Australia dan AS Sadap KTT Perubahan Iklim

SYDNEY – Australia dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan bekerjasama dalam melakukan operasi penyadapan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim di Bali pada 2007 silam. Laporan itu dilaporkan oleh harian Guardian edisi Australia pada Sabtu (2/11) akan memicu ketegangan hubungan antara Sydney dan Jakarta yang sebelumnya memang telah memanas. Laporan Sydney Morning Herald melaporkan Kedutaan Besar AS di Jakarta ternyata menjadi fasilitas penyadapan yang dilakukan Badan Keamanan Nasional AS (NSA). Ternyata hasil program penyadapan itu juga dibagikan dengan Australia. Guardian menyebutkan operasi penyadapan KTT Perubahan Iklim pada 2007 itu dilakukan oleh Direktorat Sinyal Pertahanan (DSD), lembaga spionase Australia bekerjasama dengan NSA. Kerjasama kedua lembaga elit itu dikategorikan sebagai operasi besar-besaran. Sayangnya, operasi itu tergolong tidak sukses. Kenapa gagal? Pasalnya, operasi hanya menghasilkan penyadapan nomer ponsel Kepala Kepolisian Daerah Bali. Padahal target operasi penyadapan saat itu yakni mengumpulkan nomor kontak para pejabat tinggi bidang keamanan Indonesia. “Tujuan dari upaya pengembangan penyadapan itu untuk mendapatkan pemahaman mengenai struktur jaringan yang seharusnya mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang darurat,” demikian laporan mingguan NSA. Selain itu, baik DSD dan NSA sebenarnya ingin menyadapi jaringan komunikasi Indonesia yang belum diketahui. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya, waktu, dan biaya, misi itu pun tergolong gagal. Kalau dilihat waktu dan partisipan dalam KTT itu hanya berlangsung 3-14 Desember dan dihadiri sekitar 10.000 pejabat, jurnalis dan aktivis. Itu bukan operasi yang terlalu sulit. Selain itu, untuk meminimalisir kegagalan, baik NSA dan DSD telah meminta bantuan pakar bahasa Indonesia untuk bergabung dalam tim untuk memonitor hasil penyadapan dan menyeleksi komunikasi target. Kegagalan operasi penyadapan itu sangat memalukan Australia dan menjadi aib besar. Adapun bulan dan tahun yang tertera dalam laporan itu adalah Januari 2008. Operasi itu dilaksanakan di pangkalan NSA di Pine Gap di Australia, salah satu markas terbesar lembaga intelijen AS itu di luar negeri. Dokumen baru itu diperoleh dari pembocor data rahasia dan mantan konsultan NSA, Edward Snowden. Saat operasi penyadapan KTT Perubahan Iklim itu dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah Perdana Menteri (PM) Kevin Rudd terpilih. Rudd juga berkunjung ke Bali sebagai agenda luar negeri pertamanya. Dia berkunjung ke KTT itu juga atas undangan resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, menyebut spionase yang dilakukan Australia dan AS sebagai suatu hal yang menjadi pusat perhatian. “Jika Australia melakukan tindakan seperti itu, apakah Anda menganggap hal itu sebagai tindakan bersahabat atau tidak? Tentunya kita tidak menerima hal itu,” tegas Marty saat menghadiri konferensi di Perth, Australia, pada beberapa hari lalu. Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty juga dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Jumat (1/11) lalu. Dia pun tidak mengungkapkan banyak hal tentang pemanggilan tersebut. Bahkan, PM Tony Abbott pun tidak berkomentar banyak mengenai upaya intelijen. “Setiap badan Pemerintah Australia bekerja sesuai dengan hukum,” ujar Abbott. Sementara itu, Brazil pada Sabtu (2/11) lalu menyerukan privasi internet sebagai prioritas utama. “Kita menganggap kalau privasi internet menjadi bagian penting Hak Asasi Manusia (HAM) dan itu harus diutamakan dalam diskusi PBB,” kata Presiden Brazil, Dilma Rousseff dalam akun Twitter-nya. Seruan Rousseff itu menyusul laporan yang menyebutkan koneksi internet dan ponsel Dilma yang disadap oleh NSA. Selain Brazil, Jerman juga meminta Majelis Umum PBB mengadopsi rancangan resolusi tentang hak kerahasiaan pribadi. Dalam rancangan usulan yang ditujukan untuk mengakhiri pengawasan berlebihan melalui telepon dan internet ini. “Penyadapan ilegal terhadap data pribadi merupakan aktivitas yang sangat mengganggu,” demikian bunyi rancangan resolusi dikutip BBC. Dijelaskan pula kalau penyadapan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jerman sangat marah atas laporan penyadapan yang dilakukan NSA terhadap ponsel milik Kanselir Jerman Angela Merkel sejak 2002. Pemerintah Jerman juga ingin mendengar langsung dari Snowden tentang aktifitas mata-mata Washington. Snowden menyatakan kesiapannya bertemu pemerintah Jerman lewat sebuah surat, kata anggota parlemen Jerman dari Partai Hijau, Hans Christian Strobele dalam jumpa pers di Berlin hari Jumat (01/11). Perkembangan terbaru lainnya adalah Jerman dan AS ternyata telah membicarakan kesepakatan untuk tidak saling melakukan aksi penyadapan satu sama lain. Menurut salah satu pejabat Jerman, kesepakatan itu akan disimpulkan pada awal tahun depan. (andika hendra m)