Reformasi Sapa Korea Utara

SEOUL– Pemimpin muda Korea Utara (Korut) Kim Jong-un berani mengembuskan reformasi dalam berbagai bidang termasuk militer, politik, pencitraan, dan ekonomi dalam pemerintahannya. Reformasi yang dilakukan Jong-un itu untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin diktator yang menguasai segala sendi pemerintahan. Dia tidak ingin memiliki pesaing siapa pun dalam pemerintahannya karena dikhawatirkan bakal menjadi batu sandungan dikemudian hari. Dalam bidang militer, Jongun memecat Panglima Militer Ri Yong-ho, 69, dan menggantinya dengan pemimpin rendah hati Hyong Yong-chol, 60. Padahal, Ri dianggap sebagai jenderal yang berperan dan mendukung penuh Jong-un untuk maju sebagai pemimpin Korut. Selain Ri, beberapa figur tua pun disingkirkan Jong-un. Padahal, para figur tua itu memiliki pengaruh pada masa pemerintahan men diang ayahnya, Kim Jong-il. Man tan Menteri Angkatan Bersenjata Kim Yong-chun dan pemimpin polisi rahasia U Dongchuk pun dipecat Jong-un. Jong-un juga menyebut dirinya sebagai “Marshal” Korut, gelar yang pernah disandang Jong-il dan kakeknya, Kim Il-sung. Apa yang dilakukan Jong-un dapat dika takan sebagai upayanya untuk mengendalikan militer secara penuh. Dia tidak menginginkan ada figur atau jen deral lainnya yang memiliki pengaruh lebih besar di bandingkan dirinya. Dalam pandangan Kim Keun-sik dari Universitas Kyungnam, perombakan struk tur kepemimpinan militer menunjukkan Jong-un ingin memperkuat posisinya dalam menguasai militer. “Dia ingin menempatkan militer layaknya negara biasa lainnya,” katanya. Bukan cuma militer, Jongun juga berkeinginan untuk merombak sistem ekonomi Stalin. Dia menganggap ada kesalahan manajemen da - lam konsep ekonomi sosialis itu. Ketergantungan terhdap bantuan pangan dari negara asing juga bakal di reformasi oleh Jong-un. Dengan latar belakang pendidikan di Barat, Jong-un dianggap lebih menerima proses perubahan dan reformasi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemerintahan menjadi lebih terbuka. “Jong-un melakukan beberapa strategi reformasi dan keterbukaan,” kata Cheong Seong-chan, pakar Korut dari Sejong Institute, dikutip AFP. “Langkah yang ditempuh Jong-un di antaranya mengizinkan aktivitas perusahaan untuk mencari keuntungan dalam perdagangan. Dia juga bakal memberikan insentif lebih besar kepada perusahaan yang dikuasai negara dan perusahaan bersama untuk me ning katkan produksi.” Apalagi, sekutu utama Korut, China, telah berulang kali meminta ada keterbukaan sistem ekonomi Korut. Beijing telah melakukan pelatihan ekonomi terhadap para pejabat Korut. “Reformasi ekonomi menjadi hal yang sangat mewah bagi rezim ini,” kata Cho Han-bum, pakar ekonomi dari Institut Korea untuk Unifikasi Nasional. Sumber Korut me nyebutkan, Jong-un bahkan mendirikan biro khusus yang mengontrol pengurangan ketergantungan ekonomi dari militer. Semasa pemerintahan Jong-il, militer juga menguasai ekonomi Korut. “Salah satu masalah besar bagi Jong-un adalah melepaskan kontrol ekonomi dari militer. Selama ini Ri Yong-ho menolak pelepasan pengaruh militer dalam sistem ekonomi,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya kepada Reuters. ● andika hendra m http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/512644/