Deklarasi Manado Didorong Masuk PBB

MANADO (SI) – Pemerintah Indonesia akan berusaha agar Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration/MOD) dapat masuk pada agenda pembahasan Badan Dunia untuk Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/ UNFCCC).

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar akan berusaha sekuat tenaga untuk mengupayakan maksud pemerintah tersebut. ”Itu adalah batu karang di sana (UNFCCC).Saya akan berusaha sekeras- kerasnya agar poin-poin MOD bisa masuk ke agenda UNFCCC.Hal tersebut berat, tapi bisa diusahakan,” kata Rachmat seusai mengisi workshop untuk Organisasi Kantor Berita Se-Asia Pasifik (OANA) di Manado,Sulawesi Utara,kemarin.

Bila MOD bisa masuk ke agenda pembahasan UNFCCC, maka ada peluang untuk mendapatkan dana adaptasi dari badan PBB tersebut. Pada Selasa (12/5) malam draf MOD disepakati dalam sidang tingkat pejabat tinggi (senior official meeting/SOM) Konferensi Kelautan Dunia (WOC) di Manado.”Kesepakatan yang dicapai pun masih dalam bentuk rekomendasi yang akan diajukan pada pertemuan tingkat menteri yang akan digelar dua hari, 13-14 Mei 2009,”kata Ketua Sidang SOM WOC Eddy Pratomo.

Dia tidak memerinci materimateri MOD,tapi inti pokoknya semua negara sepakat untuk mengusulkan agar materi kelautan dimasukkan dalam pembicaraan pada Kongres Perubahan Iklim yang akan digelar PBB di Kopenhagen, Denmark, akhir tahun ini. SOM, kata Dubes RI untuk Jerman itu, juga membahas beberapa pandangan terkait isu-isu mengenai hubungan dinamis antara kelautan dan perubahan iklim serta mekanisme pendanaan,riset, dan masyarakat pantai.

Menurut Eddy, naskah MOD yang dihasilkan SOM merupakan capaian yang menggembirakan karena mulai kemarin masalah kelautan telah menjadi isu penting untuk dibahas dalam pertemuanpertemuan internasional yang membicarakan masalah perubahan iklim. ”Banyak negara memuji inisiatif Indonesia menyelenggarakan WOC dan menerima banyak hal positif dan kontribusi dari anggota delegasi yang intinya sepakat bahwa manajemen pelestarian laut dan pantai harus menjadi isu yang perlu diperhatikan dunia,”ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia merealisasikan lebih dari 10 juta hektare kawasan laut konservasi setelah perairan Laut Sawu,Nusa Tenggara Timur (NTT), dijadikan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Dengan peresmian Laut Sawu sebagai kawasan konservasi,target program 10 juta hektare pada 2010 telah terlampaui.

”Peresmian kawasan konservasi ini merupakan realisasi dari tindak lanjut program nasional tentang pencadangan Kawasan Konservasi Perairan seluas 10 juta hektare pada 2010 yang telah disampaikan Presiden RI pada konferensi internasional Convention on Biological Biodifast di Brasil, Maret 2006,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi di sela-sela Konferensi Kelautan Dunia (WOC) di Manado, Sulawesi Utara,kemarin. Menurut Freddy, hal tersebut akan memberikan peningkatan bagi perekonomian masyarakat pesisir dan daerah.

”Juga menjadi sumbangan bagi anak dan cucu kita,”imbuhnya.Penetapan ini melengkapi kawasan konservasi laut yang telah mencapai 10 juta hektare, sehingga sekarang menjadi 13,5 juta hektare. Kawasan konservasi laut ini berada di delapan provinsi, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,Sulawesi Selatan, DKI Jakarta,Papua Barat,Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara. Lainnya di delapan kabupaten, yakni Raja Ampat,Berau,Wakatobi,Kaimana, Pesisir Selatan Sumatera Barat, Sorong,dan Alor.

Sebenarnya, kawasan konservasi Sawu memiliki luas sekitar 3,5 juta hektare yang meliputi dua zonasi, yaitu Zona Perairan Selat Sumba dan Zona Perairan Tirosa- Batek.Konservasi Laut Sawu tersebut merupakan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan konservasi jangka panjang. Pada 2010 pemerintah menargetkan luas kawasan konservasi 10 juta hektare dan pada 2020 20 juta hektare. Sementara itu Direktur Umum WWF James Leape mendorong para pemimpin dunia untuk mendukung negara-negara di kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) berperan serta dalam perlindungan terumbu karang.

Menurutnya, perubahan iklim yang semakin ekstrem terus mengancam keberadaan terumbu karang yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan lokal maupun regional. ”Sehingga tindakan regional maupun internasional harus segera diambil agar terhindar dari malapetaka ekologis akibat perbuatan manusia,'' ujar Leape kepada pers di sela-sela sidang SOM WOC di Manadokemarin.

Selain WOC,Indonesia bersama lima negara lain, yaitu Filipina,Malaysia,Papua Nugini, TimorLeste,dan KepulauanSolomon, akan membuat kesepakatan untuk pengelolaan perikanan lestari dan ketahanan pangan melalui CTI (Coral Triangle Initiative). Menurut Leape, dalam penelitian WWF beberapa tahun terakhir, kondisi terumbu karang sudah mulai mengkhawatirkan. Melalui dukungan para pemimpin dunia,maka aksi yang bisa diambil dalam upaya penyelamatan terumbu karang di kawasan segi tiga tersebut adalah membangun pendanaan global dan mekanisme finansial untuk kebutuhan adaptasi.

Selain itu, melakukan aksi segera untuk mencapai target nasional sehingga berkontribusi terhadap kesepakatan internasional. Dalam penelitian yang dilakukan WWF bekerja sama dengan peneliti asal Indonesia, diketahui bahwa kawasan segi tiga terumbu karang (coral triangle) hanya 1% dari permukaan bumi dan mencakup 30% dari terumbu karang dunia,namun sebanyak 76% dari spesies karang yang membentuknya. Keberadaannya sekitar lebih dari 35% dijadikan kawasan bertelurnya ikan yang bermanfaat secara strategis dalam jangka panjang seperti ikan tuna.

WWF memaparkan,di kawasan coral triangle inilah tingkat spesies karang yang tertinggi ditemukan di Tanjung Kepala Burung,Papua, dan menjadi tuan rumah bagi lebih dari 574 spesies, atau empat kali lipat semua spesies di seluruh Samudera Atlantik. Profesor Ove Hoegh-Guldberg dari University of Queensland, yang memimpin penelitian tersebut, menyatakan dalam skenario dunia keberadaan kekayaan biologi segi tiga terumbu karang yang dihancurkan selama berabad-abad telah menyebabkan peningkatan suhu lautan, keasaman laut, dan kenaikan muka air laut.

Presiden Tanam Pohon

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menanam pohon penghijauan di halaman Grand Kawanua Convention Center (GKCC), Manado, kemarin, beberapa saat setelah tiba di Manado denganpesawatkhususdariJakarta.

Presiden yang didampingi sejumlah menteri menanam pohon agathis, sedangkan Ibu Negara menanam pohon cempaka. Usai menanam, Presiden SBY mengajak masyarakat untuk gemar menanam pohon. ”Menanam dengan baik hasilnya akan baik,”ujar Presiden dan berharap Kota Manado akan menjadi kota yang hijau.

Sebelum menanam pohon, Presiden menandatangani prasasti peresmian GKCC dan Novotel City yang dibangun investornya Novotel Group di kawasan Kawanua International City, Kairagi, Manado, sekitar 2 km dari Bandara Internasional Sam Ratulangi. GKCC yang berkapasitas 5.000 orang akan menjadi tempat pertemuan tingkat tinggi Konferensi Kelautan Dunia (WOC) yang akan dibuka Presiden pada hari ini dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit yang dibuka Jumat (15/2) besok. (andika hendra m/ant)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/238285/38/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Snowden Tuding NSA Retas Internet Hong Kong dan China

Inovasi Belanda Tak Terpisahkan dari Bangsa Indonesia

Teori Pergeseran Penerjemahan Catford