PM Abbott Bergeming - Tetap Pertahankan Kebijakan Pengembalian Perahu Pencari Suaka

SYDNEY — Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott kemarin mempertahankan kebijakan pemerintahannya terkait ”manusia perahu” atau pencari suaka. Penegasan Abbott itu dilontarkan setelah Indonesia menolak dan menentang kebijakan pengembalian kapal pencari suaka ke perairan Indonesia yang diberlakukan oleh Australia. Australia menggelar Operasi Kedaulatan Perbatasan sejak pemerintahan konservatif berhasil mengalahkan akhir tahun lalu. Dengan kebijakan itu, Australia mengusir para pencari suaka ke perbatasan Indonesia. Mereka bersikukuh kebijakan itu sudah tidak bisa didiskusikan lagi. ”Saya lebih memilih untuk dikritik karena sedikit menutup buku tentang masalah ini dan benar benar menghentikan perahu,” ujar Abbott kepada radio komersial Sydney, yang dikutip AFP. Menurut dia, intinya tidak menyediakan peluang untuk diskusi publik dan menghentikan perahu. ”Semakin sedikit memberikan pernyataan secara detail mengenai kebijakan operasional di perairan dan semakin baik upaya kita menghentikan perahu,” papar Abbott. Pengganti Kevin Rudd itu juga menambahkan, isu tersebut tidak dapat dinegosiasikan. ”Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan dan tetap konsisten dengan kebijakan internasional untuk menghentikan perahu tersebut,” tutur Abbott. Pemerintah Australia juga menolak mengomentari rencana pembelian 16 kapal untuk mengembalikan para pencari suaka ke Indonesia. Kebijakan Abbott yang dinilai tidak memiliki rasa kemanusiaan itu juga mendapatkan kecaman dari oposisi Australia, Partai Buruh. Abbott dianggap menerapkan kebijakan ala ”Stalinist”. Kritikan tajam terhadap pemerintahan Abbott itu setelah ada laporan yang mengungkapkan Angkatan Laut Australia menyiksa dan menghina para pencari suaka yang terpaksa dikembalikan ke batas perairan Indonesia di Pulau Rote. Indonesia selama ini menjadi tempat transit bagi pengungsi yang ingin menuju ke Australia. Yousif Ibrahim dari Sudan mengklaim mereka diborgol dan mendapat penghinaan. Dia mengatakan, seorang pencari suaka dipukul dengan sepatu tentara setelah kapal mereka dicegat angkatan laut Australia. Setelah diusir dari perbatasan Australia, mereka tiba di Pulau Rote setelah melakoni perjalanan selama empat hari. ”Kami minta air, tetapi mereka tidak memberikannya. Mereka menyebut kami dengan kata-kata yang tidak manusiawi seperti pengungsi ilegal, monyet Afrika,” tutur Yousif kepada AFP. Dia juga mengungkapkan dua anak yang sakit tidak mendapatkan pengobatan. Tapi, Panglima Angkatan Pertahanan Australia David Hurley membela tindakan Angkatan Laut itu. Dukungan juga menguat dari Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison mengenai upaya yang dilakukan militer tersebut. ”Prajurit pasukan pertahanan ditugaskan untuk melindungi perbatasan. Mereka harus melaksanakan operasi dengan lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan tuntutan untuk ketelitian,” papar Hurley. Dia mengungkapkan, prajuritnya terlatih dan memiliki profesionalisme serta integritas. Mereka juga konsisten untuk bekerja dengan semangat dan kerap mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Australia mengerahkan sekitar 800 personel di sepanjang perbatasan Australia dan kepentingan-kepentingan maritim negara itu. Beberapa kapal perang juga disiagakan di perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia untuk mencegah masuk kapal yang mengangkut manusia perahu. Kebijakan pengusiran manusia perahu di lautan memang program andalan Rudd pada kampanye Pemilu 2013. Program itu membuat Jakarta meradang. Ketegangan antara Sydney dan Jakarta pun memuncak karena tidak ada solusi pemecahan mengenai isu manusia perahu tersebut. Abbott pun menggambarkan hubungan Indonesia dan Australia sangat kuat. Itu dibuktikan dengan banyak kerja sama dan pemahaman yang saling menguntungkan. ”Saya paham dengan perhatian Indonesia mengenaikedaulatannya, tetapiperahu itu secara ilegal datang ke negara kami dan itu isu kedaulatan bagi kami,” kata Abbott. Selasa (7/1) lalu perahu pengangkut imigran yang sebagian besar berasal dari Somalia dan Sudan dihadang kapal Angkatan Laut Australia dan didorong kembali ke perairan Indonesia. Perahu itu kemudian mendarat di Pulau Rote. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa telah menyatakan Indonesia menolak kebijakan mengirim balik kapal pencari suaka karena itu tidak akan menyelesaikan masalah penyelundupan manusia. ”Masalah informasi Australia menghalau kapal imigran asal Timur Tengah balik ke perairan Indonesia ditangani Menkopolhukam. Tapi, dari sisi kebijakan, saya sekali lagi menyatakan sikap Indonesia yang menolak dan menentang kebijakan mengirim balik kapal pencari suaka. Jika semua negara menerapkan kebijakan itu, tidak akan ada akhirnya,” ungkap Marty seusai menyampaikan pernyataan pers tahunan di Jakarta, Selasa (7/1). andika hendra m http://www.koran-sindo.com/node/357486