Surat Protes Dinilai Tidak Cukup
SURABAYA(SINDO) – Pengiriman surat yang dilakukan Presiden SBY kepada Malaysia dianggap belum cukup untuk menyelamatkan harga diri bangsa Indonesia.
Mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI (ABRI) Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan,kebenaran hukum harus tetap ditegakan untuk menenangkan hati masyarakat. Karena itu,menurut dia, perlu tindakan yang lebih konkret dan maksimal untuk menjawab keraguan semua rakyat tentang nasionalisme. Dia pun menyerukan kepada Presiden SBY untuk mengambil sikap yang lebih tegas.
”Kita harus menunjukkan diri bahwa masih memiliki kehormatan, ini adalah persoalan harga diri sebuah bangsa,” tegas Wiranto di Surabaya tadi malam. Menurut dia,tidak ada salahnya jika Pemerintah Indonesia memberikan peringatan (warning) kepada negara tetangga yang mengganggu. Wiranto menilai, pemerintah sebenarnya mampu mengatasi sikap arogan Malaysia.Jika masalah ini tidak segera diselesaikan,Wiranto khawatir masyarakat di tingkat bawah tidak bisa menahan diri.
Karena itu, ujarnya, pemerintah harus memiliki pengaruh yang kuat.Jangan sampai hak asasi yang dimiliki negara diinjak-injak oleh negara lain. ”Jangan lagi ada penangkapan seperti kemarin.Pemerintah perlu menunjukkan ketegasan,” tandasnya. Menurut Wiranto, secara kuantitas, angkatan bersenjata Indonesia masih unggul dari Malaysia. Namun, secara peralatan dirinya belum bisa memastikan. Sebab, selama ini anggaran untuk TNI masih kecil.
Bahkan, untuk biaya pemeliharaan serta pembaruan senjata tidak cukup dana yang dikucurkan pemerintah. Namun, ujarnya, kondisi itu tidak serta-merta menciutkan nyali pemerintah.Kesiapan perang sewaktu- waktu harus dilakukan.”Karena itu, tidak boleh ada Panglima TNI yang mengaku tidak memiliki kesiapan.Tak perlu jadi panglima kalau tidak berani perang,” tegasnya.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak membantah bahwa Malaysia bertindak terlalu ”lembut”dalam menangani persoalan dengan Indonesia. Najib menyatakan, jika terus terjadi,situasi seperti saat ini akan memicu kemarahan warga Malaysia. Pernyataan Najib itu sebagai bentuk penegasan bahwa Malaysia tidak lemah dalam menanggapi isu demonstrasi di Indonesia.
”Tidak,kita tidak lemah dan takut dalam hal ini.Apa yang terpenting adalah aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar tidak membiarkan hal ini kembali terjadi, khususnya demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia dan aksi lain. Jika berlanjut, hal itu bakal memicu reaksi dari rakyat Malaysia,” tegas Najib seperti dikutip harian The Star. Najib pun mengaku sudah menerima surat dari Presiden SBY.Namun, dia belum membaca isi surat itu.
”Saya belum membaca surat itu. Saya percaya bahwa Presiden Indonesia mengungkapkan kekecewaannya atas situasi saat ini dan demonstrasi yang seharusnya tidak dikaitkan dengan Pemerintah Indonesia,”ujarnya. Najib mengatakan, dua negara yang memiliki hubungan yang saling menguntungkan itu seharusnya tidak mengizinkan situasi yang merusak hubungan bilateral kedua negara.
Najib juga memaparkan bahwa hingga sejauh ini, Malaysia belum memiliki rencana untuk menerbitkan saran tak bepergian bagi warga Malaysia yang akan berkunjung ke Indonesia. ”Pemerintah Indonesia juga seharusnya bertindak cepat untuk mengatasi demonstrasi di negaranya atau yang berisiko memicu kemarahan warga Malaysia,” tandasnya.
Najib pun meminta Pemerintah Indonesia mengambil langkahlangkah seperlunya untuk mencegah insiden pelecehan terhadap Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Najib juga menuding bahwa demonstrasi yang dilakukan di Kedutaan Besar yang dilakukan organisasi tertentu itu dibayar oleh pihak tertentu untuk menciptakan kerusuhan. Najib juga memberikan jaminan bahwa situasi di Malaysia selalu terkendali.
”Namun, yang lebih penting adalah sudah seharusnya tidak tercipta situasi yang membuat hubungan bilateral kedua negara dalam keadaan yang membahayakan,” ujarnya. Dia juga meminta agar rakyat Malaysia tetap tenang dan tidak bereaksi terhadap provokasi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman menyatakan Malaysia telah kehilangan kesabaran terhadap demonstrasi di Jakarta.
Dalam nota protes yang ditulis Anifah untuk Menlu Indonesia Marty Natalegawa, Malaysia mendesak Indonesia untuk segera mengendalikan berbagai demonstrasi itu segera. Anifah menilai, aksi demonstran yang melemparkan kotoran manusia di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dan ancaman terhadap warga Malaysia di Jakarta menciptakan persepsi negatif yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral.
Anifah mengancam akan mengeluarkan imbauan kepada warga Malaysia agar tidak mengunjungi Indonesia terkait dengan aksi demonstrasi itu. Di tempat terpisah, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjamin situasi politik Indonesia dengan Malaysia yang saat ini panas tidak akan memengaruhi pendidikan antarkedua negara.
Nuh mengatakan, pendidikan adalah lintas wilayah sehingga jika terjadi konflik politik antarnegara,hal itu tidak akan berpengaruh pada kesempatan belajar di wilayah konflik tersebut. ”Karena sifatnya yang lintas wilayah, pemerintah tidak dapat melarang setiap manusia untuk belajar di negara lain, bahkan kalaupun ada travel warning yang dikeluarkan negara bersangkutan.
Kalau larangan itu dilakukan, kodrat keilmuan itu bergeser,” tegas Nuh di Jakarta kemarin. Nuh menyatakan, jangankan jaminan kebebasan menempuh pendidikan di wilayah yang sedang berkonflik, pemerintah pun menjamin setiap warga negaranya untuk sekolah di negara yang belum punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Hal ini dilakukan karena pendidikan tidak boleh dimonopoli oleh siapa pun.
Saat ini, ujarnya,jumlah mahasiswa Malaysia yang bersekolah di Indonesia sebanyak 7.000 orang. Sementara mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Malaysia mencapai 10.000–11.000 orang. Menurut Mendiknas,tidak ada perasaan mencekam antara kedua mahasiswa meskipun situasi politik sedang memanas. Meski demikian, Mendiknas meminta agar konflik ini harus segera diselesaikan.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ujarnya, harus mengambil langkah bilateral ataupun langkah hukum seperti membawa kasus ini ke pengadilan internasional.” Segala sesuatu itu kalau belum jelas memang berpotensi menimbulkan keramaian,”tandasnya.
Mendiknas pun menegaskan, bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan di Malaysia tidak perlu khawatir untuk pergi. Begitu pula sebaliknya,setiap warga Malaysia yang ingin belajar di Indonesia tetap diberi hak dan kesempatan yang sama. Dirinya pun menjamin setiap siswa yang belajar di kedua negara tetap diberi perlindungan yang sama. (aanharyono/ the star/bernama/andika hm/ neneng zubaidah)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/347804/
Mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI (ABRI) Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan,kebenaran hukum harus tetap ditegakan untuk menenangkan hati masyarakat. Karena itu,menurut dia, perlu tindakan yang lebih konkret dan maksimal untuk menjawab keraguan semua rakyat tentang nasionalisme. Dia pun menyerukan kepada Presiden SBY untuk mengambil sikap yang lebih tegas.
”Kita harus menunjukkan diri bahwa masih memiliki kehormatan, ini adalah persoalan harga diri sebuah bangsa,” tegas Wiranto di Surabaya tadi malam. Menurut dia,tidak ada salahnya jika Pemerintah Indonesia memberikan peringatan (warning) kepada negara tetangga yang mengganggu. Wiranto menilai, pemerintah sebenarnya mampu mengatasi sikap arogan Malaysia.Jika masalah ini tidak segera diselesaikan,Wiranto khawatir masyarakat di tingkat bawah tidak bisa menahan diri.
Karena itu, ujarnya, pemerintah harus memiliki pengaruh yang kuat.Jangan sampai hak asasi yang dimiliki negara diinjak-injak oleh negara lain. ”Jangan lagi ada penangkapan seperti kemarin.Pemerintah perlu menunjukkan ketegasan,” tandasnya. Menurut Wiranto, secara kuantitas, angkatan bersenjata Indonesia masih unggul dari Malaysia. Namun, secara peralatan dirinya belum bisa memastikan. Sebab, selama ini anggaran untuk TNI masih kecil.
Bahkan, untuk biaya pemeliharaan serta pembaruan senjata tidak cukup dana yang dikucurkan pemerintah. Namun, ujarnya, kondisi itu tidak serta-merta menciutkan nyali pemerintah.Kesiapan perang sewaktu- waktu harus dilakukan.”Karena itu, tidak boleh ada Panglima TNI yang mengaku tidak memiliki kesiapan.Tak perlu jadi panglima kalau tidak berani perang,” tegasnya.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak membantah bahwa Malaysia bertindak terlalu ”lembut”dalam menangani persoalan dengan Indonesia. Najib menyatakan, jika terus terjadi,situasi seperti saat ini akan memicu kemarahan warga Malaysia. Pernyataan Najib itu sebagai bentuk penegasan bahwa Malaysia tidak lemah dalam menanggapi isu demonstrasi di Indonesia.
”Tidak,kita tidak lemah dan takut dalam hal ini.Apa yang terpenting adalah aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar tidak membiarkan hal ini kembali terjadi, khususnya demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia dan aksi lain. Jika berlanjut, hal itu bakal memicu reaksi dari rakyat Malaysia,” tegas Najib seperti dikutip harian The Star. Najib pun mengaku sudah menerima surat dari Presiden SBY.Namun, dia belum membaca isi surat itu.
”Saya belum membaca surat itu. Saya percaya bahwa Presiden Indonesia mengungkapkan kekecewaannya atas situasi saat ini dan demonstrasi yang seharusnya tidak dikaitkan dengan Pemerintah Indonesia,”ujarnya. Najib mengatakan, dua negara yang memiliki hubungan yang saling menguntungkan itu seharusnya tidak mengizinkan situasi yang merusak hubungan bilateral kedua negara.
Najib juga memaparkan bahwa hingga sejauh ini, Malaysia belum memiliki rencana untuk menerbitkan saran tak bepergian bagi warga Malaysia yang akan berkunjung ke Indonesia. ”Pemerintah Indonesia juga seharusnya bertindak cepat untuk mengatasi demonstrasi di negaranya atau yang berisiko memicu kemarahan warga Malaysia,” tandasnya.
Najib pun meminta Pemerintah Indonesia mengambil langkahlangkah seperlunya untuk mencegah insiden pelecehan terhadap Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Najib juga menuding bahwa demonstrasi yang dilakukan di Kedutaan Besar yang dilakukan organisasi tertentu itu dibayar oleh pihak tertentu untuk menciptakan kerusuhan. Najib juga memberikan jaminan bahwa situasi di Malaysia selalu terkendali.
”Namun, yang lebih penting adalah sudah seharusnya tidak tercipta situasi yang membuat hubungan bilateral kedua negara dalam keadaan yang membahayakan,” ujarnya. Dia juga meminta agar rakyat Malaysia tetap tenang dan tidak bereaksi terhadap provokasi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman menyatakan Malaysia telah kehilangan kesabaran terhadap demonstrasi di Jakarta.
Dalam nota protes yang ditulis Anifah untuk Menlu Indonesia Marty Natalegawa, Malaysia mendesak Indonesia untuk segera mengendalikan berbagai demonstrasi itu segera. Anifah menilai, aksi demonstran yang melemparkan kotoran manusia di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dan ancaman terhadap warga Malaysia di Jakarta menciptakan persepsi negatif yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral.
Anifah mengancam akan mengeluarkan imbauan kepada warga Malaysia agar tidak mengunjungi Indonesia terkait dengan aksi demonstrasi itu. Di tempat terpisah, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjamin situasi politik Indonesia dengan Malaysia yang saat ini panas tidak akan memengaruhi pendidikan antarkedua negara.
Nuh mengatakan, pendidikan adalah lintas wilayah sehingga jika terjadi konflik politik antarnegara,hal itu tidak akan berpengaruh pada kesempatan belajar di wilayah konflik tersebut. ”Karena sifatnya yang lintas wilayah, pemerintah tidak dapat melarang setiap manusia untuk belajar di negara lain, bahkan kalaupun ada travel warning yang dikeluarkan negara bersangkutan.
Kalau larangan itu dilakukan, kodrat keilmuan itu bergeser,” tegas Nuh di Jakarta kemarin. Nuh menyatakan, jangankan jaminan kebebasan menempuh pendidikan di wilayah yang sedang berkonflik, pemerintah pun menjamin setiap warga negaranya untuk sekolah di negara yang belum punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Hal ini dilakukan karena pendidikan tidak boleh dimonopoli oleh siapa pun.
Saat ini, ujarnya,jumlah mahasiswa Malaysia yang bersekolah di Indonesia sebanyak 7.000 orang. Sementara mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Malaysia mencapai 10.000–11.000 orang. Menurut Mendiknas,tidak ada perasaan mencekam antara kedua mahasiswa meskipun situasi politik sedang memanas. Meski demikian, Mendiknas meminta agar konflik ini harus segera diselesaikan.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ujarnya, harus mengambil langkah bilateral ataupun langkah hukum seperti membawa kasus ini ke pengadilan internasional.” Segala sesuatu itu kalau belum jelas memang berpotensi menimbulkan keramaian,”tandasnya.
Mendiknas pun menegaskan, bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan di Malaysia tidak perlu khawatir untuk pergi. Begitu pula sebaliknya,setiap warga Malaysia yang ingin belajar di Indonesia tetap diberi hak dan kesempatan yang sama. Dirinya pun menjamin setiap siswa yang belajar di kedua negara tetap diberi perlindungan yang sama. (aanharyono/ the star/bernama/andika hm/ neneng zubaidah)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/347804/
Komentar