed Ali Shah Geelani, salah seorang pemimpin pejuang Kashmir.“ Jika penguasa di New Delhi percaya bahwa dengan membebaskan sejumlah kecil mahasiswa dan menyediakan pengampunan bagi keluarga yang mati syahid akan mengurangi penderitaan rakyat Kashmir, mereka mengambil tindakan salah!” Chidambaram mengusulkan delapan poin yang merupakan inisiatif pertama Pemerintah India untuk mengakhiri konflik antara rakyat Kashmir dan pasukan keamanan.
Dalam tiga bulan terakhir, lebih dari 107 warga Kashmir tewas dalam kekerasan yang melibatkan aparat keamanan India. Kementerian Dalam Negeri India menyatakan, sekelompok teman berunding untuk meminta rakyat Kashmir tetap tenang. Chidambaram memaparkan, pemerintah negara bagian Kashmir akan membebaskan 255 demonstran yang melempari pasukan keamanan dengan batu. Pemerintah India akan mempertimbangkan pengurangan pasukan keamanan di lembah Kashmir. New Delhi juga akan meninjau ulang status darurat militer yang diberlakukan di daerah tersebut. “Kita berpikir bahwa langkah ini seharusnya membedakan antara Jammu dan Kashmir termasuk para demonstran,” ujar Chidambaram.
Sedangkan kubu pro-kemerdekaan moderat menyatakan sedang mendiskusikan sikap mereka terhadap paket yang ditawarkan pemerintah India. Warga Kashmir di wilayah India telah memperjuangkan kemerdekaannya sejak tahun 1989. Mereka menuntut pemerintahan sendiri atau bergabung dengan Pakistan yang mayoritas penduduknya muslim. Lebih dari 60 ribu orang tewas dalam konflik di Kashmir-India itu. Sementara itu, rumah sakit di Srinagar menyebutkan sedikitnya 200 orang telah dirawat di rumah sakit tersebut sejak Juni lalu akibat terkena serangan peluru tajam saat demonstrasi. Sajjad Nabi, 23, yang tertembak sebuah peluru pada 13 September lalu, mengatakan, ketika 1.000 orang berdemonstrasi, polisi langsung menembakkan peluru tajam tanpa pandang bulu.
“Saya tahu kenapa polisi menembak saya,”ujarnya. Sedangkan menurut Muktar Ahmed,24,yang tertembak di bagian kaki, 10 anak lelaki ditangkap polisi sehingga warga marah.Ketika warga berdemonstrasi, mereka justru ditembaki polisi dan dipukuli aparat keamanan.“Tidak ada aksi pelemparan yang dilakukan warga sebelum tembakan beruntun dilakukan aparat India,” ujarnya.
Kelompok pejuang Kashmir kerap menggelar demonstrasi. Tidak ada keterangan lebih detail apakah mereka akan menggelar unjuk rasa baru dalam waktu dekat ini. (AFP/BBC/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/353227/
Komentar