Tbilisi Perkarakan Moskow
DEN HAAG(SINDO) – Georgia kemarin melaporkan kasus ”pembantaian etnis” oleh Rusia ke Mahkamah Internasional (ICJ) dalam konflik South Ossetia.Georgia melaporkan bahwa Rusia telah melanggar wilayah teritorial kedaulatan negaranya.
Georgia juga mengklaim bahwa Moskow telah melanggar konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi ras (CERD). ”Georgia juga mencari jaminan hak-hak individu berdasarkan konvensi itu,termasuk semua warga negaranya yang memiliki hak untuk dilindungi dan diperhatikan,”demikian bunyi pernyataan ICJ.
Menurut Georgia, Federasi Rusia dengan berbagai badan, agen, orang-orang yang terlibat dalam peperangan di South Ossetia dan Abkhazia harus bertanggung jawab atas pembantaian etnis yang mereka lakukan. Georgia juga mengklaim Rusia telah melanggar konvensi CERD tiga periode terpisah, yakni pada periode 1990 hingga Agustus 2008.
Tbilisi juga meminta Mahkamah Internasional untuk memerintahkan Rusia agar memenuhi semua langkah yang diperlukan untuk tunduk terhadap aturan CERD. Mahkamah Internasional langsung membentuk tim penuntut yang diketuai Luis Moreno-Ocampo, yang akan mengawali penyidikan awal pada konflik di Georgia.
Hanya saja, Rusia termasuk negara yang tidak meratifikasi pakta pembentukan Mahkamah Internasional. Namun, penuntut memutuskan untuk membuka kasus itu atau Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diminta untuk menyelidiki laporan itu.
Payam Akhavan, pengacara Georgia, mengatakan bahwa mahkamah internasional merupakan usaha terakhir yang akan dilakukan Tbilisi untuk membela diri dari agresi militer Rusia. Georgia hanya menuntut hakhaknya di bawah hukum internasional.” Walaupun proses hukum itu membutuhkan waktu dan proses panjang, tapi Georgia tidak memiliki pilihan lain,”ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Georgia Alexander Lomaia menyatakan etnis South Ossetia yang didukung pasukan Rusia telah melakukan pembunuhan massal. Hal senada sebelumnya telah diungkapkan Presiden Georgia Mikhel Saakashvili yang mendapatkan laporan bahwa pasukan Rusia memasuki desa-desa dan membantai. (AP/AFP/Rtr/andika hm)
Georgia juga mengklaim bahwa Moskow telah melanggar konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi ras (CERD). ”Georgia juga mencari jaminan hak-hak individu berdasarkan konvensi itu,termasuk semua warga negaranya yang memiliki hak untuk dilindungi dan diperhatikan,”demikian bunyi pernyataan ICJ.
Menurut Georgia, Federasi Rusia dengan berbagai badan, agen, orang-orang yang terlibat dalam peperangan di South Ossetia dan Abkhazia harus bertanggung jawab atas pembantaian etnis yang mereka lakukan. Georgia juga mengklaim Rusia telah melanggar konvensi CERD tiga periode terpisah, yakni pada periode 1990 hingga Agustus 2008.
Tbilisi juga meminta Mahkamah Internasional untuk memerintahkan Rusia agar memenuhi semua langkah yang diperlukan untuk tunduk terhadap aturan CERD. Mahkamah Internasional langsung membentuk tim penuntut yang diketuai Luis Moreno-Ocampo, yang akan mengawali penyidikan awal pada konflik di Georgia.
Hanya saja, Rusia termasuk negara yang tidak meratifikasi pakta pembentukan Mahkamah Internasional. Namun, penuntut memutuskan untuk membuka kasus itu atau Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diminta untuk menyelidiki laporan itu.
Payam Akhavan, pengacara Georgia, mengatakan bahwa mahkamah internasional merupakan usaha terakhir yang akan dilakukan Tbilisi untuk membela diri dari agresi militer Rusia. Georgia hanya menuntut hakhaknya di bawah hukum internasional.” Walaupun proses hukum itu membutuhkan waktu dan proses panjang, tapi Georgia tidak memiliki pilihan lain,”ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Georgia Alexander Lomaia menyatakan etnis South Ossetia yang didukung pasukan Rusia telah melakukan pembunuhan massal. Hal senada sebelumnya telah diungkapkan Presiden Georgia Mikhel Saakashvili yang mendapatkan laporan bahwa pasukan Rusia memasuki desa-desa dan membantai. (AP/AFP/Rtr/andika hm)
Komentar