Kebijakan Satu Anak di China Timbulkan Ironi
BEIJING(SINDO)– HanMeimengetahui, ketika dia hamil untuk kedua kalinya,dia harus menghadapi permasalahan seperti,denda,penurunan gaji,hingga kehilangan pekerjaan.
Kebijakan satu anak di Negeri Tirai Bambu itu memang benarbenar menggurita dan sepertinya telah menjadi “nilai jual”China. Ketika Han mengandung anak pertamanya,dia mendapatkan hak cuti satu bulan sebelum kelahiran dan biaya persalinan dibiayai oleh tempatnya bekerja.Namun,ketika Han mengandung anaknya yang kedua, dia harus membayar biasa proses persalinan sendiri.
Han pun siap menanggung banyak risiko dengan melahirkan anak kedua, termasuk tidak mendapatkan jaminan sekolah, pajak, dan hukuman bagi si anak.Tapi,dia mampu menyembunyikan anak keduanya dari pejabat keluarga berencana selama empat tahun.Itu semua karena dibantu warga desa yang ikut menyembunyikan rahasia itu.Dia pun tidak mendapatkan hukuman dan denda.
“Jika Anda tidak memiliki uang untuk membayar, rumah Anda akan dihancurkan atau perlengkapan rumah akan dipindahkan oleh pejabat keluarga berencana,” ujar pensiunan guru yang kini berusia 50 tahun. Aturan pengontrolan populasi di China diklaim oleh pemerintah mampu meningkatkan taraf hidup rakyat.Tepat tahun ini,pada Sabtu (25/9), Beijing memperingati 30 tahun kebijakan tersebut.
Kebijakan itu secara formal diimplementasikan pada 1980 walau di satu sisi menjadi bumerang bagi Beijing karena meningkatnya jumlah penduduk usia tua. Tak ayal,Menurut He YaFu, seorang ahli yang memiliki kedekatan dengan pejabat kependudukan China, pemerintah berencana meluncurkan sebuah proyek contoh dilima provinsi yang bertujuan mengevaluasi dampak pelonggaran aturan kependudukan.
Lima provinsi tersebut adalah Heilongjiang,Jilin, Liaoning,Jiangsu,dan Zhejiang. Hingga saat ini He mengatakan, etnik minoritas, petani yang memiliki anak perempuan, menjadi pengecualian.“Para pejabat kependudukan mengatakan, lima propinsi tersebut adalah proyek awal,dalam lima tahun mendatang rencana itu akan diterapkan ke semua wilayah China,”tuturnya. (AFP/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/352702/
Kebijakan satu anak di Negeri Tirai Bambu itu memang benarbenar menggurita dan sepertinya telah menjadi “nilai jual”China. Ketika Han mengandung anak pertamanya,dia mendapatkan hak cuti satu bulan sebelum kelahiran dan biaya persalinan dibiayai oleh tempatnya bekerja.Namun,ketika Han mengandung anaknya yang kedua, dia harus membayar biasa proses persalinan sendiri.
Han pun siap menanggung banyak risiko dengan melahirkan anak kedua, termasuk tidak mendapatkan jaminan sekolah, pajak, dan hukuman bagi si anak.Tapi,dia mampu menyembunyikan anak keduanya dari pejabat keluarga berencana selama empat tahun.Itu semua karena dibantu warga desa yang ikut menyembunyikan rahasia itu.Dia pun tidak mendapatkan hukuman dan denda.
“Jika Anda tidak memiliki uang untuk membayar, rumah Anda akan dihancurkan atau perlengkapan rumah akan dipindahkan oleh pejabat keluarga berencana,” ujar pensiunan guru yang kini berusia 50 tahun. Aturan pengontrolan populasi di China diklaim oleh pemerintah mampu meningkatkan taraf hidup rakyat.Tepat tahun ini,pada Sabtu (25/9), Beijing memperingati 30 tahun kebijakan tersebut.
Kebijakan itu secara formal diimplementasikan pada 1980 walau di satu sisi menjadi bumerang bagi Beijing karena meningkatnya jumlah penduduk usia tua. Tak ayal,Menurut He YaFu, seorang ahli yang memiliki kedekatan dengan pejabat kependudukan China, pemerintah berencana meluncurkan sebuah proyek contoh dilima provinsi yang bertujuan mengevaluasi dampak pelonggaran aturan kependudukan.
Lima provinsi tersebut adalah Heilongjiang,Jilin, Liaoning,Jiangsu,dan Zhejiang. Hingga saat ini He mengatakan, etnik minoritas, petani yang memiliki anak perempuan, menjadi pengecualian.“Para pejabat kependudukan mengatakan, lima propinsi tersebut adalah proyek awal,dalam lima tahun mendatang rencana itu akan diterapkan ke semua wilayah China,”tuturnya. (AFP/andika hm)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/352702/
Komentar