Presiden Yaman Bersedia Mundur

SANAA – Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh kemarin menyatakan bersedia mundur dalam 30 hari ke depan, dengan jaminan dia tidak akan diseret ke pengadilan. Namun, demonstran antipemerintah menolak keputusan tersebut.

Kesediaan Saleh untuk mundur itu sejalan dengan rencana keluar yang diusulkan negaranegara Teluk Arab yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Rencana itu untuk mengakhiri kekerasan di negara yang sudah diperintah Saleh selama 32 tahun itu. Partai berkuasa Kongres Rakyat Umum (GPC) juga telah menyepakati proposal GCC.“GPC dan sekutunya telah menerima inisiatif GCC secara keseluruhan,”kata Soltan al-Barakani, Deputi Sekjend GPC dan pemimpin fraksi di parlemen, seperi dikutip kantor berita AFP.

Menurut Barakani,Menteri Luar Negeri Yaman Abu Bark al-Kurbi sedang berada di Abu Dhabi. Kurbi diperkirakan menceritakan keputusan pemerintahannya kepada Uni Emirat Arab selaku presiden GCC. Proposal yang diusulkan GCC itu menyarankan pembentukan pemerintahan nasional persatuan di Yaman.Selain itu, Presiden Saleh juga akan menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden sebulan setelah kesepakatan dengan kelompok oposisi ditandatangani, dengan imbalan dia tidak akan diadili.

Proposal itu juga mendorong diakhirinya aksi demonstrasi oposisi Yaman. Dengan inisiatif GCC itu, presiden akan mengajukan pengunduran diri kepada parlemen dalam waktu 30 hari. Selanjutnya, pemilu presiden bakal digelar dalam kurun dua bulan mendatang. Jika Presiden Saleh benar mundur seperti diperkirakan, dia akan masuk dalam daftar mantan pemimpin Timur yang lengser tahun ini akibat unjuk rasa oposisi.

Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali serta Presiden Mesir Hosni Mubarak telah kehilangan kekuasaan akibat gelombang aksi demonstrasi antipemerintah. Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyambut keputusan Saleh. Pernyataan dari Gedung Putih mendesak agar semua partai mengimplementasikan pemindahan kekuasaan dengan damai. “Kita menyambut baik pengumuman pemerintah Yaman dan oposisi yang menerima kesepakatan yang dimediasi GCC untuk menyelesaikan krisis politik dalam kerangka perdamaian dan ketertiban,” kata Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney.

Carney mengatakan, AS mendukung suksesi kekuasaan secara damai di Yaman sebagai bentuk aspirasi rakyat. “Kita menyarankan semua pihak mengamankan kesepakatan sehingga rakyat Yaman mendapatkan jaminan keamanan, persatuan, dan kesejahteraan,” katanya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Mark Toner menjelaskan, pembentukan pemerintahan transisi harus dapat direalisasikan melalui dialog dan dilaksanakan sesegera mungkin.

“Perlunya partisipasi aktif dari semua pihak, dan semua pihak harus menahan diri agar tidak melakukan kekerasan,”ucapnya. Sementara itu, para demonstran di luar ibu kota Yaman, Taez, dan Lapangan Universitas Sanaan menolak isi proposal negara-negara Teluk. Mereka kemarin tetap mendesak Saleh mengundurkan diri secepatnya dan tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan diadili.

“Ada konsensus yang menolak inisiatif yang diajukan GCC,” kata Abdulmalik al-Yusufi, pemimpin demonstran di Lapangan Universitas Sanaa. Para demonstran di Lapangan Universitas Sanaa tetap menolak rencana pengunduran diri.Pengunjuk rasa tetap meneriakkan “Bubarkan pemerintah” dan “Bubarkan semua partai.”

“Inisiatif Teluk hanya dialamatkan untuk menyelesaikan permasalahan krisis politik antara dua partai. Kita berada di jalanan menuntut perubahan yang komprehensif,” kata Yusufi yang menganggap Saleh yang berkuasa sejak 1978 sebagai pemimpin pembohong. Pemimpin aktivis oposisi lainnya di Taez, kota terbesar kedua di Yaman,Ahmed al-Wafi, menyatakan penolakan atas kesepakatan pemerintah dengan GCC.

“Para pemuda hanya menerima jika Saleh mengundurkan diri secepatnya.Mereka tidak peduli dengan negosiasi,” katanya. Pemimpin oposisi Yassin Noman menyambut baik kabar pemindahan kekuasaan ini, tapi dia menegaskan,“Kita menolak terlibat dalam pemerintahan nasional bersatu.”Kelompok oposisi juga bersikeras menolak memberikan kekebalan dari pengadilan pada Saleh dan keluarganya.

Juru bicara koalisi oposisi Forum Bersama pada Jumat (22/4) menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan persatuan nasional ketika presiden masih berkuasa merupakan ide yang tidak bisa diterima. “Pengunduran diri presiden merupakan solusi terpenting,” katanya. andika hendra m
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/394804/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Snowden Tuding NSA Retas Internet Hong Kong dan China

Inovasi Belanda Tak Terpisahkan dari Bangsa Indonesia

Teori Pergeseran Penerjemahan Catford